Comscore Tracker

Mantan PM Prancis, Edouard Balladur, akan Diadili karena Kasus Suap

Skandal tersebut melibatkan beberapa petinggi Prancis

Paris, IDN Times - Mantan Perdana Menteri Prancis, Edouard Balladur, akan diadili di pengadilan setempat dalam menghadapi tuduhan suap dalam kasus "Karachi Affair". Skandal tersebut juga menyeret beberapa petinggi politik Prancis. Bagaimana awal ceritanya?

1. Berawal dari tuduhan korupsi yang sehubungan dengan dua kontrak senjata Prancis

Mantan PM Prancis, Edouard Balladur, akan Diadili karena Kasus SuapMantan Perdana Menteri Prancis, Edouard Balladur. (Twitter.com/ishaqbaig181)

Dilansir dari The Guardian, Edouard Balladur akan diadili di pengadilan setempat pada hari Selasa, 19 Januari 2021, waktu setempat dengan tuduhan mendanai kampanye menjelang Pemilu Presiden Prancis tahun 1995 lalu yang gagal dengan imbalan ilegal dari kesepakatan senjata internasional. Politisi Prancis berusia 91 tahun ini adalah nama pejabat tinggi Prancis terbaru yang terlibat dalam skandal "Karachi Affair" yang dianggap meracuni kehidupan politik Prancis selama lebih dari 25 tahun terakhir.

Meski demikian, Balladur membantah tuduhan tersebut dan mengatakan dia tidak mengetahui adanya suap dan tidak bertanggung jawab atas perincian keuangan dalam kampanye Pemilu Presiden Prancis tahun 1995 lalu. Dia dilaporkan mengatakan kepada pihak penyelidik bahwa dia mengira suntikan uang dalam jumlah sangat besar berasal dari penjualan kaos di rapat umum. Skandal tersebut telah berpusat pada tuduhan korupsi yang sehubungan dengan dua kontrak senjata Prancis tahun 1990an selama bertahun-tahun terakhir Presiden Prancis saat itu, Francois Mitterand, ketika Balladur menjabat sebagai Perdana Menteri Prancis. 

2. Bulan Juni 2020 lalu, sebanyak 3 pejabat pemerintah Prancis telah dinyatakan bersalah

Mantan PM Prancis, Edouard Balladur, akan Diadili karena Kasus SuapIlustrasi palu pengadilan. (Pixabay.com/Daniel_B_photos)

Sebanyak 3 mantan pejabat pemerintah Prancis telah dinyatakan bersalah pada bulan Juni 2020 lalu atas tuduhan yang melibatkan suap dari penjualan kapal selam ke Pakistan dan fregat ke Arab Saudi yang ditandatangani antara tahun 1993 dan 1995. Sogokan tersebut diperkirakan sekitar 13 juta franc (atau saat ini sebesar 2 juta euro atau setara dengan Rp34,1 miliar), di mana 10 juta franc saat itu digunakan sebagai sumbangan tunai untuk kampanye Balladur. Beberapa pejabat Prancis yang dipenjara diantaranya Nicolas Bazire (mantan manajer kampanye Balladur), Renaud Donnedieu de Vabres (mantan penasihat Menteri Perancis, Francois Leotard), dan Thierry Gaubert (mantan Penasihat Menteri Anggaran Prancis), lalu kemudian mantan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy.

Pengadilan dalam kasus itu mengatakan para terdakwa tidak dapat mengabaikan bahwa lebih dari 10 juta Franc (saat ini 1,6 juta euro atau setara dengan Rp27,3 miliar) yang masuk ke dalam akun rekening kampanye Balladur adalah referensi yang meragukan. Seorang perantara asal Lebanon, Ziad Takieddine, telah divonis 5 tahun penjara tetapi saat ini telah berada di Lebanon, yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Prancis. Sarkozy telah diwawancarai sebagai saksi dalam penyelidikan tersebut.

Baca Juga: Strain COVID-19 Inggris Masuk Prancis, Jepang Temukan Strain Baru

3. Kasus 'Karachi Affair' berujung pada pemboman yang terjadi pada tahun 2002 lalu di Karachi, Pakistan

Mantan PM Prancis, Edouard Balladur, akan Diadili karena Kasus SuapIlustrasi kejadian pemboman. (Pixabay.com/PDPhotos)

Kasus skandal "Karachi Affair" berujung pada peristiwa pemboman di Karachi, Pakistan pada tahun 2002 lalu yang menyebabkan 14 orang tewas pada saat itu, di mana 11 orang diantaranya merupakan insinyur angkatan laut Prancis ketika mengerjakan kontrak kapal selam. Jaringan teror kelompok Al Qaeda awalnya dicurigai melakukan serangan tersebut, tetapi fokus kemudian bergeser ke kesepakatan senjata ketika para penyelidik mempertimbangkan apakah pemboman itu mungkin merupakan balas dendam atas keputusan mantan Presiden Prancis, Jacques Chirac, untuk menghentikan pembayaran komisi kesepakatan senjata tak lama setelah berhasil mengalahkan Balladur di Pemilu Presiden Prancis saat itu.

Pada tanggal 18 November 2010 lalu, para keluarga korban pemboman telah memanggil Sarkozy sebagai saksi dalam kasus tersebut. Seorang pengacara dari pihak keluarga korban mengatakan mereka telah mengajukan tuntutan kepada seorang hakim investigasi kasus ini, Renaud van Ruymbeke agar dia memberikan pertanyaan kepada Sarkozy, Jacques Chirac, dan juga Dominique de Villepin dalam kasus tersebut.

Baca Juga: Strain COVID-19 Inggris Masuk Prancis, Jepang Temukan Strain Baru

Christ Bastian Waruwu Photo Verified Writer Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya