Iran Peringatkan Bahwa Mereka Bisa Mendorong Senjata Nuklir
Salah satu tempat aktivitas nuklir yang ada di Iran. (Twitter.com/UANI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Teheran, IDN Times - Pemerintah Iran melalui Menteri Intelijen Iran mengatakan bahwa negaranya dapat mendorong senjata nuklir. Hal ini dilakukan jika sanksi internasional yang diterimanya ini masih berlaku sampai saat ini. Bagaimana awal ceritanya?
1. Fatwa yang berlaku sejak 1990an menyatakan bahwa senjata nuklir dilarang
Bendera Iran. (Twitter.com/UANI)Dilansir dari Aljazeera.com, pernyataan dari Menteri Intelijen Iran, Mahmoud Alavi, pada hari Selasa, 9 Februari 2021, waktu setempat menandai kesempatan langka di mana seorang pejabat pemerintah mengatakan Iran dapat membalikkan arah program nuklirnya. Iran telah lama bersikeras bahwa program tersebut hanya ditujukan untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik dan tenaga medis. Fatwa atau dekrit agama yang dibuat tahun 1990an oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Hosseini Khamenei, menyatakan bahwa senjata nuklir dilarang.
Menurut Alavi, program nuklir yang diluncurkan Iran bersifat damai dan fatwa dari pemimpin tertinggi Iran telah melarang adanya senjata nuklir, tetapi jika mereka mendorong Iran ke arah itu, maka itu bukan kesalahan Iran tetapi mereka yang mendorongnya. Khamenei yang memiliki keputusan akhir tentang semua masalah negara di Iran dalam pernyataannya pada hari Minggu, 7 Februari 2021, lalu mendesak Amerika Serikat untuk mencabut semua sanksi jika ingin Iran memenuhi komitmen di bawah kesepakatan nuklir tahun 2015 lalu dengan kekuatan dunia.
2. Menteri Intelijen Iran mengatakan bahwa seorang anggota angkatan bersenjata Iran terlibat dalam pembunuhan ilmuwan Iran, Mohsen Fakhrizadeh
Menteri Intelijen Iran, Mahmoud Alavi. (Twitter.com/UANI)Editor’s picks
Pembunuhan terhadap seorang ilmuwan Iran ternama, Mohsen Fakhrizadeh, sempat menghebohkan dunia pada bulan Desember 2020 lalu dan menimbulkan pertanyaan besar terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut. Alavi mengatakan bahwa seorang anggota angkatan bersenjata Iran diduga telah memfasilitasi pembunuhan ilmuwan tersebut, yang dituduhkan Iran kepada Israel. Namun, menteri tidak menjelaskan apa yang dimaksud serta masih belum jelas apakah tentara tersebut melakukan ledakan yang menewaskan Fakhrizadeh saat itu.
Ini merupakan yang pertama kalinya Iran mengakui seorang anggota angkatan bersenjata telah bertindak sebagai kaki tangan dalam pembunuhan Fakhrizadeh, yang memimpin apa yang disebut dengan program AMAD Iran. Badan Energi Atom Internasional, yang merupakan Badan Pengawas Nuklir PBB, mengatakan bahwa program terstruktur berakhir pada tahun 2003 lalu, tetapi pihak Badan Intelijen Amerika Serikat setuju dengan penilaian tersebut dalam laporan tahun 2007 lalu. Namun, Israel menegaskan Iran masih mempertahankan ambisi dalam mengembangkan senjata nuklir yang merujuk pada program rudal balistik Iran dan penelitian teknologi lainnya.
Baca Juga: Iran Desak Biden Bawa AS Kembali ke Kesepakatan Nuklir Iran
3. Pada tahun 2018 lalu, mantan Presiden AS, Donald Trump, keluar dari 'Joint Comprehensive Plan of Action'
Suasana di sekitar kota New York, Amerika Serikat. (Pixabay.com/Pexels)Pada tahun 2018 lalu, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, keluar dari "Joint Comprehensive Plan of Action" mengklaim bahwa Iran tidak mematuhi kewajibannya. Inti dari permasalahan ini sejak saat itu adalah apakah Amerika Serikat akan meninggalkan kesepakatan karena Iran bersalah atau juga apakah Iran berhenti menghormati ketentuan perjanjian karena Amerika Serikat keluar dari kesepakatan. Perjanjian dengan Iran telah ditandatangani pada tahun 2015 oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia, Tiongkok, dan Uni Eropa.
Hal itu dimaksudkan untuk menjamin bahwa Iran tidak akan dapat mengembangkan senjata nuklir dan tidak memiliki insentif untuk melakukannya. Trump pada saat itu menjelaskan bahwa ini adalah kesepakatan sepihak yang mengerikan yang seharusnya tidak pernah dibuat saat mengumumkan Amerika Serikat akan keluar dari "Joint Comprehensive Plan of Action". Dia juga kemudian mengembalikan sanksi terhadap Iran yang sebelumnya telah dicabut oleh pemerintahan Barack Obama ketika kesepakatan tercapai dan bekerja untuk mengisolasi Iran secara internasional.
Baca Juga: Iran Bebaskan Awak Kapal Tanker Korea Selatan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
