Diprotes Petani, Pemerintah India Tawarkan Pembatalan UU Baru
Suasana protes besar-besaran oleh ribuan petani di India menentang adanya UU Pertanian yang baru. (Twitter.com/aikscc)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New Delhi, IDN Times - Ditengah protes besar-besaran yang dilancarkan sebagian besar petani di seluruh India, pemerintah India akhirnya menawarkan untuk membatalkan penerapan undang-undang baru mengenai pertanian. Sebelumnya, undang-undang tersebut telah diperkenalkan pada bulan September 2020 lalu. Bagaimana awal ceritanya?
1. Selama pembatalan undang-undang memungkinkan pemerintah India dan para petani bekerja sama untuk mencari solusi
Pemerintah India telah membahas mengenai solusi dalam penyelesaian masalah konflik terhadap pihak para petani India. (Twitter.com/AgriGoI)Dilansir dari Aljazeera.com, pemerintah India telah menawarkan untuk membatalkan penerapan undang-undang pertanian baru yang telah memicu protes besar-besaran oleh para petani India dalam beberapa bulan terakhir ini. Pada hari Rabu, 20 Januari 2021, Menteri Pertanian dan Kesejahteraan Petani India, Narendra Singh Tomar, mengatakan pemerintah terbuka untuk membatalkan atau menangguhkan undang-undang tersebut selama 18 bulan ke depan, di mana selama waktu tersebut perwakilan pemerintah India dan para petani harus bekerja sama untuk mencarikan solusi bagi industri.
Pemerintah menyatakan telah siap untuk menangguhkan implementasi undang-undang baru tersebut jika pimpinan serikat petani sepakat membentuk panitia untuk membahas masalah dan keberatan atas undang-undang baru tersebut. Beberapa kali pembicaraan antara para petani dan pemerintah India sampai saat ini masih menemui jalan buntu dan membuat Perdana Menteri India, Narendra Modi, menghadapi salah satu tantangan terbesar selama menjabat sebagai Perdana Menteri India sejak terpilih kembali tahun 2019 lalu. Pembicaraan kedua belah pihak akan digelar pada hari Jumat, 22 Januari 2021, ini untuk membahas masalah ini lebih lanjut.
2. Pihak serikat petani India awalnya menolak proposal dari pemerintah India
Suasana protes besar-besaran oleh ribuan petani di India menentang adanya UU Pertanian yang baru. (Twitter.com/SupremeCourtFan)Pihak organisasi petani India, Bharatiya Kisan Union, melalui pimpinannya, Joginder Singh Ugrahan, mengatakan pemerintah India telah mengusulkan untuk menangguhkan undang-undang pertanian selama 18 bulan, namun pihaknya menolak proposal itu akan tetapi karena itu merupakan usulan langsung dari pemerintah, pihaknya akan bertemu pada hari Jumat, 22 Januari 2021, ini dan membahas bersama-sama. Pimpinan serikat petani lainnya, Kavitha Kuruganti, mengatakan pemerintah India juga mengusulkan untuk mengajukan pernyataan tertulis di Mahkamah Agung untuk menangguhkan undang-undang pertanian untuk jangka waktu yang disepakati bersama dan membentuk komite.
Editor’s picks
Para pemimpin mengatakan serikat pekerja tegas pada permintaan mereka dengan mencabut undang-undang tersebut, tetapi mereka masih akan membahas usulan pemerintah dan memberikan keputusan akhir mereka pada pertemuan berikutnya. Para pemimpin serikat petani juga mengangkat masalah pemberitahuan National Investigation Agency (NIA) yang diberikan kepada beberapa petani, dengan tuduhan bahwa hal itu dilakukan hanya untuk melecehkan mereka yang mendukung agitasi. Sebagai tanggapan, perwakilan pemerintah mengatakan mereka akan menyelidiki masalah tersebut.
Baca Juga: Petani India Lanjut Protes, Mahkamah Agung Tangguhkan UU Pertanian
3. Puluhan ribu petani India telah mengepung kota New Delhi selama berminggu-minggu lamanya
Suasana protes besar-besaran oleh ribuan petani di India menentang adanya UU Pertanian yang baru. (Twitter.com/PN4India)Sebanyak puluhan ribu petani India telah mengepung kota New Delhi selama beberapa minggu terakhir ini hingga mendirikan kamp protes yang terorganisir dengan baik yang membentang bermil-mil di semua pintu masuk utama ibukota India. Mereka telah berdiri teguh meskipun diterpa musim dingin, disertai dengan hujan, serta adanya beberapa petani yang meninggal selama protes berlangsung. Pemerintah India telah mencoba mencegah situasi seperti ini dengan klaim bahwa para demonstran disusupi oleh militan separatis.
Pada hari Selasa, 12 Januari 2021, lalu Hakim Mahkamah Agung India meminta Jaksa Agung India untuk menyerahkan bukti yang mendukung klaim tersebut. Pemerintah India mengatakan harapannya untuk menyuntikkan investasi swasta ke sektor pertanian yang bermasalah akan mempercepat pertumbuhan di mana pihaknya ingin menggandakan perekonomian India pada tahun 2024 ini. Sayangnya, undang-undang baru yang telah diperkenalkan bulan September 2020 lalu telah menimbulkan kekacauan besar serta protes dari partai-partai oposisi.
Selama proses persidangan di Mahkamah Agung, para hakim terkadang memberikan kritikan pedas terhadap penanganan pemerintah India atas undang-undang tersebut. Menjelang putusan, ketua hakim, Sharad Arvind Bobde, mengatakan bahwa dia sangat kecewa dan takut protes tersebut dapat menyebabkan terjadinya kekerasan.
Baca Juga: Ada Tuntutan Belum Dipenuhi, Petani India Lanjut Protes
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
