Batasi Kegiatan, Presiden Tunisia Berlakukan Jam Malam
Presiden Tunisia, Kais Saied. (Twitter.com/Minz_sck)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tunis, IDN Times - Presiden Tunisia, Kais Saied, pada hari Senin, 26 Juli 2021, waktu setempat memberlakukan jam malam untuk membatasi kegiatan seperti melakukan gerakan protes besar-besaran yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sebelumnya, ia telah memecat Perdana Menteri Tunisia, Hichem Mechichi, setelah dianggap gagal mengendalikan wabah COVID-19 di Tunisia. Bagaimana awal ceritanya?
1. Tak hanya itu, pemerintah Tunisia melarang pertemuan lebih dari 3 orang di tempat umum
Presiden Tunisia, Kais Saied. (Twitter.com/sh_grewal)Dilansir dari The Guardian, Presiden Tunisia telah mengumumkan pada hari Senin, 26 Juli 2021, waktu setempat memberlakukan jam malam selama sebulan ke depan saat ia tampaknya mempererat cengkeramannya pada kekuasaan di negara Afrika Utara itu sehari setelah ia memecat Perdana Menteri Tunisia. Warga Tunisia akan dibatasi jam malam nasional dari pukul 19:00 malam waktu setempat hingga pukul 06:00 pagi waktu setempat. Tak hanya itu saja, mereka juga melarang adanya pertemuan yang dihadiri lebih dari 3 orang di tempat umum.
Pembatasan baru tersebut melarang pergerakan orang antar kota di luar jam malam, kecuali untuk kebutuhan dasar atau untuk alasan kesehatan yang mendesak. Itu terjadi ketika Hichem Mechichi, yang diberhentikan dari posisinya sebagai Perdana Menteri Tunisia, yang mengatakan bahwa dia akan menyerahkan kekuasaan kepada orang yang dipili oleh Presiden, sebuah pernyataan pertama sejak langkah mengejutkan itu. Saied, yang merupakan Presiden independen, menggunakan kekuatan darurat di bawah konstitusi pada hari Minggu, 25 Juli 2021, malam waktu setempat untuk memberhentikan Mechichi serta memecat Menteri Kehakiman dan Pertahanan Tunisia, lalu kemudian menangguhkan parlemen Tunisia selama 30 hari.
Saied bersumpah bahwa setiap kekerasan dari oposisi akan dihadapi dengan kekuatan. Tindakan Saied ini dikecam sebagai kudeta oleh partai-partai utama negara itu, termasuk partai Islamis dan dia telah menolak tuduhan itu.
2. Penanganan pandemi yang salah di Tunisia menjadi penangkal bagi ketidakpuasan warga Tunisia
Penanganan terhadap para pasien COVID-19 di Tunisia oleh para dokter dan tenaga medis. (Twitter.com/PennyAppealUSA)Editor’s picks
Baca Juga: Protes di Tunisia Picu Presiden Pecat Perdana Menteri
Penanganan pandemi COVID-19 yang salah di Tunisia telah menjadi penangkal bagi
ketidakpuasan rakyat yang sudah berlangsung lama dengan politik parlementer dengan ribuan orang menentang pembatasan COVID-19 dan suhu musim panas yang terik dalam protes besar-besaran yang memicu bentrokan dengan pasukan keamanan di beberapa wilayah di Tunisia pada hari Minggu, 25 Juli 2021, lalu. Lebih dari 18 ribu orang di negara berpenduduk 12 juta orang ini telah meninggal akibat COVID-19 sejak pandemi dimulai, yang menghancurkan layanan kesehatan masyarakat dan melumpuhkan industri pariwisata yang vital.
Hingga saat ini, hanya 7 persen dari populasi yang telah divaksinasi penuh, sementara lebih dari 90 persen tempat tidur ICU di Tunisia terisi. Beberapa viode telah beredar di media sosial yang menunjukkan mayat-mayat ditinggalkan di tengah-tengah bangsal ketika kamar mayat berjuang untuk menangani kematian yang terus meningkat. Serikat Buruh Umum Tunisia yang kuat, yang memainkan peran kunci dalam pemberontakan tahun 2011 lalu, mengatakan Presiden telah bertindak sesuai dengan konstitusi untuk mencegah bahaya yang akan segera terjadi dan untuk memulihkan fungsi normal negara.
Ada juga dukungan kuat di media sosial tetapi legalitas langkah tersebut masih belum pasti. Baik pengamat bagaimanapun sudah memperingatkan bahwa keputusan untuk menggunakan Pasal 80 konstitusi, yang memungkinkan Presiden untuk mengambil langkah-langkah luar biasa dalam hal bahaya yang akan datang, secara efektif diterjemahkan menjadi kekuasaan eksekutif total untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Selain memecat para menteri dan membekukan parlemen selama 30 hari, kekebalan anggota parlemen telah dicabut.
3. Menteri Luar Negeri AS berkomentar terkait krisis politik di Tunisia
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken. (Instagram.com/secblinken)Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, mengatakan bahwa
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, telah berbicara dengan Presiden Tunisia. Ia menggarisbawahi kemitraan kuat Amerika Serikat dan dukungan berkelanjutan untuk warga Tunisia saat mereka menghadapi tantangan ganda yaitu krisis ekonomi dan pandemi COVID-19. Dia juga mendorong Presiden Saied untuk mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM yang menjadi dasar pemerintahan di Tunisia.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mendesak Presiden Saied untuk mempertahankan dialog terbuka dengan semua aktor politik dan warga Tunisia, mencatat bahwa Amerika Serikat akan terus memantau situasi dan tetap terlibat. Ketua Parlemen Tunisia sekaligus Kepala Partai Ennahda, Rached Ghannouchi, yang telah memainkan peran dalam pemerintahan koalisi berturut-turut, mengutuknya sebagai serangan terhadap demokrasi dan mendesak warga Tunisia untuk turun ke jalan sebagai oposisi. Saied juga telah memerintahkan agar adminsitrasi negara dan lembaga asing berhenti bekerja selama 2 hari ke depan.
Baca Juga: Adanya Penangkapan Besar, Ratusan Orang Tunisia Protes
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
