Comscore Tracker

Militer Myanmar Janji akan Cabut Keadaan Darurat, Kapan?

Pihak junta militer siap bekerja dengan utusan khusus ASEAN

Naypyitaw, IDN Times - Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, berjanji akan mengadakan Pemilu yang baru serta mencabut keadaan darurat setidaknya hingga Agustus 2023 ini. Pihak junta militer juga bersiap untuk bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN. Bagaimana awal ceritanya?

1. Pengumuman tersebut memperpanjang batas waktu keadaan darurat di Myanmar 

Militer Myanmar Janji akan Cabut Keadaan Darurat, Kapan?Pemimpin militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengumumkan janjinya untuk menggelar Pemilu serta mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023 ini. (Twitter.com/LeongWaiKitCNA)

Dilansir dari The Guardian, pemimpin junta militer Myanmar mengatakan pada hari Minggu, 1 Agustus 2021, waktu setempat bahwa Pemilu akan diadakan dan keadaan darurat dicabut pada Agustus 2023 ini, sekaligus memperpanjang waktu keadaan darurat yang diberikan di mana sebelumnya mereka memberikan waktu hingga tahun 2022 ini. Dalam pidato yang disiarkan televisi setempat, Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pihaknya akan menyelesaikan ketentuan darurat pada bulan Agustus 2023 ini serta berjanjin untuk mengadakan Pemilu multi-partai tanpa gagal.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan junta militer Myanmar siap bekerja dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh ASEAN. Para Menteri Luar Negeri ASEAN akan bertemu pada hari Senin, 2 Agustus 2021, ini ketika para diplomat mengatakan mereka bertujuan untuk menyelesaikan utusan khusus yang ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya. Sebelumnya, militer Myanmar secara resmi membatalkan hasil Pemilu Myanmar 2020 lalu pada hari Selasa, 27 Juli 2021 lalu, serta menunjuk Komisi Pemilu yang baru untuk memimpin Pemilu Myanmar.

2. Direktur Human Rights Watch untuk Asia menilai junta Myanmar menanggapi oposisi besar-besaran dengan cara pembunuhan, penyiksaan, dan penahanan 

Militer Myanmar Janji akan Cabut Keadaan Darurat, Kapan?Suasana protes besar-besaran oleh warga Myanmar menentang kudeta militer. (Twitter.com/TostevinM)

Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Brad Adams, menilai junta Myanmar telah menanggapi oposisi besar-besaran terhadap kudeta dengan pembunuhan, penyiksaan,
dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang hanya ingin hasil Pemilu Myanmar 2020 lalu dihormati serta pemerintah yang mencerminkan kehendak rakyat. Ia menambahkan serangan-serangan terhadap penduduk tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diadili oleh mereka yang bertanggung jawab.

Menambah kekacauan di negara itu, puluhan ribu pegawai negeri sipil serta pekerja lainnya telah dipecat karena bergabung dengan protes serta masih mogok untuk mendukung kampanye pembangkangan sipil nasional. Pada hari Minggu, 1 Agustus 2021, waktu setempat sebanyak 939 orang telah dibunuh pihak berwenang sejak kudeta pertama kali terjadi tanggal 1 Februari 2021 lalu. Para korban juga meningkat di kalangan militer dan polisi karena perlawanan bersenjata tumbuh baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Baca Juga: Janjikan Pemilu Ulang, Junta: Myanmar Darurat Militer hingga 2023

3. Selain kudeta militer, Myanmar sedang dilanda kekacauan akibat COVID-19

Militer Myanmar Janji akan Cabut Keadaan Darurat, Kapan?Myanmar saat ini sedang berada dalam peningkatan kasus COVID-19 akhir-akhir ini. (Twitter.com/KenRoth)

Inggris sebelumnya memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa setengah dari populasi sebanyak 54 juta warga yang dilanda kudeta dapat terinfeksi COVID-19 dalam 2 minggu ke depan. Akibat kudeta militer, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya telah menjatuhkan sanksi kepada para jenderal Myanmar untuk kudeta dan penindasan protes pro-demokrasi di mana ratusan orang setempat tewas serta bisnis militer yang luas juga menjadi sasaran. Pihak Inggris juga mendesak Dewan untuk memastikan resolusi 2565, yang menuntut gencatan senjata di zona konflik untuk memungkinkan pengiriman vaksin COVID-19 yang aman.

Sementara itu, PBB memperkirakan hanya 40 persen fasilitas kesehatan Myanmar yang masih dapat berfungsi. Sebagian besar dokter dan petugas kesehatan bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil yang dimulai setelah kudeta dan menjadi sasaran militer. Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, yang berbicara mewakili pemerintah sipil Myanmar mengatakan utuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang lancar dan efektif serta memberikan bantuan kemanusiaan, pemantauan ketat oleh komunitas internasional sangat penting.

Menurutnya, karena itu ia ingin meminta PBB, khususny Dewan Keamanan, untuk segera membentuk mekaninsme pemantauan yang dipimpin PBB untuk vaksinasi COVID-19 yang efektif serta kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan. Myanmar telah menerima 2 juta lebih dosis vaksin buatan Tiongkok, tetapi diyakini hanya memvaksinasi sekitar 3,2 persen dari total populasi.

Baca Juga: [QUIZ] Kuis Tentang Negara Myanmar, Apakah Kamu Cukup Cerdas untuk Menjawabnya?

Christ Bastian Waruwu Photo Verified Writer Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya