Di Tengah Skandal, Presiden Malawi Bubarkan Seluruh Kabinet

2. Penangkapan para mantan menteri membuat pihak IMF menangguhkan Extended Credit Facility yang merugikan rakyat Malawi

Sekitar bulan Desember 2021 lalu, kepolisian Malawi telah menangkap 2 mantan menteri kabinet dan mantan Gubernur Reserve Bank of Malawi karena dicurigai melakukan penipuan dan penyalahgunaan jabatan selama rezim Presiden Malawi saat itu, Peter Mutharika.

Mantan Menteri Keuangan Malawi, Joseph Mwanamveka, dan mantan Gubernur Reserve Bank of Malawi, Dalitso Kabambe, diduga telah memalsukan kewajiban kotor dan basis cadangan bersih Malawi untuk meyakinkan Dana Moneter Internasional (IMF) bahwa Malawi memenuhi persyaratan yang terkait dengan Extended Credit Facility.

"Sebagai akibat dari skema ini, IMF telah menangguhkan Extended Credit Facility dengan
merugikan rakyat biasa Malawi yang tidak bersalah," ungkap pernyataan dari juru bicara
kepolisian Malawi, James Kadadzera, yang dilansir dari Rfi.fr.

Mwanamveka juga menghadapi tuduhan atas penipuan penjualan tahun 2015 lalu dari Malawi Saving Bank milik negara.

Kepolisian telah mengindikasikan bahwa mereka juga akan menangkap orang lain yang terkait dengan kesepakatan itu, meskipun mereka tidak dapat mengungkapkan nama.

Penjualan bank sebagian datang dari saran dari Bank Dunia dan IMF setelah bank gagal
memenuhi persyaratan likuiditas minimum.

Mereka mengamati bahwa orang-orang yang terhubung secara politik gagal mengembalikan pinjaman besar yang telah mereka ambil.

Orang yang membeli bank tersebut, Thom Mpinganjira, berada di penjara setelah dia mencoba menyuap hakim dalam Pemilu yang dibatalkan terakhir.

Mantan menteri lainnya, Ben Phiri, yang menjadi Kepala Kementerian Pemerintah Daerah, diduga melakukan penipuan pengadaan serta korupsi dengan Kementerian Gender Malawi melalui perusahaan pecetakannya pada tahun 2018 dan 2020 lalu.

Baca Juga: Stres Tunjangan Tak Cair, Mantan Pimpinan Parlemen Malawi Bunuh Diri

3. Sejak terpilih pada tahun 2020 lalu, Chakwera berjanji untuk memerangi korupsi

Presiden Malawi, Lazarus Chakwera. (Twitter.com/LAZARUSCHAKWERA)

Chakwera terpilih sebagai Presiden Malawi pada tahun 2020 lalu dengan janji memerangi
korupsi. Dia juga baru-baru ini mendapat kecaman dari Konferensi Waligereja Malawi (ECM) dan Komite Urusan Publik (PAC), yang terdiri dari kelompok-kelompok Gereja yang bertindak sebagai pengawas pemerintah, karena kelambanannya.

"Jangan ada tersangka, betapapun kuat, kaya, atau siapa koneksi mereka, dilindungi atau
melindungi," ungkap pernyataan dari para Uskup Katolik dari ECM yang dilansir dari Dw.com.

Chakwera juga menjabat sebagai Ketua Partai Kongres Malawi (MCP), partai politik tertua di Malawi dan terbesar di Aliansi Tonse yang berkuasa di Malawi.

Presiden juga telah menghadapi pemberontakan yang berkembang dari dalam aliansi, dengan banyak anggota menuduh Partai MCP korupsi dan nepotisme, sementara pada saat yang sama mengejar kebijakan ekonomi yang mengancam untuk mendorong negara ke dalam krisis ekonomi penuh.

Seperti yang diketahui, Malawi merupakan salah satu negara terkecil di benua Afrika serta
salah satu yang paling padat penduduknya.

Tak hanya itu, Malawi juga merupakan salah satu negara termiskin di dunia, dengan hampir tiga perempat penduduknya hidup dengan kurang dari 2 dolar AS atau setara dengan Rp28.720 sehari.

Malawi telah mengalami bencana banjir besar, kekeringan berkepanjangan, hama perusak tanaman, dan pandemi COVID-19, yang menyebabkan 15 persen penduduknya sangat membutuhkan bantuan pangan.

Baca Juga: Malawi Jadi Negara Afrika Pertama yang Buka Kedutaan di Yerusalem