Ribuan Warga Tewas, Filipina Buka Investigasi Kebijakan War on Drugs
Bendera Filipina di Manila. (instagram.com/imjeffrey25)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Filipina berencana membuka investigasi kematian ribuan orang di negaranya terkait kebijakan war on drugs. Pada Rabu (20/10/2021), diketahui bahwa Departemen Keadilan Filipina sudah menyelidiki 52 kasus kematian saat operasi kepolisian masih berlangsung.
Selama kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte, ribuan nyawa warga sipil melayang akibat adanya peperangan antara aparat kepolisian dengan terduga bandar narkoba.
1. Terdapat puluhan kasus pembunuhan yang dilakukan polisi Filipina
Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Departemen Keadilan (DOJ), disebutkan bahwa aparat telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan tewasnya warga sipil tak bersalah. Pada beberapa kasus, ternyata ada korban yang tidak bersenjata namun tetap dibunuh oleh polisi.
Laporan itu juga menunjukkan bahwa petugas menggunakan paksaan dan bahkan menembak korban dari jarak dekat. Selain itu, sejumlah catatan kriminal dan medis milik anggota kepolisian juga hilang.
Publikasi ini mengindikasikan bahwa perlu diadakannya investigasi lanjutan, untuk memberikan hukuman kepada petugas kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dikutip dari laman RT.
Baca Juga: Presiden Filipina Duterte Pensiun dari Politik, Batal Jadi Cawapres
2. PBB sudah mendesak Filipina untuk mengungkap kasus ini
Editor’s picks
Penerbitan laporan DOJ ini terkait adanya desakan dari kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, kepada Filipina untuk mengungkapkan temuan di balik 52 kasus yang sudah diselidiki.
Pasalnya, PBB selama ini sudah menekan Filipina terkait tuduhan sistematis kepada terduga gembong narkoba. Di samping itu, International Criminal Court (ICC) juga sudah mengumumkan akan melakukan investigasi terkait kasus ini, dilansir dari Al Jazeera.
Kepala DOJ, Menardo Guevarra, mengaku akan memperluas investigasi terkait kasus peperangan narkoba di masa pemerintahan Duterte.
"Apabila waktu dan sumber daya sudah memenuhi, DOJ akan kembali mengulas ribuan kasus pelanggaran hak asasi manusia ini," katanya.
Kebijakan peperangan terhadap narkoba di Filipina selama lima tahun belakangan ini sudah menyebabkan lebih dari 6.000 kasus kematian. Namun, dalam investigasi internal yang dilakukan kepolisian, disebut bahwa aparat tidak melakukan kesalahan dalam operasi tersebut, demikian laporan Reuters.
3. Duterte mengaku bertanggung jawab penuh atas perang narkoba di Filipina
Presiden Duterte pada Kamis (21/10/2021) mengaku bahwa ia bertanggung jawab penuh atas peperangan berdarah yang menewaskan ratusan orang tak bersalah. Namun, ia tetap bersikukuh tidak akan dihukum oleh pengadilan internasional.
"Apabila ada orang yang harus masuk penjara, itu adalah saya. Saya mengungkapkan tanggung jawab penuh atas kasus ini," ungkap Duterte, sehari setelah diulasnya laporan kasus pembunuhan ribuan orang dalam perang narkoba.
Selama kepemimpinannya, sudah terjadi ribuan orang yang diduga bandar narkoba telah dibunuh. Mereka 'dieksekusi' tanpa menjalani proses persidangan. Ironisnya adalah Duterte menyebut bahwa petugas boleh membunuh jika memercayai apabila mereka dalam bahaya dan jika terduga pelaku menolak untuk ditahan.
Baca Juga: ICC Buka Investigasi Formal Perang Lawan Narkoba di Filipina
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
