Gubernur Florida Resmi Sahkan UU Aturan Pemungutan Suara
Gubernur Florida, Ron DeSantis. (Twitter.com/GovRonDeSantis)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Florida, IDN Times - Gubernur Florida, Ron DeSantis, secara resmi menandatangani UU Aturan Pemungutan Suara pada hari Kamis, 6 Mei 2021, waktu setempat. Partai Demokrat menilai itu merupakan langkah dalam menekan perolehan suara, di mana DeSantis merupakan anggota dari Partai Republik. Bagaimana awal ceritanya?
1. Hal itu didasari atas klaim palsu mantan Presiden AS, Donald Trump, ketika kalah Pemilu Presiden AS 2020 lalu
Gubernur Florida, Ron DeSantis, telah menandatangani UU Aturan Pemungutan Suara pada hari Kamis, 6 Mei 2021, waktu setempat. (Twitter.com/GovRonDeSantis)Dilansir dari BBC, DeSantis secara resmi menandatangani UU Aturan Pemungutan Suara yang diperketat di negara bagian Floirda dan menurutnya, itu sangat penting. Undang-undang baru tersebut membatasi penggunaan kotak taruh untuk pos surat suara, menambahkan aturan pengenal baru, serta mengharuskan pemilih untuk mengajukan kembali surat suara lewat pos secara lebih teratur. Legislator di Partai Republik di sekitar beberapa negara bagian telah mengejar RUU tersebut setelah klaim kemenangan palsu oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang pada akhirnya kalah dalam Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020 lalu.
Seorang juru bicara Gubernur Florida, Taryn Fenske, mengatakan bahwa DeSantis tidak menandatangani RUU yang sebenarnya saat ditayangkan siaran langsung di televisi setempat serta bahwa acara tersebut hanyalah murni seremonial. Sayangnya, langkah DeSantis tersebut dikecam oleh beberapa pihak, seperti yang dikemukakan oleh anggota Partai Demokrat, Charlie Crist, yang tak lain adalah mantan Gubernur Florida, bahwa dia berusaha menantang DeSantis serta menunjukkan perbedaan antara dirinya dengan DeSantis. Begitu juga dengan anggota Partai Demokrat lainnya, Komisaris Pertanian Nikki Fried, yang mengecam DeSantis untuk penandatanganan bertahap.
2. Anggota Partai Republik di Florida nilai UU tersebut akan berikan pagar pembatas untuk cegah siapapun yang mempermainkan sistem pemilu di masa depan
Ilustrasi Pemilu. (Pixabay.com/mohamed_hassan)Para anggota Partai Republik dari Florida, yang berulang kali mengakui bahwa negara bagian Florida menjalankan Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020 yang sukses dan aman, mengatakan RUU itu akan memberikan pagar pembatas untuk mencegah siapapun yang ikut mempermainkan sistem Pemilu di masa depan.
Editor’s picks
Pada hari Senin, 3 Mei 2021, lalu, anggota DPR dari Partai Republik, Liz Cheney, secara terbuka menolak tuduhan palsu terbaru Trump bahwa ia akan memenangkan Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020 jika bukan karena suara curang, serta teguran terakhirnya terhadap mantan Presiden Amerika Serikat yang telah mengajukan dia berselisih dengan banyak anggota partainya sendiri.
Cheney dengan tegas Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020 tidak dicuri dan siapapun yang mengklaim itu telah menyebarkan kebohongan besar, meninggalkan aturan hukum, serta meracuni sistem demokrasi yang ada di Amerika Serikat. Ia sendiri saat ini sedang menghadapi reaksi keras dari sesama anggota Partai Republik dan diperkirakan akan dicopot dari posisi kepemimpinannya.
Baca Juga: 2 Warga Florida Menyamar Jadi Nenek agar Dapat Vaksin
3. Sekitar 3 kelompok hak sipil menuntut pemerintah Florida mencoba memblokir tindakan baru tersebut
Gubernur Florida, Ron DeSantis. (Twitter.com/GovRonDeSantis)Pada hari Kamis, 6 Mei 2021, waktu setempat, DeSantis menggelar upacara penandatanganan mengenai undang-undang tersebut, di mana itu juga memberi pengamat Pemilu partisan lebih banyak ruang untuk mengajukan keberatan serta itu mengharuskan orang-orang yang menawarkan makanan dan minuman kepada pemilih untuk menjaga jarak sejauh 150 kaki dari TPS, naik dari 100 kaki sebelumnya. Pada bulan Februari 2021 lalu, DeSantis mengatakan Florida telah mengadakan Pemilu yang paling lancar dan paling sukses dari negara bagian manapun di Amerika Serikat.
Akan tetapi, meskipun tidak ada bukti kecurangan pemilih yang meluas, dia mengatakan batasan baru pada surat suara diperlukan untuk menjaga integritas Pemilu. Beberapa menit setelah penandatanganan undang-undang tersebut, sekitar 3 kelompok hak sipil menuntut pemerintah negara bagian Florida untuk mencoba memblokir tindakan baru tersebut. Menurut Presiden League of Women Voters of Florida, Patricia Brigham, undang-undang tersebut memiliki dampak yang disengaja dan tidak proporsional pada pemilih lanjut usia, pemilih dengan disabilitas, pelajar, dan komunitas kulit berwarna.
Partai Republik di Florida cenderung menggunakan pos surat suara sedikit lebih banyak dibandingkan Partai Demokrat dalam Pemilu sebelumnya. Akan tetapi pada November 2020 lalu, sebuah catatan menunjukkan bahwa Partai Demokrat mengirimkan sekitar 700 ribu lebih banyak surat suara dibandingkan Partai Republik.
Baca Juga: 2 Warga Florida Menyamar Jadi Nenek agar Dapat Vaksin
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
