Hong Kong Lakukan Reshuffle Kabinet
Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam. (Twitter.com/timmysung)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Hong Kong, IDN Times - Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, telah melakukan reshuffle terhadap kabinetnya pada hari Jumat, 25 Juni 2021, waktu setempat di tengah ancaman sanksi yang diberikan Amerika Serikat. Perombakan kabinet tersebut terjadi setahun setelah Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan. Bagaimana awal ceritanya?
1. Perombakan kabinet tersebut mendapatkan persetujuan dari Dewan Negara Tiongkok
Dilansir dari Aljazeera.com, Pemimpin Hong Kong telah merombak kabinetnya dengan menunjuk Sekretaris Keamanan Hong Kong, John Lee, sebagai Kepala Sekretaris sekaligus pekerjaan nomor dua di pemerintahan Hong Kong, serta Kepala Kepolisian Hong Kong, Chris Tang, sebagai pengganti Lee, yang di mana sebuah langkah yang dilihat sebagai pengetatan cengkeraman Tiongkok di wilayah tersebut. Perombakan itu terjadi setahun setelah pengenalan Undang-Undang Keamanan Nasional yang menurut Human Rights Watch di hari yang sama bahwa telah secara sistematis membongkar hak-hak sipil dan politik dari 7,5 juta warga Hong Kong.
Penunjukkan Lee sebagai Kepala Sekretaris menandai pertama kalinya seorang mantan perwira polisi mengambil posisi administratif tertinggi di wilayah tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar di hari yang sama, Lam juga mengumumkan bahwa Wakil Komsiaris Kepolisian Hong Kong, Raymond Siu, akan menjadi Kepala Kepolisian kota yang baru. Sementara penunjukkan diumumkan oleh Lam, mereka juga dibuat dengan persetujuan Dewan Negara Tiongkok dan pertama kali diumumkan di media pemerintah Tiongkok.
Dalam sebuah pernyataan singkat setelah pengumuman resmi pada hari Jumat, 25 Juni 2021, waktu setempat, Lee mengatakan bahwa dia akan memastikan bahwa patriot memerintah Hong Kong dan berjanji untuk membantu Pemimpin Hong Kong menerapkan kebijakan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Sementara itu, Tang mengatakan bahwa dia akan memastikan bahwa di bawah otoritasnya akan membantu melindungi keamanan nasional kota serta membantu memberantas segala bentuk terorisme domestik dan ancaman dari kekuatan eksternal.
2. Sementara itu, dua Senator AS mendesak Presiden AS menjatuhkan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas media Apple Daily
Gedung Capitol Hill di Washington, D.C, Amerika Serikat. (Pixabay.com/jensjunge)Sementara itu di Washington, D.C, Amerika Serikat, dua Senator terkemuka Amerika Serikat dalam sebuah surat mendesak Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, untuk menjatuhkan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas tindakan keras terhadap media Apple Daily, dengan menunjukkan bank asing termasuk di antara mereka yang terlibat. Senator dari Partai Republik, Pat Toomey, dari Komite Perbankan Senat serta Senator dari Partai Demokrat, Chris Van Hollen, yang merupakan anggota Komite, mengatakan Undang-Undang Otonomi Hong Kong yang disahkan tahun 2020 lalu mengharuskan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk mengidentifikasi kepada Kongres setiap orang asing, termasuk bisnis asing, berkontribusi secara material pada ketidakmampuan rakyat Hong Kong untuk menikmati kebebasan berkumpul, berbicara, pers, atau aturan hukum yang independen.
Editor’s picks
Surat itu juga merujuk pada laporan bahwa Lee menulis kepada pemilik Apple Daily, Jimmy Lai, dan cabang-cabang HSBC serta Citibank mengancam hingga 7 tahun penjara untuk setiap transaksi dengan rekening miliarder di kota. Lee juga memerintahkan cabang-cabang yang membekukan rekening Lai, yang tampaknya telah mereka lakukan. Setelah penggerebekan pekan lalu, surat para Senator mengatakan Biro Keamanan Hong Kong kemudian memerintahkan bank-bank Apple Daily untuk membekukan aset surat kabar, yang secara langsung mengakibatkan penutupannya.
Undang-undang para Senator mensyaratkan sanksi wajib terhadap orang dan entitas yang secara langsung merusak otonomi Hong Kong serta sanksi sekunder terhadap bank yang melakukan bisnis dengan entitas dan orang tersebut. Dalam surat mereka, para senator menambahkan bahwa itu adalah pemahaman mereka mengenai perintah kepada bank asing dikeluarkan dengan cara di luar hukum, oleh satu pejabat di luar sistem pengadilan, serta tanpa tuntutan pidana atau panggilan pengadilan.
Baca Juga: Hong Kong Tolak Semua Penerbangan dari Indonesia, TKI Kena Dampak
3. Perombakan tersebut juga terjadi sehari setelah Apple Daily menerbitkan edisi terakhirnya
Kantor media Apple Daily. (Twitter.com/ezracheungtoto)Perombakan itu juga terjadi sehari setelah media Apple Daily yang pro-demokrasi menerbitkan edisi terakhirnya setelah editor dan eksekutif puncaknya ditangkap serta asetnya dibekukan. Sekitar 500 polisi menggerebek markas kelompok itu setelah penangkapan pekan lalu dengan Lee menggambarkan mereka yang ditangkap sebagai penjahat. Pendiri Apple Daily, Jimmy Lai, ditangkap bulan Agustus 2020 lalu dan berada
di penjara menunggu persidangan di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Tiongkok di wilayah itu setahun yang lalu.
Selama konferensi pers, Lam mengatakan kepada media bahwa visinya untuk kota itu adalah untuk menegakkan hak-hak sah warga negara, tetapi hukum juga akan ditegakkan secara ketat. Undang-Undang Keamanan Nasional menghukum tindakan yang dianggap pemisahan diri, terorisme, hasutan, dan kolusi dengan pasukan asing yang mengakibatkan hukuman penjara paling maksimal seumur hidup. Pihak berwenang undang-undang itu
diperlukan untuk menangani separatisme dan campur tangan asing, tetapi para kritikus mengatakan undang-undang itu digunakan untuk menindak lawan politik.
Pada hari Jumat, 25 Juni 2021, waktu setempat, dalam sebuah laporan untuk menandai setahun sejak undang-undang itu diberlakukan, Human Rights Watch mengatakan Tiongkok telah secara sistematis membongkar hak-hak sipil dan politik rakyat Hong Kong serta tindakan keras terhadap Apple Daily adalah contoh dari kecepatan dan intensitas hak-hak yang sedang dihapus. Menurut HRW, tindakan Tiongkok di wilayah itu terkoordinasi dan komprehensif serta tampaknya bertujuan untuk mengubah kota yang sebagian besar bebas menjadi kota yang mengikuti garis Partai Komunis Tiongkok.
Baca Juga: Garuda Dilarang Terbang ke Hong Kong Selama 14 Hari
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
