DPR AS akan Berikan Suara Terkait Cabut Otorisasi Perang di Irak
Gedung DPR Amerika Serikat. (Pixabay.com/bones64)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington, D.C, IDN Times - Pihak DPR Amerika Serikat akhir pekan ini akan memberikan suara terkait otorisasi perang di Irak yang terjadi pada tahun 2002 lalu. Perang tersebut terjadi di pemerintahan Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush. Bagaimana awal ceritanya?
1. Pemerintahan AS saat ini mengatakan bahwa negaranya tidak memiliki kegiatan militer berkelanjutan
Gedung Putih Amerika Serikat. (Pixabay.com/Pexels)Dilansir dari Aljazeera.com, DPR Amerika Serikat akan memberikan suara pada akhir pekan ini untuk mencabut izin perang yang diberikan Kongres Amerika Serikat kepada mantan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, pada tahun 2002 lalu yang memungkinkan invasi dan pendudukan Amerika Serikat ke Irak. Mosi untuk mencabut Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer (AUMF) di Irak datang untuk pertama kalinya dengan dukungan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang diperkirakan akan diambil di DPR pada hari Kamis, 17 Juni 2021, ini waktu setempat. Pemerintahan Biden mengatakan pada hari Senin, 14 Juni 2021, waktu setempat bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kegiatan militer berkelanjutan yang hanya mengandalkan AUMF 2002 sebagai dasar hukum domestik serta pencabutannya kemungkinan akan berdampak minimal pada operasi militer saat ini.
Tetapi pemungutan suara yang akan datang dipandang sebagai awal dalam debat yang lebih besar di Kongres Amerika Serikat tentang merevisi dan membangun kembali dasar hukum Amerika Serikat untuk penempatan pasukan militer di Irak dan di tempat lain dalam apa yang oleh para kritikus Kongres disebut "perang selamanya". Menurut Gedung Putih dalam pernyataannya, Presiden berkomitmen untuk bekerja dengan Kongres untuk memastikan bahwa otorisasi yang sudah ketinggalan zaman untuk penggunaan kekuatan militer diganti dengan kerangka kerja yang sempit dan spesifik yang sesuai untuk memastikan bahwa pihaknya dapat terus melindungi Amerika Serikat dari ancaman teroris.
Namun, tanpa otorisasi pengganti yang membahas keadaan modern di Irak, pencabutan undang-undang Amerika Serikat menghadapi skeptisisme dari legislator di Senat, yang juga harus menyetujui resolusi DPR untuk berlaku.
2. Undang-undang DPR untuk mencabut otorisasi perang Irak dipelopori oleh anggota Demokrat, Barbara Lee
Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Barbara Lee (kiri). (Instagram.com/repbarbaralee)Baca Juga: Amerika Serikat Siap Donasikan 500 Juta Dosis Vaksin ke 100 Negara
Editor’s picks
Undang-undang DPR untuk mencabut otorisasi perang Irak dipelopori oleh anggota Partai Demokrat, Barbara Lee, yang merupakan satu-satunya anggota Kongres yang menentang otorisasi perang 2001 yang disahkan 3 hari setelah serangan teroris 11 September 2001 lalu. Baik otorisasi perang tahun 2001 dan 2002 telah dikutip oleh pemerintahan Bush, Barack Obama, dan Donald Trump, untuk memerangi terorisme di seluruh dunia, termasuk kelompok-kelompok seperti ISIS yang tidak ada ketika otorisasi ditandatangani menjadi undang-undang.
Lee dan lainnya yang mendukung pembatasan kekuatan perang cabang eksekutif pada akhirnya ingin mengganti otoritas hukum dalam otorisasi 2001 untuk penggunaan kekuatan militer, yang telah digunakan untuk memerangi terorisme di seluruh dunia selama hampir 2 dekade, dengan otorisasi perang yang lebih bertarget. Tetapi mereka memandang pencabutan izin perang Irak 2002 sebagai langkah pertama yang penting. Tahun 2020 lalu, DPR juga memilih untuk mencabut otorisasi perang Irak 2002 dengan sebagian besar anggota dari Demokrat dan segelintir anggota Partai Republik mendukung.
Akan tetapi, tindakan itu tidak diambil di Senat dan ditentang oleh pemerintahan Trump. Senator dari Demokrat, Tim Kaine, dan senator dari Republik, Todd Young, telah memperkenalkan undang-undang serupa untuk mencabut otorisasi Irak 2002 dan otorisasi 1991 dari Perang Teluk pertama.
3. Masalah ini mengemuka setelah kasus pembunuhan Jenderal terkemuka asal Iran
Jenderal terkemuka di Iran, Qasem Soleimani, tewas dibunuh pada awal Januari 2020 lalu oleh Amerika Serikat. (Twitter.com/yashar)Masalah ini mengemuka dengan kasus pembunuhan Jenderal Iran terkemuka, Qassem Soleimani, oleh pasukan Amerika Serikat di tanah Irak pada awal tahun 2020 lalu, sebuah tindakan yang oleh banyak anggota Kongres dipandang tidak dapat dibenarkan. Pemerintahan Trump kemudian mengutip otorisasi Perang Irak 2002 sebagai pembenaran hukum atas serangan Soleimani. Pasukan Amerika Serikat dan NATO menginvasi Afghanistan setelah serangan al-Qaeda 11 September 2001 lalu dan mantan pemerintahan Bush kemudian mendorong serta memperoleh otorisasi dari Kongres untuk menyerang Irak dalam perang pendahuluan untuk menggulingkan Saddam Hussein dan mencegah Irak memperoleh senjata pemusnah massal.
Dalih pemerintahan Bush untuk menginvasi Irak kemudian terbukti didasarkan pada klaim palsu dan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, setuju untuk menarik sebagian besar pasukan Amerika Serikat dari Irak pada tahun 2011 lalu. Beberapa pasukan Amerika Serikat tetap berada di Irak setelah kampanye pimpinan Amerika Serikat untuk mendorong kembali kelompok ISIS dan menahan perang saudara di Suriah. Pasukan Amerika Serikat terus bentrok dengan miliki yang didukung Iran di Irak.
Biden telah mengajukan rencana untuk menarik pasukan Amerika Serikat dan sekutunya dari Afghanistan pada tanggal 11 September 2021 ini, tepat peringatan 20 tahun serangan al-Qaeda. Selama bertahun-tahun, baik AUMF 2001 dan 2002 telah digunakan oleh Presiden berturut-turut untuk membenarkan berbagai tindakan militer, termasuk serangan pesawat tak berawak di Yaman, yang dalam beberapa kasus tidak ada hubungannya dengan konflik awal yang ingin ditangani Kongres.
Baca Juga: Amerika Serikat Siap Donasikan 500 Juta Dosis Vaksin ke 100 Negara
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
