Akali Sanksi dari AS, Tiongkok Keluarkan Aturan Baru

Sebelumnya, Tiongkok telah keluhkan sanksi yang diterima

Beijing, IDN Times - Pemerintah Tiongkok membuat aturan baru untuk mengakali sanksi yang diberikan Amerika Serikat. Sebelumnya, pihak Tiongkok sendiri sudah lama sekali mengeluhkan sanksi yang diterima karena dianggap terlalu berat. Bagaimana awal ceritanya?

1. Para ahli hukum mengatakan belum mengetahui bagaimana undang-undang baru tersebut diterapkan 

Akali Sanksi dari AS, Tiongkok Keluarkan Aturan BaruIlustrasi buku undang-undang. (Pixabay.com/CQF-avocat)

Dilansir dari BBC, sebuah langkah yang diambil oleh pemerintah Tiongkok dengan mengeluarkan aturan baru untuk mengakali sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat. Para ahli hukum sendiri juga masih belum mengetahui bagaimana undang-undang tersebut diterapkan. Seorang pengacara dari Steptoe & Johnson di Hong Kong, Nicholas Turner, mengatakan satu hal yang masih harus diklarifikasi adalah apakah aturan tersebut dimaksudkan untuk menargetkan sanksi terhadap Tiongkok secara khusus atau sanksi yang menargetkan negara ketiga, seperti Iran atau Rusia, yang berdampak merugikan pada perusahaan Tiongkok. 

Ia juga menambahkan perusahaan dengan kepentingan bisnis yang signifikan di Tiongkok mungkin perlu melangkah dengan hati-hati. Seorang profesor hukum Tiongkok dari University of Hong Kong, Angela Zhang, mengatakan mempertimbangkan skenario bahwa bank Eropa membekukan aset seorang pejabat Tiongkok yang disetujui oleh Amerika Serikat, undang-undang Tiongkok akan mengizinkan pejabat tersebut untuk menuntut bank Eropa demi memulihkan kerugiannya. Turner merasa yakin Tiongkok juga melindungi dirinya dari sanksi dalam waktu ke depan yang mungkin saja kembali diberikan oleh Trump sebelum masa akhir jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat.

2. Perusahaan global dapat meminta pengabaian dari Kementerian Perdagangan Tiongkok untuk mematuhi pembatasan Amerika Serikat

Akali Sanksi dari AS, Tiongkok Keluarkan Aturan BaruIlustrasi beberapa perusahaan global yang berdiri di kota-kota besar. (Pixabay.com/Free-Photos)

Tak sampai di situ saja, belum jelas apakah perusahaan global pada akhirnya akan diberikan sanksi di Tiongkok karena mematuhi sanksi Amerika Serikat. Di bawah aturan undang-undang baru tersebut, perusahaan dapat meminta pengabaian dari Kementerian Perdagangan Tiongkok untuk mematuhi pembatasan yang diberikan Amerika Serikat. Mereka juga mewajibkan pejabat Tiongkok untuk membentuk badan antarlembaga untuk menentukan hukum asing mana yang termasuk dalam cakupannya.

Selain itu, sebagian besar pernyataan aturan yang dikeluarkan memberikan ruang gerak bagi pemerintah dan perusahaan Tiongkok untuk mematuhi aturan itu. Namun, ancaman tersebut dapat mendorong perusahaan Amerika Serikat dengan bisnis di Tiongkok untuk menekan Biden agar melonggarkan pembatasan terhadap perusahaan Tiongkok. Biden sendiri belum mengatakan apakah dia berniat untuk terus maju dengan langkah-langkah hukuman yang diberikan oleh Trump, yang telah berkontribusi pada hubungan paling panas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok selama beberapa dekade.

Baca Juga: Pemerintah Tiongkok Desak Penduduk Tidak Keluar Rumah Dulu

3. Di era Donald Trump, akses perusahaan-perusahaan Tiongkok di Amerika Serikat semakin terbatas

Akali Sanksi dari AS, Tiongkok Keluarkan Aturan BaruPresiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Instagram.com/realdonaldtrump)

Selama era pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, perusahaan-perusahaan Tiongkok semakin terbatas untuk bisa akses perusahaan mereka di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat telah melarang perusahaan-perusahaan di seluruh dunia menggunakan perangkat lunak atau mesin Amerika Serikat untuk membuat chip yang dirancang oleh Huawei. Hal ini diakibatkan oleh pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur serta etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, Tiongkok, yang membuat Amerika Serikat tak berpikir panjang untuk memberikan sanksi terhadap Tiongkok.

Awal pekan ini, Bursa Efek New York telah mengeluarkan 3 perusahaan telekomunikasi besar milik Tiongkok untuk mematuhi perintah eksekutif yang bertujuan menghentikan investasi Amerika Serikat di perusahaan yang terkait dengan militer Tiongkok. Aturan baru datang hanya beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengancam sanksi tambahan terhadap orang atau entitas yang terlibat dalam penangkapan lusinan tokoh pro-demokrasi baru-baru ini di Hong Kong. Tidak jelas sejauh mana aturan tersebut mungkin berlaku untuk pembatasan yang terkait dengan Hong Kong.

Baca Juga: Tiongkok Bandingkan Kerusuhan AS dengan Demo Hong Kong

Christ Bastian Waruwu Photo Verified Writer Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya