Kepala HAM PBB Minta Dunia Tingkatkan Tekanan ke Militer Myanmar
Sebagian besar warga Myanmar melakukan gerakan protes besar-besaran menentang kudeta militer. (Twitter.com/Reaproy)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, menyerukan para pemimpin dunia untuk meningkatkan tekanan kepada militer Myanmar. Dia menilai dunia perlu menekan penguasa militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyat Myanmar dan dengan cepat memulihkan pemerintah sipil.
"Sudah waktunya untuk upaya yang mendesak dan diperbarui untuk memulihkan HAM dan
demokrasi di Myanmar serta memastikan bahwa para pelaku pelanggaran HAM dimintai
pertanggungjawaban," tutur Michelle Bachelet dalam pernyataan pada Jumat (28/1/2022) waktu setempat yang dilansir Al Jazeera.
Baca Juga: Kecewa dengan Junta Myanmar, PM Kamboja Curhat ke Presiden Jokowi
1. Dewan Keamanan PBB dan ASEAN dinilai tidak cukup meyakinkan para pemimpin kudeta
Sejak kudeta yang terjadi pada Februari 2021 lalu, militer Myanmar melakukan serangkaian tindakan kekerasan. Hampir setahun sejak militer merebut kekuasaan di negara itu, Bachelet mengatakan rakyat Myanmar telah membayar harga tinggi dalam hal nyawa serta hilangnya kebebasan.
Hal itu terjadi di tengah kecaman yang terus mengalir secara universal atas kudeta Myanmar dan kekerasan yang terjadi. Dia mengecap tanggapan internasional kurang efektif dan menyebut itu tidak memiliki rasa urgensi yang sepadan dengan besarnya krisis.
Bachelet menilai Dewan Keamanan PBB dan ASEAN tidak berbuat cukup untuk meyakinkan para pemimpin kudeta untuk memfasilitasi akses kemanusiaan. Ia juga mengatakan dia telah berbicara dengan para pembela kebebasan sipil di Myanmar
yang memohon kepada masyarakat internasional untuk tidak meninggalkan mereka.
Baca Juga: Bertemu Pemimpin Junta Militer Myanmar, PM Kamboja Tuai Kritikan
2. Pelanggaran HAM di Myanmar terjadi hampir setiap hari
Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada Februari 2021 lalu, pasukan keamanan di Myanmar telah bergerak untuk menghancurkan perbedaan pendapat, yang mengakibatkan setidaknya 1.500 kematian. Ini tidak termasuk ribuan orang yang tewas dalam konflik bersenjata serta kekerasan yang meningkat secara nasional.
Kantor HAM PBB, OHCHR, telah mendokumentasikan pelanggaran HAM berat yang terjadi
hampir setiap hari, terutama dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar. Sebuah laporan rinci tentang situasi HAM akan diterbitkan pada Maret 2022 ini, dilansir dari lama UN.
Editor’s picks
Hampir 12 ribu orang telah ditahan secara sewenang-wenang karena menyuarakan
penentangan mereka terhadap militer, baik dalam protes damai atau secara daring. Sekitar 8.792 orang tetap dalam tahanan dan sedikitnya 290 orang meninggal dalam
tahanan, banyak kemungkinan karena disebabkan oleh penyiksaan.
Bentrokan bersenjata telah meningkat dalam frekuensi dan intensitas yang mempengaruhi setiap negara bagian. Di wilayah dengan intensitas aktivitas militer tertinggi, yaitu wilayah Sagaing, serta beberapa negara bagian seperti Chin, Kachin, Kayah, dan Kayin. Tentara telah menghukum masyarakat lokal karena dianggap mendukung elemen bersenjata.
Pihak kantor HAM PBB telah mendokumentasikan pembakaran desa, termasuk tempat ibadah dan klinik medis, serta penangkapan massal, eksekusi singkat, dan penggunaan
penyiksaan.
3. Duta Besar China untuk PBB mengatakan tujuan utama DK PBB untuk menghindari lebih banyak kekerasan dan perang saudara
Protes damai terus berlanjut di Myanmar. Tetapi di tengah tindakan keras, perlawanan bersenjata juga telah tumbuh. Para ahli PBB telah memperingatkan negara itu bisa tergelincir ke dalam perang saudara.
Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan tujuan utama Dewan Keamanan PBB di Myanmar adalah untuk menghindari lebih banyak terjadi kekerasan dan perang saudara.
Pernyataan tersebut disampaikan di hari yang sama, menanggapi pernyataan dari Bachelet, usai Dewan Keamanan PBB mendengar briefing tertutup dari utusan Myanmar yang baru untuk 10 anggota ASEAN dan PBB. Dia berharap upaya mereka dan lainnya benar-benar dapat terus menenangkan situasi.
Kelompok ASEAN telah berusaha memainkan peran mediasi dalam krisis Myanmar
mengingat kekhawatiran tentang bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perdamaian
regional. Zhang mengatakan China percaya itu harus memainkan peran penting.
Zhang menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen,
yang menyebut kunjungannya cukup bagus dan cukup bermanfaat serta mengatakan pihaknya meminta mereka untuk terus melakukan upaya lebih lanjut.
Begitu juga dengan Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhoon, di mana Zhang mengatakan bahwa anggota harus memahami latar belakang sejarah Myanmar, struktur politik yang unik dan peran yang dimainkan militer dalam struktur itu serta hanya berdasarkan itu, pihaknya dapat menemukan solusi.
China sendiri menyambut baik Noelen Heyzer sebagai utusan khusus PBB yang baru untuk Myanmar. Dia sedang berbicara dengan pihak-pihak penting dan telah mengajukan diri untuk mengunjungi Myanmar.
Baca Juga: Myanmar akan Gunakan Renminbi untuk Danai Proyek dari China Mulai 2022
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
