Dituding Sebar Berita Disinformasi, AS Hapus Situs Berita Iran
Ilustrasi berita palsu. (Pixabay.com/memyselfaneye)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington, D.C, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat telah menghapus beberapa situs berita milik Iran pada hari Selasa, 22 Juni 2021, waktu setempat setelah dituding menyebarkan berita disinformasi. Hal ini terjadi di tengah ketegangan yang semakin meningkat antara Amerika Serikat dengan Iran. Bagaimana awal ceritanya?
1. Situs tersebut tidak bisa diakses sejak Selasa, 22 Juni 2021, sore waktu setempat
Dilansir dari BBC, Amerika Serikat telah menghapus sebanyak lusinan situs berita Iran yang dituduh telah menyebarkan berita disinformasi. Banyak situs offline pada hari Selasa, 22 Juni 2021, waktu setempat dengan pemberitahuan yang menjelaskan bahwa situs-situs tersebut telah disita oleh Amerika Serikat, di samping segel FBI dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Situs-situs tersebut diantaranya adalah Press TV milik negara Iran dan TV al-Masirah, yang dijalankan oleh gerakan Houthi yang didukung Iran.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah menyita sebanyak 33 situs web yang dijalankan oleh Radio dan Televisi Islam Iran serta 3 lainnya dijalankan oleh milisi Hizbullah yang didukung oleh Iran. Situs web tersebut tidak dapat diakses sejak Selasa, 22 Juni 2021, sore waktu setempat dengan pernyataan di situs web al-Alam yang berbunyi: "Domain alalamtv.net telah disita oleh Pemerintah Amerika Serikat sesuai dengan surat perintah penyitaan sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum oleh Biro Industri dan Keamanan, Kantor Penegakan Ekspor, dan Biro Investigasi Federal."
Langkah Departemen Kehakiman Amerika Serikat terjadi selama negosiasi rumit antara Iran dan Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang dibuat tahun 2015 lalu dan sehari setelah Presiden Iran terpilih yang baru, Ebrahim Raisi, mengambil garis keras terhadap Amerika Serikat, mengesampingkan kemungkinan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, serta menyatakan dia tidak akan bernegosiasi mengenai program rudal balistik negaranya.
2. Langkah tersebut merupakan langkah yang berpotensi provokatif di tengah pembicaraan di Wina, Austria
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price. (Instagram.com/statedeptspox)Editor’s picks
Langkah yang dilakukan Amerika Serikat baru-baru ini merupakan langkah yang berpotensi provokatif di tengah pembicaraan di Wina, Austria, mengenai perjanjian nuklir 2015. Putaran ke-6 dari diskusi tersebut, yang bertujuan mengembalikan Amerika Serikat ke kesepakatan dan membuat Iran kembali patuh, diselesaikan selama akhir pekan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, mengatakan bahwa Amerika Serikat memperkirakan akan ada pembicaraan putaran ke-7 dan bahwa terpilihnya Raisi tidak akan berdampak pada negosiasi di Wina, Austria.
Ia juga mengatakan ketika berbicara mengenai diplomasi, pihaknya selalu mengatakan bahwa kepentingan pihaknya untuk mencapai pengembalian bersama untuk mematuhi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) justru karena itu akan memungkinkannya untuk sekali lagi secara permanen serta dapat mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir. Ia menambahkan kepentingan Amerika Serikat sebelum Pemilu Presiden Iran dan ini jelas menjadi kepentingan pihaknya setelah Pemilu tersebut.
Baca Juga: Iran Desak Biden Bawa AS Kembali ke Kesepakatan Nuklir Iran
3. Sekitar bulan Oktober 2020 lalu, AS juga melakukan hal serupa terhadap Iran sebanyak 92 situs web
Suasana di sekitar wilayah Teheran, Iran. (Pixabay.com/lillolillolillo)Hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran telah tegang selama beberapa tahun terakhir, setelah mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meninggalkan kesepakatan nuklir pada tahun 2018 lalu dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang melumpuhkan terhadap Iran. Di bawah kesepakatan penting itu, sanksi-sanksi itu dicabut selama Iran membatasi kegiatan nuklirnya. Meskipun Biden ingin bergabung kembali dengan kesepakatan itu, kedua belah pihak mengatakan yang lain harus membuat langkah pertama dan kesepakatan itu hampir runtuh.
Pada bulan Oktober 2020 lalu, Amerika Serikat telah melakukan hal serupa dengan menghapus 92 situs web yang digunakan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) untuk menyebarkan berita disinformasi politik. Pemerintah Iran tidak memberikan komentar resmi sebagai tanggapan atas langkah tersebut, tetapi media di Iran menuduh Amerika Serikat melakukan penyensoran. Pembawa acara dari Press TV kelahiran Amerika Serikat, Marzieh Hashemi, mempertanyakan apakah ini contoh lain dari kebebasan pers Amerika Serikat di mana jika pihak Amerika Serikat tidak menyukap apa yang dikatakan, domain milik mereka akan disita.
Baca Juga: Singa-Singa Timur Tengah: Adu Kuat Kekuatan Militer Iran-Israel
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
