Biden Berlakukan Larangan 5 Entitas Milik China
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. (Instagram.com/potus)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington, D.C, IDN Times - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, akhirnya memberlakukan larangan terhadap 5 entitas milik Tiongkok pada hari Kamis, 24 Juni 2021, waktu setempat. Hal ini berkaitan dengan tuduhan kerja paksa yang terjadi di Xinjiang, Tiongkok. Bagaimana awal ceritanya?
1. Pihak Gedung Putih menilai tindakan ini menunjukkan komitmen untuk mengenakan biaya tambahan pada Tiongkok
Gedung Putih Amerika Serikat. (Pixabay.com/12019)Dilansir dari The Guardian, pemerintahan Biden memberlakukan larangan perdagangan pada 5 entitas Tiongkok atas tuduhan kerja paksa di Xinjiang, Amerika Serikat dan hal itu mengutip janji G7 baru-baru ini untuk membersihkan rantai pasokan global. Ini melarang impor Amerika Serikat dari bahan panel surya utama dari Hoshine Silicon Industry Co yang berbasis di Tiongkok dan secara terpisah membatasi ekspor komoditas, perangkat lunak, dan teknologi ke Hoshine, 3 perusahaan Tiongkok lainnya, serta paramiliter Xinjiang
Production and Construction Corps (XPCC). Hal ini mengatakan mereka terlibat dengan kerja paksa orang Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di provinsi-provinsi Tiongkok.
Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat juga menambahkan polisilikon yang diproduksi dengan kerja paksa di Tiongkok ke daftar barang yang diproduksi oleh pekerja anak atau kerja paksa. Menurut Gedung Putih, tindakan ini menunjukkan komitmennya untuk mengenakan biaya praktik kerja paksa yang kejam dan tidak manusiawi serta memastikan bahwa Tiongkok bermain dengan aturan perdagangan yang adil sebagai bagian dari tatanan internasional berbasis aturan. Secara terpisah, Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gina Raimondo, mengatakan seperti yang dijelaskan selama KTT G7 pada bulan Juni 2021 ini, termasuk kontrol ekspor, untuk memastikan bahwa rantai pasokan global bebas dari penggunaan kerja paksa serta teknologi tidak disalahgunakan untuk menyalahgunakan HAM.
2. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan larangan itu tidak akan menghambat tujuan energi bersih di era Biden
Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat, Alejandro Mayorkas. (Twitter.com/SecMayorkas)Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Alejandro Mayorkas, mengatakan larangan impor produk polisilikon dan solar yang dibuat dengan kerja paksa tidak akan menghambat tujuan energi bersih pemerintahan Biden. Ia menambahkan dalam konferensi pers bahwa pihaknya akan membasmi kerja paksa di manapun itu terjadi. Hoshine Silicon Industry mengatakan pada platform investor interaktif bahwa mereka mendukung reaksi
Kementerian Luar Negeri Tiongkok, menambahkan bahwa perusahaan tidak mengekspor silikon industri ke Amerika Serikat secara langsung serta dampaknya terhadap bisnisnya akan terbatas.
Editor’s picks
Ditanya apakah larangan Hoshine dapat diperluas menjadi larangan seluruh wilayah terhadap semua polisilikon dari Xinjiang, pejabat Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat dan pejabat Patroli Pabean dan Perbatasan Amerika Serikat meremehkan kesamaan dengan larangan impor baru-baru ini di seluruh wilayah pada produk kapas
serta tomat yang diproduksi di Xinjiang atas kerja paksa. Direktur Eksekutif Patroli Pabean dan Perbatasan Amerika Serikat untuk penegakan hukum pemulihan perdagangan, Ana Hinojosa, mengatakan ekspansi apapun akan bergantung pada pembuktian bukti bahwa kerja paksa sedang digunakan. Hinojosa mengatakan pihaknya mengidentifikasi 6 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp86,6 miliar impor langsung dari Hoshine
dan 150 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp2,16 triliun produk hilir menggunakan bahan Hoshine selama 2,5 tahun terakhir.
Baca Juga: Joe Biden Luncurkan Inisiatif untuk Saingi OBOR Tiongkok
3. Langkah-langkah baru ini merupakan langkah terbaru di era Biden untuk mengamankan rantai pasokan AS
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. (Instagram.com/potus)Langkah-langkah baru ini adalah yang terbaru dari serangkaian di bawah pemerintahan Biden untuk mengamankan rantai pasokan Amerika Serikat dalam menghadapi tuntutan pelanggaran HAM di Tiongkok serta juga tantangan ekonomi yang berkembang yang ditimbulkan oleh saingan geopolitik utama Amerika Serikat. Tiongkok telah menolak tuduhan genosida dan kerja paksa di Xinjiang sebagai kebohongan. Tiga perusahaan lain yang ditambahkan ke daftar hitam Departemen Perdagangan Amerika Serikat adalah Xinjiang Daqo New Energy Co (sebuah unit dari Daqo New Energy Corp), Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co (anak perusahaan dari raksasa manufaktur East Hope Group yang berbasis di Shanghai), serta Xinjiang GCL New Energy Material Co (bagian dari GCL New Energy Holdings Ltd).
Beberapa perusahaan adalah produsen utama silikon monokristalian dan polisilikon yang digunakan dalam produksi panel surya. Pihak Xinjiang Daqo New Energy Co, dalam pernyataannya mengatakan bahwa pihaknya memiliki nol toleransi terhadap kerja paksa serta tidak secara langsung menjual atau membeli dari Amerika Serikat sehingga tidak akan ada dampak signifikan pada bisnisnya. Secara terpisah, Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat mengajukan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur ke Senat penuh pada hari Kamis, 24 Juni 2021, waktu setempat.
Diusulkan oleh Senator dari Partai Republik, Marco Rubio dan Senator dari Partai Demokrat, Jeff Merkley, RUU tersebut akan melarang semua produk dari Xinjiang kecuali importir yang dapat menunjukkan bahwa mereka tidak diproduksi dengan kerja paksa.
Baca Juga: Joe Biden Bergerak Tanggapi Konflik Palestina-Israel
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
