Israel akan Gelar Pemilu Keempat Dua Tahun Terakhir Ini
Ilustrasi Pemilihan Umum. (Pexels.com/element5)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tel Aviv, IDN Times - Pemerintah Israel akan mengadakan Pemilihan Umum yang keempat kalinya dalam 2 tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan karena masalah anggaran negara yang belum mendapatkan persetujuan dari pemerintahan saat ini. Bagaimana awal ceritanya?
1. Pada hari Rabu, 23 Desember 2020, tengah malam waktu setempat, parlemen Israel secara otomatis dibubarkan
Ilustrasi gedung parlemen. (Pixabay.com/WikiImages)Dilansir dari BBC, hari Rabu, 23 Desember 2020, tengah malam waktu setempat, parlemen Israel secara otomatis dibubarkan setelah gagal memenuhi tenggat penyelesaian anggaran negara 2020 yang berakhir pada saat itu juga. Upaya selama 11 jam untuk menghindari ini gagal setelah RUU untuk memberikan lebih banyak waktu ditolak yang bertentangan dengan harapan pemerintah Israel. Perdana Menteri Israel sekaligus pemimpin partai sayap kanan Likud, Benjamin Netanyahu, dengan rival politiknya, Benny Gantz, saling menyalahkan satu sama lain atas krisis tersebut.
Netanyahu sendiri mengakui tidak menginginkan adanya Pemilihan Umum digelar kembali, sayangnya Benny Gantz justru menurutnya telah mengingkari perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Gantz menilai pernyataan yang dilontarkan Netanyahu adalah lebih banyak kebohongan dibandingkan ucapan lisannya. Ia juga menuding Netanyahu ingin menggelar kembali Pemilihan Umum dengan alasan bisa menghindari persidangan korupsi yang menjerat namanya.
2. Berbagai kasus yang melibatkan nama Netanyahu selama ini
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (Instagram.com/b.netanyahu)Netanyahu telah didakwa melakukan kasus penipuan, pelanggaran kepercayaan, serta korupsi berupa suap dalam serangkaian skandal di mana ia dituduh telah menawarkan bantuan kepada tokoh media yang kuat sebagai imbalan atas pemberitaan positif mengenai dirinya dan keluarganya. Masalah hukumnya telah menjadi isu sentral dalam rangkaian Pemilihan Umum belum lama ini. Menurut mantan anggota parlemen Israel, Yohanan Plesner, mengatakan bahwa krisis politik yang sedang berlangsung akan terus berlanjut selama Netanyahu tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dan tidak ada pemerintahan yang dibentuk tanpa Netanyahu.
Editor’s picks
Ia juga menambahkan cukup aman untuk berasumsi bahwa masalah ini tidak akan berakhir hingga Netanyahu diganti atau jika dia menemukan cara melalui undang-undang atau manuver politik untuk menunda semua persidangan atau menangguhkan semuanya. Dalam 3 gelaran pemilu sebelumnya, Netanyahu dianggap tidak dapat mengumpulkan koalisi mayoritas dengan sekutu nasionalis dan religius tradisionalnya. Namun, dia mampu mengendalikan kursi dengan jumlah yang cukup untuk mencegah lawan-lawannya menyusun koalisi alternatif.
Baca Juga: Israel Duga Ada Peretas Iran Bobol Industri Penerbangannya
3. Jika Pemilihan Umum diadakan pada hari ini juga, kemungkinan partai Likud akan berada di posisi teratas hasil akhir
Ilustrasi Pemilihan Umum yang digelar di Israel. (Pixabay.com/OrnaW)Salah satu orang kepercayaan Netanyahu di kabinet, Gideon Saar, secara resmi mundur dari partai Likud pada Desember 2020 ini dan membentuk partai barunya untuk bisa bersaing di Pemilihan Umum kali ini. Saar menilai Netanyahu telah mengubah partai Likud menjadi "kultus kepribadian" yang berfokus untuk memastikan kelangsungan politik pemimpinnya. Jika Pemilihan Umum digelar pada hari ini, kemungkinan besar partai Likud masih memenangkan Pemilihan Umum dan partai yang dibentuk Saar berada di bawahnya.
Tak hanya Saar, beberapa mantan kepercayaan Netanyahu seperti Naftali Bennett, yang merupakan mantan ajudan Netanyahu, serta Avigdor Lieberman, mantan menteri di pemerintahan Netanyahu, mengatakan Netanyahu tidak layak menjabat lagi sebagai Perdana Menteri Israel ke depannya.
Sayangnya, semua persaingan ini justru lebih bercondong kepada sifat pribadi dibanding ideologis, yang berarti bahwa pemerintahan Israel berikutnya dipimpin oleh Netanyahu atau bukan serta hampir pasti akan memiliki ideologi sayap kanan yang menentang kemerdekaan Palestina dan mendukung kelanjutan pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat yang telah diduduki.
Baca Juga: Bahrain Hilangkan Label Khusus Barang Israel asal Tepi Barat
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
