Anggota Partai Buruh Selandia Baru Kecam Keras China
Anggota Partai Buruh Australia, Louisa Wall. (Twitter.com/Wang_GuiHua)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Wellington, IDN Times - Anggota Partai Buruh Selandia Baru, Louisa Wall, membuat pernyataan pada hari Selasa, 6 Juli 2021, waktu setempat dengan mengatakan mengecam keras tindakan Tiongkok. Ia menilai tindakan Tiongkok tidak menghargai HAM. Bagaimana awal ceritanya?
1. Pernyataan tersebut menandai penyimpangan yang relatif jarang dari pihak pemerintah
Anggota Partai Buruh Australia, Louisa Wall. (Twitter.com/TheDailyBlogNZ)Dilansir dari The Guardian, Louisa Wall mengecam dugaan pelanggaran HAM oleh Tiongkok, termasuk pengambilan organ secara ilegal dengan mengatakan Tiongkok tidak menghargai HAM. Pernyataan tersebut menandai penyimpangan yang relatif jarang dari pernyataan pemerintah yang biasanya berhati-hati mengenai dugaan pelanggaran HAM di Tiongkok. Wall mengatakan bahwa tindakan Tiongkok adalah sebuah negara dan partai politik yang tidak menghormati hak apapun, apakah itu hak adat atau hak asasi manusia.
Bagi Wall, itu merupakan kewajibannya untuk berbicara dengan memastikan bahwa kekejaman Tiongkok itu disorot, sehingga semua sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Wall sendiri mengatakan dia tidak melanggar barisan dengan partai, tetapi pernyataannya adalah beberapa yang paling blak-blakan muncul dari dalam pemerintahan Partai Buruh. Partai yang menaungi Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, dikenal menjalankan kapal yang ketat serta kebocoran atau komentar blak-blakan dari anggota parlemen relatif jarang.
2. Wall menyamakan pelanggaran minoritas Uyghur dengan kolonisasi kekerasan suku Maori di Selandia Baru
Kamp penahanan di Xinjiang, Tiongkok. (Twitter.com/Wang_GuiHua)Baca Juga: Selandia Baru: Visi untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
Editor’s picks
Pernyataan Wall sebagian didorong oleh keanggotaannya dalam kaukus pribumi Partai Buruh serta menyamakan pelanggaran minoritas Uyghur saat ini di Xinjiang dengan kolonisasi kekerasan suku Maori di Selandia Baru. Menurutnya, semua masyarakat adat memiliki sejarah dan pengalaman penjajahan, pengalaman negara yang melakukan ketidakadilan terhadap pihaknya dan ia hidup di negara yang masih berdamai dengan masa lalu kolonial. Ia juga berpikir apa yang terjadi pada orang-orang Uyghur, apa yang terjadi pada orang Tibet adalah hal yang sama, tetapi itu terjadi saat ini.
Sebagai anggota IPAC (Inter-Parliamentary Alliance on China), Wall mengatakan dia melihat bukti yang kredibel mengenai pelanggaran HAM termasuk tahanan politik yang dibunuh karena pengambilan organ, penahanan paksa populasi Uyghur, dan penggunaan kerja paksa di Xinjiang. Wall mengatakan bahwa ada bukti kredibel mengenai sterilisasi paksa terhadap wanita Uyghur, tindakan yang seiring waktu akan mengarah pada asimilasi atau non-eksistensi bagi sekelompok orang. Awalnya, Wall membuat pernyataan yang meningkatkan kekhawatiran mengenai catatan HAM Tiongkok ke podcast serta mengenai pengaruh pemerintah Tiongkok di Selandia Baru.
3. Dalam RUU sanksi, akan memungkinkan Selandia Baru menjatuhkan sanksi terhadap negara lain
Bendera Selandia Baru. (Pixabay.com/Marius_Oberholster)RUU sanksi yang berlaku di Selandia Baru akan memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara lain tanpa tindakan dari Dewan Keamanan PBB. Negara saat ini tidak memiliki kerangka hukum yang jelas untuk melakukannya. Pada bulan Maret 2021 lalu, Selandia Baru mengeluarkan pernyataan menyambut sanksi terkoordinasi baru yang diumumkan oleh Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada sebagai tanggapan atas pelanggaran Tiongkok tanpa mengumumkan sanksinya sendiri.
Pada RUU sebelumnya memperkenalkan sanksi otonom di Selandia Baru dihentikan oleh pemerintah pada tahun 2020 lalu dan belum jelas apakah RUU baru akan mendapatkan dukungan dari Partai Buruh, yang harus disahkan. Wall mengatakan Selandia Baru membutuhkan rezim yang memungkinkan untuk membela isu-isu seperti HAM dan untuk tidak membiarkan jenis korupsi masuk ke ekonomi Selandia Baru dan ia berpikir ini menjadi krusial. Tindakan Wall sendiri kemungkinan mendapatkan dukungan dari pemimpin Partai Nasional Selandia Baru, Judith Collins.
Menurutnya, ini akan membuat ini sangat jelas dan Partai Nasional Selandia Baru tidak mendukung pengambilan organ orang dan pihaknya tidak mendukung bentuk kerja paksa serta tidak menudkung pada dasarnya. Meskipun pemerintah Selandia Baru sejauh ini menolak untuk mengatakan genosida terjadi di Xinjiang, Wall mengatakan itu tidak akan bertahan lama.
Baca Juga: Bertemu Selandia Baru, Australia Bahas China dan COVID-19
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
