Dubes China Dilarang Hadiri Parlemen Inggris

Kedutaan China mengecam pengambilan keputusan itu

Jakarta, IDN Times - Duta Besar Tiongkok untuk Inggris, Zheng Zeguang, dilarang hadir di parlemen Inggris pada Selasa (14/9) waktu setempat karena pihak Tiongkok memberikan sanksi kepada beberapa anggota parlemen Inggris beberapa waktu lalu. Pihak Kedutaan Besar Tiongkok mengecam pengambilan keputusan tersebut.

1. Parlemen mendesak melarang Duta Besar Tiongkok sampai sanksi itu dicabut  

Dilansir dari The Guardian, Duta Besar Tiongkok untuk Inggris yang baru saja dilantik, Zheng Zeguang, sebenarnya dijadwalkan menghadiri pertemuan kelompok semua partai yang pro-Tiongkok secara luas di Tiongkok, tetapi setelah surat dari anggota parlemen yang dikenai sanksi oleh Tiongkok, Ketua Parlemen Inggris, Lindsay Hoyle, mengatakan pertemuan itu tidak pantas.

Keputusan serupa mendapatkan dukungan dari Lords Speaker, John McFall. Hoyle sebelumnya bertemu dengan sekelompok anggota parlemen yang ditargetkan Tiongkok pekan lalu.

Setelahnya, sebuah surat dari mereka mendesaknya untuk mempertimbangkan implikasi dari kunjungan itu bagi semua anggota parlemen yang harus dapat berbicara sebagai bagian dari tugas mereka dalam sistem demokrasi dan semua pihak menghargai.

Mereka juga mendesak untuk melarang Duta Besar Tiongkok dari kawasan parlemen sampai sanksi itu dicabut.

Dapat dipahami bahwa Ketua Parlemen Inggris meminta nasihat dari Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, tetapi Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris mengatakan keputusan itu adalah urusan Ketua Parlemen, bukan urusan pemerintah Inggris.

Hoyle mengatakan dia tidak melarang Duta Besar Tiongkok secara permanen, tetapi hanya selama sanksi itu masih ada.

2. Menurut Tiongkok, pemberian sanksi terhadap anggota parlemen Inggris tidak dapat dicela  

Dubes China Dilarang Hadiri Parlemen InggrisBendera Tiongkok. (Pixabay.com/SW1994)

Baca Juga: Wilayah Fujian, China Alami Lonjakan Kasus Baru COVID-19

Kedutaan Besar Tiongkok untuk Inggris menggambarkan penundaan pertemuan itu sebagai tindakan tercela dan pengecut.

Dalam sebuah pernyataan, pihak Kedutaan Besar Tiongkok mengatakan sanksi yang dijatuhkan oleh pihaknya pada Maret 2021 lalu tidak dapat dicela karena itu adalah tanggapan yang dibenarkan terhadap sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh pihak Inggris pada individu dan entitas Tiongkok yang relevan berdasarkan disinformasi dan dengan dalih disebut pelanggaran HAM di Xinjiang.

Mereka menambahkan hubungan antar negara harus didasarkan pada prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain.

Pihak Tiongkok mengatakan selalu tegas dalam menanggapi dan tidak akan pernah mentolerir segala upaya yang merugikan kepentingan inti Tiongkok.

Langkah ini dilakukan pada saat yang sensitif dalam hubungan Inggris-Tiongkok saat Inggris mencari dukungan Tiongkok atas target pengurangan karbon dioksida yang ambisius pada konferensi iklim Cop26 yang dipimpin oleh Inggris di Glasgow, Skotlandia.

Anggota parlemen Inggris lainnya yang terkena sanksi, Tim Loughton, mengatakan jika rezim Tiongkok berpikir mereka dapat menutup kebebasan berbicara oleh anggota parlemen dalam demokrasi, ada konsekuensinya dan dalam hal ini rezim Tiongkok tidak boleh memiliki platform di parlemen Inggris.

3. Kedua negara ini saling mengecam satu sama lain atas berbagai masalah yang terjadi di Tiongkok

Dubes China Dilarang Hadiri Parlemen InggrisSituasi saat para aktivis pro-demokrasi Hong Kong melakukan gerakan protes besar-besaran. (Twitter.com/studioincendo)

Tiongkok telah memberikan sanksi kepada 5 anggota parlemen Inggris, termasuk mantan pemimpin Partai Konservatif lain, Duncan Smith, dan Ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris, Tom Tugendhat.

Individu yang diargetkan dan anggota keluarga dekat mereka dilarang memasuki wilayah Tiongkok dan warga serta institusi Tiongkok dilarang melakukan bisnis dengan mereka.

Tiongkok telah mengambil tindakan tersebut setelah Inggris, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada memberlakukan sanksi paralel terhadap pejabat senior Tiongkok yang dituduh melakukan genosida terhadap warga Uyghur di Xinjiang, Tiongkok.

Pada saat sanksi dijatuhkan, Inggris mengutuk langkah itu segala upaya dari pihak Tiongkok untuk meredam kritik.

Kedua negara ini saling memberikan kecaman satu sama lain atas berbagai masalah yang terjadi di Tiongkok, termasuk reformasi Tiongkok di bekas jajahan Inggris, Hong Kong, dan kebijakan perdagangan Tiongkok.

Aktivis dan pakar HAM PBB mengatakan setidaknya 1 juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh Tiongkok menggunakan cara kekerasan seperti penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi.

Tiongkok telah berulang kali membantah semua tuduhan pelecehan dan mengatakan
kamp-kampnya menawarkan pelatihan kejuruan serta diperlukan untuk memerangi
ekstremisme.

Baca Juga: Perusahaan China Ingin Kelola Tambang Tembaga Afghanistan

Christ Bastian Waruwu Photo Verified Writer Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya