Berselisih dengan Pemerintah India, Eksekutif Senior Twitter Mundur
Media sosial Twitter. (Unsplash.com/jeremy0)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New Delhi, IDN Times - Buntut perselisihan dengan pemerintah India membuat seorang Eksekutif Senior di perusahaan Twitter India, Dharmendra Chatur, mundur dari jabatannya pada hari Minggu, 27 Juni 2021, waktu setempat. Pihak Twitter sendiri belum berkomentar mengenai pengunduran diri tersebut. Bagaimana awal ceritanya?
1. Posisi tersebut merupakan salah satu dari 3 posisi yang diharapkan diisi oleh setiap perusahaan media sosial besar
Kantor perusahaan Twitter. (Twitter.com/onlinelisting)Dilansir dari BBC, Dharmendra Chatur baru-baru ini ditunjuk sebagai pejabat pengaduan penduduk sementara di perusahaan Twitter, di mana posisinya adalah salah satu dari 3 posisi yang diharapkan diisi oleh setiap perusahaan media sosial besar di bawah aturan media digital baru yang kontroversial. Twitter sendiri belum mengomentari pengunduran diri tersebut tetapi nama Chatur tidak ditampilkan di situsnya sesuai aturan. Aturan baru, yang secara resmi disebut Aturan Teknologi Informasi), diumumkan pada bulan Februari 2021 lalu.
Mereka mengharuskan perusahaan media sosial untuk menunjuk 3 eksekutif penuh waktu, yang semuanya merupakan warga India. Perusahaan juga harus menghapus konten dalam waktu 36 jam ke depan dari perintah hukum serta menggunakan proses otomatis untuk menghapus materi yang tidak pantas seperti pornografi. Pihak Kementerian Teknologi Informasi India telah mengatakan bahwa dua pejabat baru yang ditunjuk Twitter bukanlah karyawan, bahwa alamat kantornya yang terdaftar merupakan sebuah firma hukum dan bahwa pihaknya tidak memberikan rincian mengenai perekrutan ketiga yang secara pidana bertanggung jawab atas ketidakpatuhan.
Twitter sendiri belum menanggapi pertanyaan mengenai masalah kepatuhan, kecuali pernyataan singkat bahwa Kepala Kepatuhan Sementara telah ditahan dan bahwa Twitter terus melakukan segala upaya untuk mematuhi pedoman baru. Akan tetapi, pengunduran diri Chathur justru semakin memperumit masalah, terutama karena terjadi hanya beberapa hari setelah Direktur Pelaksana Twitter mendapatkan penangguhan hukuman sementara dari pengadilan dan panggilan polisi. Perintah saat ini melindunginya dari penangkapan, tetapi kasusnya masih terbuka.
2. Pihak Twitter sudah menunjuk Jeremy Kessel untuk menggantikan Chathur
Media sosial Twitter. (Pixabay.com/PhotoMIX-Company)Editor’s picks
Tak lama, pihak Twitter telah menunjuk Jeremy Kessel yang berbasis di California, Amerika Serikat dengan menggantikan posisi Chathur. Pembaruan di situs web Twitter pada hari Senin, 28 Juni 2021, pagi waktu setempat menunjukkan bahwa Hermy Kessel yang juga berbasis di California ditunjuk sebagai petugas penanganan keluhan baru India. Penunjukkan tersebut bagaimanapun tidak sejalan dengan aturan TI baru yang mengamanatkan bahwa semua pejabat nodal, termasuk petugas penanganan keluhan, harus berbasis di India.
Perkembangan terjadi pada saat platform micro-blogging telah terlibat dalam pergumulan dengan pemerintah India atas aturan media sosial yang baru. Pemerintah India juga telah mengecam Twitter karena pembangkangan yang disengaja serta kegagalan untuk mematuhi aturan TI baru di India. Aturan baru yang mulai berlaku sejak 25 Mei 2021 lalu mengamanatkan perusahaan media sosial untuk membentuk mekanisme penanganan keluhan dalam menyelesaikan keluhan dari pengguna atau korban. Sebelumnya, Twitter dan pemerintah India telah berselisih dalam beberapa kasus di beberapa bulan terakhir, termasuk selama protes besar-besaran para petani India dan kemudian ketika Twitter menandai postingan politik dari beberapa pemimpin partai yang berkuasa, Partai BJP, sebagai media yang dimanipulasi, memicu teguran tajam dari pemerintah India.
Baca Juga: PM India Dijadwalkan Bertemu dengan Pejabat Kashmir Pro-India
3. Pelapor khusus PBB menyatakan rasa keprihatinan serius terhadap aturan TI baru di India
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Unsplash.com/matreding)Pelapor khusus PBB menyatakan keprihatinan serius bahwa aturan TI baru India dapat menyebabkan adanya pelanggaran HAM dan menekan kebebasan berbicara. Dalam sebuah surat, mereka mengatakan perantara akan memenuhi permintaan penghapusan secara berlebihan untuk membatasi tanggung jawab mereka. Surat itu juga mengatakan bahwa aturan baru memberikan kekuatan untuk menyensor jurnalis, tetapi bahkan sebelum aturan ini, jurnalis menghadapi kecaman dan tuntutan pidana.
Seperti yang terjadi, aturan itu mencakup penerbit berita di bagian yang terpisah dan lengkap, yang dikelola oleh kementerian lain. Salah satu petisi pertama yang menentang aturan diajukan oleh seorang pengacara bernama Sanjay K. Singh pada bulan Maret 2021 lalu. Singh mengatakan bahwa aturan itu bertentangan dengan hak kebebasan berbicara yang sudah dilindungi konstitusi serta dia menunjuk pada keputusan penting terhadap aturan TI yang dinilai terlalu berat, yakni Pasal 66A, yang membuat posting komentar menyerang secara online merupakan sebuah kejahatan.
Mahkamah Agung menjatuhkan Pasal 66A dan mengatakan bahwa perantara tidak boleh dipaksa untuk mengevaluasi ribuan tuntutan untuk menghapus konten, tetapi harus bertindak berdasarkan permintaan yang sah untuk menghapus konten tertentu.
Baca Juga: Duh! 2.500 Orang di India Disuntik Vaksin Palsu, Isinya Air Garam
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
