Comscore Tracker

3 Negara Besar Bentrok dengan Tiongkok Terkait Masalah Uighur

Mereka melakukan pertemuan virtual yang digelar oleh PBB

New York, IDN Times - Ketiga negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris bentrok dengan Tiongkok dalam pertemuan virtual yang digelar oleh PBB terkait masalah kaum Uighur di Tiongkok pada hari Rabu, 12 Mei 2021, waktu setempat. Sebelumnya, pihak Tiongkok dituding telah melakukan lobi-lobi kepada negara-negara anggota PBB lainnya untuk menjauh dari pertemuan tersebut. Bagaimana awal ceritanya?

1. Duta Besar AS untuk PBB menegaskan pihaknya terus berdiri hingga pemerintah Tiongkok menghentikan kekejaman terhadap kaum Uighur

3 Negara Besar Bentrok dengan Tiongkok Terkait Masalah UighurDuta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield. (Twitter.com/USAmbUN)

Dilansir dari Aljazeera.com, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berdiri dan berbicara sampai pemerintah Tiongkok menghentikan kejahatannya terhadap kemanusiaan dan genosida kaum Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang, Tiongkok. PBB, beberapa negara Barat, akademisi, serta kelompok HAM mengatakan ratusan ribu orang kaum Uighur telah dikirim ke kamp pendidikan ulang di wilayah paling barat Tiongkok.

Pihak Tiongkok telah mengakui keberadaan kamp tersebutl, tetapi mengatakan kamp tersebut adalah pusat pelatihan keterampilan kejuruan yang diperlukan untuk menangani kelompok garis keras. Menurut Thomas-Greenfield, sebagian besar orang telah mengalami penyiksaan di Xinjiang dan kebanyakan wanita disterilkan secara paksa. Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, mengatakan pada acara tersebut diperkirakan ada 1 juta orang kaum Uighur dan sebagian besar etnis minoritas Muslim yang ditahan secara sewenang-wenang.

2. Berdasarkan data resmi dari sebuah lembaga dari Australia, angka kelahiran di Xinjiang mengalami penurunan drastis

3 Negara Besar Bentrok dengan Tiongkok Terkait Masalah UighurKetiga negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris bentrok dengan Tiongkok mengenai permasalahan di Uighur. (Twitter.com/KenRoth)

Sebuah lembaga Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) menerbitkan sebuah penelitian baru berdasarkan data resmi dari Tiongkok yang mengatakan bahwa kebijakan koersif di pihak Tiongkok telah menyebabkan penurunan tingkat kelahiran secara resmi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan drastis di Xinjiang sejak tahun 2017 lalu. ASPI mengatakan angka kelahiran di wilayah tersebut telah turun sekitar 48,74 persen dalam 2 tahun terakhir setelah diperkenalkannya kampanye pemogokan keras Partai Komunis Tiongkok terhadap kelahiran ilegal di wilayah tersebut setelah bertahun-tahun pengecualian preferensial dari UU Keluarga Berencana yang ketat di Tiongkok.

Pihak ASPI juga mencatat penurunan terbesar di mana Uighur dan komunitas adat lainnya terkonsentrasi. Tingkat kelahiran di negara dengan 90 persen atau lebih penduduk asli turun rata-rata 56,5 persen antara tahun 2017 dan 2018 lalu. Selain pengendalian populasi, ada juga sebuah laporan pengrusakan kuburan kaum Muslim, pemisahan anak-anak, serta orang Uighur dipaksa makan babi yang melanggar keyakinan mereka. 

Human Rights Watch pada tahun 2020 lalu menuduh bahwa penindasan didorong oleh teknologi dengan orang-orang yang dipilih untuk ditahan melalui algoritma yang menandai koneksi, pola perjalanan, dan bahkan mengenakan jilbab. Begitu juga dengan Duta Besar Jerman untuk PBB, Christoph Heusgen, yang mengatakan bahwa pihaknya mengimbau Tiongkok untuk menghormati deklarasi universal HAM dan meminta Tiongkok untuk membongkar kamp penahanan.

Baca Juga: Kekerasan Tiongkok Sebabkan Angka Kelahiran Warga Uighur Menurun Tajam

3. AS telah menggambarkan perlakuan Tiongkok terhadap kaum Uighur sebagai tindakan genosida

3 Negara Besar Bentrok dengan Tiongkok Terkait Masalah UighurKetiga negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris bentrok dengan Tiongkok mengenai permasalahan di Uighur. (Twitter.com/KenRoth)

Amerika Serikat menggambarkan perlakuan Tiongkok terhadap populasi kaum Uighur sebagai tindakan genosida serta pihaknya juga telah memberikan sanksi kepada beberapa pejabat Tiongkok pada bulan Maret 2021 lalu dan Uni Eropa juga mengikuti langkah tersebut. Selain itu, pihak Amerika Serikat juga membatasi perdagangan dengan Xinjiang dan memberikan sanksi kepada beberapa perusahaan Tiongkok yang dituduh menggunakan kaum Uighur untuk kerja paksa. Pada hari Rabu, 5 Mei 2021, waktu setempat, Amerika Serikat juga menyuarakan keprihatinan tentang perlakuan terhadap Uighur selama rilis laporan tahunannya tentang kebebasan beragama internasional.

Selama bertahun-tahun, Tiongkok mendapatkan banyak kritik internasional yang kuat, terutama dari pihak Barat dan negara-negara Muslim, atas perlakuannya terhadap kaum Uighur. Kepala HAM di misi PBB di Tiongkok, Jiakun Guo, mengatakan bahwa apa yang disebut genosida, kerja paksa, pemerkosaan sistemik, dan penyiksaan di Xinjiang adalah kebohongan abad ini, yang tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi di Tiongkok. Dia mengatakan Tiongkok menentang segala jenis investigasi berdasarkan kebohongan dan dengan anggapan bersalah serta bahwa upaya untuk menggunakan Xinjiang demi menahan Tiongkok dipastikan berakhir gagal menurutnya.

Baca Juga: Menlu Tiongkok Bicara Tentang Uighur, Hong Kong dan Taiwan

Christ Bastian Waruwu Photo Verified Writer Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya