Comscore Tracker

Ancam Minoritas, Menteri di Sri Lanka Mundur dari Jabatannya

Alasannya karena dia tidak ingin membuat malu pemerintah

Jakarta, IDN Times - Menteri Penjara Sri Lanka, Lohan Ratwatte, mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (15/9) waktu setempat setelah beberapa hari sebelumnya mengancam para tahanan minoritas dari komunitas Tamil. Alasannya, karena ia tidak mau membuat malu pemerintahan Sri Lanka saat ini.

1. Presiden Sri Lanka menerima pengunduran diri tersebut

Dilansir dari Aljazeera.com, Menteri Penjara Sri Lanka memutuskan mundur dari jabatannya menyusul kemarahan publik setelah dia diduga mengancam akan membunuh dua tahanan etnis minoritas.

Ratwatte sendiri mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, pada Rabu waktu setempat dan mengakui bertanggung jawabnya atas peristiwa itu serta Rajapaksa menerima pengunduran diri tersebut.

Tuduhan pelecehan yang dilakukan terhadap Ratwatte muncul selama debat PBB yang berlanjut di Jenewa, Swiss, tentang catatan HAM di Sri Lanka.

Komisaris HAM PBB, Michelle Bachelet, menyerukan perhatian besar terhadap peningkatan militerisasi dan kurangnya akuntabilitas di negara yang masih belum pulih dari hampir 3 dekade lalu terjadi perang saudara.

Menurut Machelet, intimidasi dan pelecehan peradilan terhadap pembela HAM, jurnalis, dan keluarga orang hilang tidak hanya berlanjut, tetapi telah meluas ke spektrum yang lebih luas dari pelajar, akademisi, profesional medis, dan pemimpin agama yang kritis dari kebijakan pemerintah.

Masih belum diketahui apakah Ratwatte juga mundur dari jabatannya di posisi kedua sebagai Menteri Industri yang terkait dengan permata dan perhiasan.

2. Sebelumnya, para legislator dari Tamil meminta pemerintah Sri Lanka memecat Ratwatte

Baca Juga: Sri Lanka Krisis Pangan, Cadangan Devisa Kian Menyusut

Pada Minggu (12/9) waktu setempat, Ratwatte berkunjung ke penjara di Anuradhapura, wilayah utara di ibu kota Sri Lanka, Kolombo di mana ia mengancam akan membunuh dua tahanan Tamil.

Anggota parlemen minoritas Tamil, Gajen Ponnambalam, mengatakan Ratwatte memanggil tahanan Tamil setelah pergi ke penjara di sana.

Dia membuat dua dari mereka berlutut di depannya serta mengarahkan senjata api pribadinya ke arah mereka dan mengancam akan membunuh mereka di tempat.

Para legislator Tamil sebelumnya telah meminta pemerintah Sri Lanka memecat Ratwatte, yang merupakan anggota mayoritas etnis Sinhala, serta menangkapnya.

Partai-partai politik Tamil mengatakan menteri ingin para narapidana mengaku memiliki hubungan dengan pemberontak Macan Tamil, yang terlibat dalam perang separatis panjang yang berakhir Mei 2009 lalu dengan serangan militer yang sengit.

Secara terpisah, sebuah sumber di sana melaporkan bahwa seorang menteri Sri Lanka secara paksa memasuki penjara Welikada di Kolombo untuk mengizinkan sekelompok teman mengunjungi tiang gantungan.

Meski tidak mengidentifikasi nama menteri tersebut, tetapi Kantor Kepresidenan Sri Lanka mengatakan Ratwatte mengakui bertanggung jawab atas dua peristiwa tersebut.

Pemimpin oposisi Sri Lanka, Sajith Premadasa, mengatakan dia dengan keras mengutuk perilaku tercela dan ilegal dari seorang menteri pemerintah.

Menurutnya, tindakan tersebut menjijikkan dan melanggar hukum yang menunjukkan situasi anarkis yang ada di Sri Lanka.

3. Sejak ambil alih kekuasaan, Presiden Sri Lanka mengampuni beberapa pejabat yang dituduh melakukan kejahatan perang

Ancam Minoritas, Menteri di Sri Lanka Mundur dari JabatannyaPresiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. (Twitter.com/GotabayaR)

Perang saudara Sri Lanka telah berakhir pada tahun 2009 lalu ketika pemerintah Presiden Sri Lanka saat itu, Mahinda Rajapaksa, dengan kejam menghancurkan kelompok separatis, Macan Tamil. Jalan negara menuju rekonsiliasi sejak itu bergejolak.

Pemerintah koalisi Sri Lanka yang berkuasa pada tahun 2015 lalu menjanjikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan selama perang terakhir dan untuk mengatasi keluhan populasi minoritas Tamil.

Tetapi para aktivis mengatakan banyak dari kemanuan yang sudah lambat itu dibalik dengan kembalinya kekuasaan keluarga Rajapaksa pada tahun 2019 lalu, di mana Mahinda Rajapaksa menjadi Perdana Menteri Sri Lanka dan saudaranya yang merupakan Menteri Perhanan Sri Lanka saat itu, Gotabaya Rajapaksa, terpilih sebagai Presiden Sri Lanka.

Di bawah kekuasaan mereka, pemerintah dituduh mengejar politik yang terus mengasingkan kaum minoritas.

Sejak mengambil alih kekuasaan, Rajapaksa telah mengampuni beberapa pejabat yang dituduh melakukan kejahatan perang selama tahun-tahun terakhir konflik dan menyebut beberapa janji pertanggungjawaban sebagai korban politik dari petugas keamanan.

Pada Maret 2021 lalu, Badan HAM PBB mengeluarkan resolusi yang memperkuat upaya mengumpulkan bukti kejahatan selama perang, sebuah proses yang menurut Bachelet telah dimulai.

Pemerintah Sri Lanka terus menolak seruan itu, dengan mengatakan bahwa mekanisme internalnya sendiri dapat mengatasi masalah tersebut tanpa campur tangan dalam urusan dalam negerinya yang dapat mempolarisasi negara tersebut.

Baca Juga: Kapal Kargo Sri Lanka Karam, Ratusan Hewan Laut Terdampar

Christ Bastian Waruwu Photo Verified Writer Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya