Dianggap Provokatif, Ratusan Akun Twitter di India Ditangguhkan
Ilustrasi pengguna media sosial Twitter. (Pixabay.com/Free-Photos)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New Delhi, IDN Times - Sebanyak ratusan akun pengguna Twitter telah ditangguhkan karena dianggap melakukan provokasi terhadap pemerintah India pada hari Senin, 1 Februari 2021, waktu setempat. Hal ini berhubungan dengan protes besar-besaran terhadap Undang-Undang Pertanian yang dianggap kontroversi di India sampai saat ini. Bagaimana awal ceritanya?
1. Penangguhan tersebut terjadi setelah adanya tuntutan hukum dari pemerintah India
Dilansir dari The Guardian, ratusan akun pengguna Twitter termasuk milik situs berita, aktivis, serta para aktor telah ditangguhkan selama lebih dari 12 jam usai pemerintah India mengatakan para pengguna tersebut telah memposting konten yang dapat memicu kekerasan. Langkah itu dilakukan usai protes besar-besaran selama beberapa minggu terakhir oleh para petani India terhadap UU Pertanian baru. Protes besar-besaran telah berubah menjadi kekerasan pada pekan lalu ketika polisi anti huru-hara dikirim.
Seorang pejabat pemerintah India mengatakan pihak Kementerian Dalam Negeri India telah menuntut penangguhan sebanyak 250 akun Twitter dan mereka juga mengatakan perintah tersebut dikeluarkan untuk akun yang menggunakan tagar #modiplanningfarmersgenocide yang dimulai pada tanggal 30 Januari 2021 lalu. Tidak ada penjelasan publik atau detail tuntutan hukum dari pihak pemerintah India dan pada akhirnya akun-akun tersebut dipulihkan pada hari Senin, 1 Februari 2021, malam waktu setempat.
Baca Juga: Sempat Jadi Trending Topic di Twitter, Ini Makna Xenofobia Sebenarnya
2. Menurut pihak Yayasan Kebebasan Internet India, persyaratan kerahasiaan pengguna internet menciptakan situasi yang aneh
Editor’s picks
Media sosial Twitter. (Pixabay.com/PhotoMIX-Company)Pihak Twitter sendiri tidak akan menanggapi pertanyaan tentang detail tuntutan hukum yang diterimanya terkait dengan ratusan akun yang ditangguhkan. Menurut Yayasan Kebebasan Internet (IFF), undang-undang yang digunakan oleh pemerintah India meminta Twitter untuk memblokir cuitan yang dianggap provokasi terhadap pemerintah India. Mereka juga menambahkan persyaratan kerahasiaan pengguna internet menciptakan situasi yang aneh di mana warga memiliki hak untuk menentang pemblokiran konten online, tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena mereka tidak memliki akses ke aturan hukum ini.
Selain itu, undang-undang tersebut dianggap membebani perusahaan teknologi untuk mematuhi aturan pemerintah. Direktur IFF, Apar Gupta, mengatakan Twitter tidak dapat menolak tuntutan dari pemerintah bersangkutan berdasarkan dengan perintah yang ada. Ia menambahkan jika mereka benar-benar menolaknya, di bawah kekuatan hukum yang ada, mereka bisa dibilang bertanggung jawab atas tuntutan pidana di bawah pelanggaran yang masa hukumannya diperpanjang hingga 3 tahun.
3. Beberapa hari lalu, PM India, Narendra Modi, menyebut penyerangan ke Red Forts sebagai bentuk penghinaan
Perdana Menteri India, Narendra Modi. (Instagram.com/narendramodi)Beberapa hari lalu, Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengatakan para demonstran yang menyerbu Red Forts pekan lalu dianggap sebagai penghinaan terhadap India dan bahwa pemerintahnya akan melanjutkan reformasi pertanian yang menyeluruh. Ia juga menambahkan pemerintah India berkomitmen untuk memodernisasi pertanian dan juga mengambil banyak langkah ke arah itu. Sebelumnya, puluhan ribu petani telah berkemah di pinggiran ibu kota India selama lebih dari 2 bulan yang memprotes Undang-Undang Pertanian yang baru di mana menurut mereka dianggap menguntungkan pembeli swasta dengan mengorbankan para petani.
Para demonstran yang menyerbu benteng berusia 400 tahun ini telah mengibarkan bendera serikat pekerja dan agama, meskipun mereka tidak mencabut bendera nasional dari atas monumen. Seorang demonstran tewas dan ratusan orang lainnya, termasuk polisi, mengalami luka-luka dalam bentrokan tersebut. Para pemimpin pertanian mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kekerasan, bahwa itu disebabkan oleh minoritas dari mereka yang ikut unjuk rasa dan bahwa mereka akan melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah India.
Baca Juga: Turki Terapkan Larangan Iklan Bagi Twitter dan Pinterest
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
