Presiden Uzbekistan Desak Afghanistan Putus Hubungan dengan Teroris
Ilustrasi bendera Uzbekistan. (twitter.com/UNDP_Uzbekistan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, pada Selasa (26/7/2022) mendesak agar pemerintah Afghanistan yang dipimpin Taliban memisahkan diri dari kelompok teroris. Hal ini disampaikan dalam penyelenggaraan konferensi internasional di Tashkent selama dua hari.
Awal bulan ini, Uzbekistan terlibat perseteruan dengan Afghanistan setelah adanya misil yang ditembakkan ke teritorinya. Insiden itu tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi tembakan misil yang mengenai permukiman itu menyebabkan rusaknya beberapa rumah warga di Termez.
1. Mirziyoyev minta Taliban memisahkan diri dari kelompok teroris
Presiden Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev (twitter.com/president_uz)Permintaan ini diuca,pkan oleh Presiden Mirziyoyev agar Afghanistan bersedia melawan dan mencegah adanya aksi terorisme dalam segala bentuk. Ia juga mengungkapkan, desakan itu demi stabilitas di perbatasan kedua negara.
"Kami mendesak kepada pemerintah Afghanistan saat ini untuk menunjukkan keputusan dan kebijakan dalam mencegah dan melawan aksi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasi. Ini artinya pemerintah harus memutus segala hubungan dengan organisasi terorisme internasional" tuturnya, dikutip dari Eurasianet.
"Tanpa kestabilan di kawasan Sungai Amu Darya, ini tidak mungkin bisa didapatkan keamanan dan keberlanjutan pembangunan di Uzbekistan dan seluruh wilayah di Asia Tengah," sambungnya.
Pernyataan ini demi meningkatkan kestabilan dan keamanan di perbatasan Uzbekistan-Afghanistan, setelah adanya tembakan misil. Diduga tembakan tersebut berasal dari kelompok anti-Taliban yang beroperasi di teritori Afghanistan.
Baca Juga: Kisah Perempuan Afghanistan: Dipukuli dan Diancam Dibunuh Taliban
2. Taliban siap membangun negaranya dan menjaga keamanan negara lain
Editor’s picks
Pada acara tersebut, Menteri Luar Negeri Afghanistan, Muttaqi, mengatakan bahwa negaranya siap membangun sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki negaranya.
Muttaqi mengungkapkan, konflik yang berlangsung selama dua dekade dan model ekonomi akibat sanksi Amerika Serikat (AS) telah menghancurkan Afghanistan. Hal itulah yang disalahkan atas tingginya kemiskinan ekstrem di Afghanistan, dilaporkan The Khaama Press.
Ia juga mengklaim bahwa setelah gejolak politik di Afghanistan, pemimpinnya sudah membangun budaya toleransi dan memberikan amnesti kepada seluruh anggota militer dan politikus oposisi yang mengakhiri praktik pembalasan.
Di sisi lain, Muttaqi juga mengatakan bahwa Afghanistan sudah berusaha untuk meningkatkan pendapatan domestik untuk pertama kalinya, dan ini membuat negaranya untuk melakukan mendanai seluruh biaya pembangunan.
Menlu juga menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen penuh dengan komunitas internasional di bawah perjanjian Doha. Pihaknya tidak akan membiarkan anggotanya, individu, maupun kelompok lain mengancam keamanan negara lain.
3. Dialog antara AS-Taliban diselenggarakan di Uzbekistan
Ilustrasi bendera Amerika Serikat. (pexels.com/@sonneblom)Pada Rabu, konferensi di Uzbekistan itu nantinya akan diikuti oleh penyelenggaraan dialog antara AS dan Taliban. Hal ini dimaksudkan untuk membicarakan masalah tantangan ekonomi yang dihadapi oleh warga Afghanistan.
Sementara, negosiasi antara AS dan Taliban berfokus pada bagaimana bank sentral Afghanistan menggunakan dana 7 miliar dolar AS (Rp105,07 triliun) yang dibekukan oleh AS. Dana itu dimaksudkan untuk mengembalikan perekonomian Afghanistan dalam mengurangi kasus kelaparan dan kekeringan, dilaporkan dari VOA News.
Presiden Joe Biden sudah memerintahkan pada Februari lalu untuk mencairkan setengah dana bantuan kemanusiaan tersebut demi membantu warga Afghanistan. Sedangkan, dana sisanya akan ditahan sebagai hukuman bagi terorisme yang dilakukan Taliban.
Meskipun demikian, pihak Taliban menginginkan seluruh dana dicairkan dan bersikukuh bahwa uang tersebut merupakan milik Afghanistan.
Baca Juga: Taliban Keluarkan Larangan Mengkritik Pemerintah Afghanistan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
