Comscore Tracker

Dituding Larang Ekspor Vaksin, Pemerintah Inggris Kecam UE

Pihak pemerintah Inggris meniai klaim itu sepenuhnya salah

London, IDN Times - Hubungan pemerintah Inggris dengan Uni Eropa semakin memanas setelah pemerintah Inggris mengencam pihak Uni Eropa yang dituding telah memberlakukan larangan ekspor vaksin COVID-19. Pihak pemerintah Inggris menilai klaim tersebut sepenuhnya salah. Bagaimana awal ceritanya?

1. Menteri Luar Negeri Inggris meminta Presiden Dewan Eropa untuk meluruskan pernyataan ini

Dituding Larang Ekspor Vaksin, Pemerintah Inggris Kecam UEHubungan antara Uni Eropa dengan Inggris. (Pixabay.com/kalhh)

Dilansir dari BBC, perselisihan baru antara Uni Eropa dengan Inggris kembali pecah pada hari Selasa, 9 Maret 2021, waktu setempat setelah pejabat palingh senior di Uni Eropa sekaligus Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, secara keliru menuding Inggris melarang eksport vaksin COVID-19. Pemerintah Inggris memanggil seorang perwakilan Uni Eropa untuk membahas masalah ini lebih lanjut dan Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan klaim yang dibuat oleh pihak Uni Eropa sepenuhnya salah. Raab juga telah menulis surat kepada Michel untuk meluruskan pernyataan ini yang mengungkapkan keprihatinan atas klaim palsu yang telah diulangi di berbagai tingkatan di dalam Komisi Eropa dan Uni Eropa.

Dalam suratnya mengatakan bahwa pemerintah Inggris belum melarang ekspor vaksin COVID-19 atau komponen vaksin serta referensi apapun ke larangan ekspor Inggris atau pembatasan apapun pada vaksin sepenuhnya salah. Dia juga menambahkan kita semua menghadapi pandemi COVID-19 secara bersama-sama. Seperti yang diketahui, Inggris merupakan salah satu pendukung keuangan utama skema Covax, yang bertujuan untuk memastikan vaksin dibagikan secara adil di antara semua negara di dunia, baik negara kaya maupun negara miskin.

2. Sebelumnya, Michel menuding Inggris dan AS melarang ekspor vaksin dan bahan bakunya

Dituding Larang Ekspor Vaksin, Pemerintah Inggris Kecam UEPresiden Dewan Eropa, Charles Michel. (Instagram.com/charlesmichel)

Beberapa hari lalu, Michel menuding Uni Eropa dan Amerika Serikat telah memberlakukan larangan langsung ekspor vaksin COVID-19 dan bahan bakunya. Pernyataan yang disampaikan oleh Michel dianggap sebagai penurunan terbaru dalam hubungan antara Uni Eropa dengan Inggris dan datang hanya beberapa hari setelah Italia melakukan persetujuan penangguhan pengiriman sebanyak 250 ribu dosis vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca ke Australia di bawah aturan ekspor diskresioner yang baru. 

Seorang pejabat senior Uni Eropa bersikeras bahwa apa yang disampaikan oleh Michel benar adanya dengan menambahkan bahwa Inggris menjalankan larangan ekspor sementara secara de facto. Pihak pemerintah Amerika Serikat sendiri tidak memberikan pernyataan terkait tudingan yang disampaikan oleh Michel ini. Uni Eropa telah berjuang untuk meningkatkan pasokan vaksin dan memperbaiki dorongan inokulasi yang lebih cepat di Amerika Serikat dan Inggris, di mana Blok Eropa telah memberikan rata-rata 9,4 dosis per 100 penduduk, dibandingkan dengan di Amerika Serikat yang mencapai rata-rata 27,8 dosis dan di Inggris yang mencapai rata-rata 35,2 dosis.

Baca Juga: Jerman dan Italia Desak Uni Eropa Tutup Wisata Ski di Eropa

3. Ini adalah yang kedua kalinya konflik antara Uni Eropa dengan Inggris atas permasalahan serupa

Dituding Larang Ekspor Vaksin, Pemerintah Inggris Kecam UEIlustrasi vaksin COVID-19. (Pixabay.com/torstensimon)

Ini merupakan konflik yang kedua antara Uni Eropa dengan Inggris atas permasalahan vaksin COVID-19. Sebelumnya, pada bulan Januari 2021 lalu, Uni Eropa telah memperkenalkan sistem kontrol baru pada ekspor vaksin di tengah kekhawatiran atas ketersediaan pasokan di benua Eropa, yang mengharuskan produsen untuk meminta izin dari pemerintah nasional untuk penjualan yang direncanakan.

Langkah tersebut memicu perselisihan yang lebih luas antara Uni Eropa dengan Inggris tentang berfungsinya pengaturan perdagangan pasca-Brexit yang berkaitan dengan Irlandia Utara yang disepakati oleh kedua belah pihak tahun 2020 lalu. Uni Eropa saat itu menyusun aturan yang akan memperluas Protokol Irlandia Utara dan memungkinkannya untuk menghentikan vaksin menuju Irlandia Utara, meskipun itu mundur menyusul adanya kritikan yang meluas.

Para pemimpin blok berada di bawah tekanan atas lambatnya peluncuran vaksin COVID-19 di benua Eropa jika dibandingkan dengan di Inggris, di mana baru 22,5 juta orang, sepertiga dari total populasi orang dewasa, telah menerima dosis pertama mereka.

Baca Juga: Jerman dan Italia Desak Uni Eropa Tutup Wisata Ski di Eropa

Christ Bastian Waruwu Photo Verified Writer Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya