Joe Biden Akhirnya Batalkan Larangan Aborsi
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. (Facebook.com/joebiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington, D.C, IDN Times - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, akhirnya membatalkan larangan aborsi yang sebelumnya berlaku di era mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada hari Kamis, 28 Januari 2021, waktu setempat. Ini merupakan akhir dari apa yang disebut dengan Mexico City Policy. Bagaimana awal ceritanya?
1. Biden juga mencabut Amerika Serikat dari resolusi 2020 dari Konsensus Jenewa
Presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden, menandatangani beberapa kebijakan terbaru yang sempat dilarang di era Donald Trump, pada hari Kamis, 28 Januari 2021, waktu setempat. (Twitter.com/nancook)Dilansir dari BBC, orang nomor satu di Amerika Serikat ini telah membatalkan larangan dana federal ke kelompok bantuan internasional yang melakukan atau menginformasikan tentang aborsi, yang berujung pada penghapusan larangan aborsi. Dia mengatakan akhir dari apa yang disebut dengan Mexico City Policy membalikkan serangan terhadap akses kesehatan perempuan yang dilakukan oleh Donald Trump dalam pemerintahannya. Biden juga telah menginstruksikan Departemen Kesehatan Amerika Serikat untuk segera mempertimbangkan untuk menghapus pembatasan era Trump untuk program Keluarga Berencana domestik untuk warga Amerika Serikat berpenghasilan rendah yang dikenal sebagai "Title X".
Perombakan Trump terhadai "Title X" menyebabkan puluhan juta dolar dicabut dari pusat kesehatan manapun yang menawarkan atau merujuk pasien untuk aborsi non-elektif, seperti Planned Parenthood. Di hari yang sama, Biden juga mencabut Amerika Serikat dari resolusi 2020 yang dikenal sebagai Konsensus Jenewa, sebuah piagam yang tidak mengikat lebih dari 30 negara yang menentang aborsi. Tindakan untuk mulai membatalkan aborsi dan peninggalan program Trump yakni perawatan kesehatan dilakukan pada hari yang sama di malam hari.
2. Para anggota parlemen menunjukkan data yang mengkhawatirkan terkait aborsi
Gedung Capitol Hill di Washington, D.C, Amerika Serikat. (Instagram.com/visitthecapitol)Editor’s picks
Para anggota parlemen menunjukkan pada sebuah data bahwa kebijakan larangan aborsi justru menghasilkan lebih banyak aborsi yang tidak aman, lebih banyak kehamilan yang tidak diinginkan, lebih banyak kematian ibu, serta memiliki dampak yang tidak proporsional pada wanita berkulit hitam dan coklat. Perwakilan dari partai Demokrat dari Connecticut, Rosa DeLauro, mengatakan bahwa meskipun dia belum melakukan kontak dengan pemerintahan Biden terkait "Title X", dia fokus untuk mengembalikan program ke bentuk sebelumnya.
Senator Demokrat dari New Hampshire, Jeanne Shaheen, mengatakan memalukan di era pemerintahan Trump karena tidak hanya menerapkannya, melainkan juga memperluas penerapan kebijakan larangan aborsi serta merasa lega pembatalan kebijakan ini dijadikan sebagai prioritas utama. Anggota DPR partai Demokrat dari Illinois, Jan Schakowsky, mengatakan akses ke perawatan kesehatan perempuan terkait reproduksi dan aborsi adalah inti dari kemandirian, kesuksesan, serta otonom tubuh perempuan.
Baca Juga: Israel Yakin Administrasi Biden Tolak Penjualan F-35 ke UEA
3. Biden akhirnya membuka kembali program asuransi Obamacare
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. (Facebook.com/joebiden)Biden juga akhirnya membuka kembali program asuransi Obamacare selama 3 bulan ke depan, di mana di era Trump program tersebut hanya berlangsung selama 6 minggu setelah partai Republik membongkar program itu. Ia juga mengatakan bahwa krisis COVID-19 yang sedang berlangsung menurutnya adalah saat ini adalah waktu untuk memulihkan akses ke perawatan kesehatan dan program yang terjangkau. Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, memuji perluasan tersebut dalam rapat mingguan dengan mengatakan pihaknya merasa gembira tentang itu karena tentu saja saat ini berada di tengah-tengah pandemi serta berkaitan dengan masalah hidup dan mati.
Arahan Biden juga mengamanatkan lembaga untuk melihat kebijakan yang dapat mengurangi cakupan dalam program perawatan kesehatan Medicaid untuk warga Amerika Serikat berpenghasilan rendah. Ini termasuk tindakan yang dibuat di bawah pemerintahan Trump yang memungkinkan negara untuk memberlakukan persyaratan kerja pada pencari bantuan. Biden telah memerintahkan pemeriksaan ulang kebijakan yang merugilkan perlindungan bagi pasien dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya serta tindakan apapun yang merusak pasar atau pendaftaran asuransi federal.
Baca Juga: Baru Menjabat, Presiden Biden Digugat soal Kebijakan Deportasi
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
