Biden Tambahkan 10 Perusahaan China ke Daftar Hitam
Ilustrasi hubungan Amerika Serikat-Tiongkok. (Pixabay.com/priyampatel4)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington, D.C, IDN Times - Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden, Joe Biden, menambahkan lebih dari 10 perusahaan asal Tiongkok masuk ke dalam daftar hitam ekonomi Amerika Serikat. Hal ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok di Xinjiang, Tiongkok. Bagaimana awal ceritanya?
1. Ini merupakan upaya meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas perbuatannya
Bentuk dukungan dari Amerika Serikat terhadap kaum Uyghur. (Twitter.com/ChildrenofPeace)Dilansir dari Aljazeera.com, pemerintahan Biden akan menambahkan lebih dari 10 perusahaan Tiongkok ke daftar hitam ekonomi Amerika Serikat paling cepat hari Jumat, 9 Juni 2021, ini waktu setempat karena dugaan pelanggaran HAM dan pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang. Tindakan yang dilakukan Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengikuti penambahan 5 perusahaan lain dan entitas milik Tiongkok lainnya ke daftar hitam atas tuduhan kerja paksa di wilayah Tiongkok bagian barat jauh. Penambahan Daftar Entitas Departemen Perdagangan adalah bagian dari upaya pemerintahan Biden untuk meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas pelanggaran HAM.
Tiongkok sendiri masih menolak tuduhan genosida dan kerja paksa di Xinjiang serta mengatakan kebijakannya diperlukan untuk membasmi separatis dan ekstremis agama, yang merencanakan serangan dan memicu ketegangan antara sebagian besar etnis Muslim Uyghur dan Han, yang merupakan kelompok etnis terbesar di Tiongkok. Kedutaan Besar Tiongkok di Amerika Serikat tidak segera menanggapi hal ini, begitu juga dengan identitas perusahaan yang ditambahkan tidak segera diketahui. Salah satu sumber setempat mengatakan pihak departemen terkait berencana untuk menambahkan 14 perusahaan Tiongkok ke Daftar Entitas untuk pelanggaran yang dilaporkan di Xinjiang.
2. Keputusan tersebut bukanlah pertama kalinya pemerintah AS menargetkan perusahaan Tiongkok
Ilustrasi hubungan Amerika Serikat-Tiongkok. (Twitter.com/24by7search)Bulan Juni 2021 lalu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengatakan pihaknya
menambahkan 5 entitas Tiongkok untuk menerima atau memanfaatkan kerja paksa dalam pelaksanaan kampanye penindasan yang dilakukan Tiongkok terhadap komunitas Uyghur. Departemen tersebut mengatakan tindakan tersebut menargetkan kemampuan 5 entitas, termasuk perusahaan bahan panel surya yang berbasis di Tiongkok, Hoshine Silicon Industry Co, untuk mengakses komoditas, perangkat lunak, dan teknologi untuk mengambil tindakan tegas terhadap kampanye penindasan Tiongkok yang sedang berlangsung terhadap kelompok minoritas Muslim di Xinjiang.
Editor’s picks
Ini bukanlah pertama kalinya pemerintah Amerika Serikat menargetkan perusahaan Tiongkok yang terkait dengan tuduhan aktivitas pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang. Pada tahun 2019 lalu, pemerintahan era Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, menambahkan beberapa perusahaan rintisan kecerdasan buatan top Tiongkok ke daftar hitam ekonominya atas perlakuannya terhadap minoritas Muslim. Departemen Perdagangan di bawah Trump menargetkan 20 biro keamanan publik Tiongkok dan 8 perusahaan termasuk perusahaan kamera video pengawasan, Hikvision, serta para pemimpin dalam teknologi pengenalan wajah, SenseTime Group dan Megvii Technology.
Departemen Perdagangan mengatakan pada tahun 2019 lalu, entitas tersebut terlibat dalam pengawasan teknologi tinggi terhadap warga Uyghur, Kazakh, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya.
Baca Juga: Dijamin Halal, 7 Makanan Khas Suku Uyghur China yang Wajib Kamu Coba
3. Kepala HAM PBB mendokumentasikan temuannya sendiri mengenai penderitaan orang-orang Uyghur tanpa restu Tiongkok
Bentuk dukungan dari Kanada terhadap kaum Uyghur. (Twitter.com/usconsvancouver)Kepala HAM PBB harus mendokumentasikan temuannya sendiri mengenai penderitaan
orang-orang Uyghur di Xinjiang bahkan tanpa restu Tiongkok untuk sebuah kunjungan di tengah tanda-tanda kesabaranya habis. Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, mengatakan pada akhir Juni 2021 lalu bahwa dia berharap untuk menyetujui persyaratan untuk kunjungan lama ke Tiongkok tahun 2021 ini untuk melihat tuduhan penahanan massal, penyiksaan, serta kerja paksa. Tiongkok sendiri menolak pernyataan itu sebagai campur tangan yang didorong oleh motif politik.
Dikatakan menyambut baik kunjungan Bachelet, tetapi itu harus difokuskan pada mempromosikan pertukaran dan kerja sama daripada penyelidikan berdasarkan apa yang disebut praduga bersalah. Bachelet kemudian memberikan petunjuk kepada Dewan HAM bahwa dia memiliki pilihan lain, sambil tetap melakukan negosiasi dengan Tiongkok dalam kunjungan yang telah berlangsung sejak September 2018 lalu. Bachelet sendiri memiliki wewenang untuk mengumpulkan kesaksian pelanggaran dari jarak jauh, tanpa mandat dari dewan atau undangan dari negara yang bersangkutan.
Pakar PBB dan kelompok HAM memperkirakan lebih dari 1 juta orang, kebanyakan dari mereka adalah orang Uyghur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di Xinjiang.
Baca Juga: Tiongkok Nilai Sidang Genosida Uighur di Inggris Tak Sah
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
