Joe Biden Tanda Tangani 3 Perintah Kebijakan Imigrasi
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. (Instagram.com/potus)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington, D.C, IDN Times - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, telah menandatangani 3 perintah eksekutif yang berkaitan dengan masalah imigrasi. Selain itu, ia juga menghapus beberapa kebijakan imigrasi yang dianggap buruk di era pemerintahan sebelumnya. Bagaimana isi dari perintah eksekutif tersebut?
1. Perintah tersebut dibuat berdasarkan tindakan yang diambil Biden semasa awal menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat
Penandatanganan perintah eksekutif yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada hari Selasa, 2 Februari 2021, waktu setempat. (Twitter.com/josh_wingrove)Dilansir dari CNN, Biden telah menandatangani 3 perintah eksekutif yang ditujukan pada kebijakan imigrasi garis keras pendahulunya dan mencoba untuk memperbaiki konsekuensi dari kebijakan tersebut, termasuk dengan membentuk satuan tugas yang dirancang untuk menyatukan kembali keluarga yang terpisah di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Perintah terbaru dibuat berdasarkan tindakan yang diambil pada hari-hari pertama Biden menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat serta mulai memberikan gambaran yang lebih jelas tentang prioritas imigrasi pemerintah.. Biden sendiri mengakui tidak membuat undang-undang baru dan menghapus beberapa kebijakan imigrasi yang buruk di era pemerintahan sebelumnya.
Perintah eksekutif yang ditandatangani pada hari Selasa, 3 Februari 2021, sebagian besar merupakan tinjauan langsung terhadap kebijakan dan tidak memiliki dampak langsung, terkait dengan advokat dan pengacara imigrasi yang berebut solusi mengenai masa depan migran yang tunduk pada era mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Wakil Presiden Advokasi di FWD.us, Alida Garcia, mengatakan bahwa dia sangat senang dengan keputusan Biden, tetapi mencatat bahwa ada juga rasa frustrasi seputar urgensi yang ada bagi penyedia layanan agar memiliki kejelasan dalam kemampuan mereka untuk memberi saran kepada orang-orang dalam situasi hidup atau mati.
2. Ia telah mewujudkan salah satu janji kampanye menjelang Pemilu Presiden lalu
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. (Instagram.com/potus)Editor’s picks
Selama kampanye menjelang Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020 lalu, Biden sebelumnya berjanji untuk membentuk satuan tugas yang berfokus untuk menyatukan dan mengidentifikasi kembali keluarga yang terpisah di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko dan ia berhasil mewujudkannya. Satuan tugas tersebut akan dipimpin oleh Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat dan bekerja di seluruh pemerintah Amerika Serikat, bersama dengan mitra. Konsekuensi dari kebijakan tanpa toleransi yang berujung pada pemisahan ribuan keluarga masih terasa hingga saat ini.
Pengacara tidak dapat menjangkau orang tua dari 611 anak yang telah dipisahkan dari keluarga mereka oleh pejabat perbatasan Amerika Serikat antara 2017 dan 2018. Seorang pejabat pemerintahan setempat menyebut pemerintahan Biden berkomitmen untuk memperbaiki kerugian mengerikan yang ditimbulkan di masa pemerintahan Trump terhadap keluarga. Ia juga menambahkan kebijakan di era Trump dinilai sebagai kegagalan moral dan aib nasional, bahkan Biden sendiri menyebut kebijakan sebelumnya sebagai noda pada reputasi negara.
Baca Juga: Israel Yakin Administrasi Biden Tolak Penjualan F-35 ke UEA
3. Pihak imigrasi Amerika Serikat dikecam karena dituduh melakukan penyerangan terhadap pencari suaka
Perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. (Pixabay.com/WikiImages)Pihak imigrasi Amerika Serikat telah mendapatkan kecaman dan dianggap sebagai "agen jahat" setelah dituding melakukan penyerangan terhadap para pencari suaka. Sebuah koalisi kelompok hak-hak imigran menerbitkan pernyataan tertulis dari pencari suaka asal Kamerun yang mereka katakan telah mendapatkan penyiksaan dengan dipaksa menyetujui deportasi mereka sendiri. Para pencari suaka menggambarkan bahwa mereka dipaksa ke lantai dan jari mereka ditato dan diteken ke dokumen deportasi yang mereka tolak untuk tandatangani.
Di hari yang sama, Biden mengungkapkan agenda imigrasinya dan Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Alejandro Mayorkas, telah dikonfirmasi oleh Senat, tetapi deportasi lanjutan menunjukkan pihak Gedung Putih masih tidak memiliki kendala penuh atas Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Selama ini, pihak ICE menghadapi berbagai tuduhan pelanggaran HAM serta pelanggaran lainnya bahwa mereka telah menargetkan migran kulit hitam secara tidak proporsional.
Baca Juga: Biden vs Xi: RRT Segera Gelar Latihan Militer di Laut Cina Selatan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
