Minta Terdakwa Nikahi Korban, Ketua MA India Didesak Mundur
Situasi di sekitar tempat wisata Taj Mahal di India. (Pixabay.com/wiganparky0)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New Delhi, IDN Times - Ketua Mahkamah Agung India, Sharad Arvind Bobde, didesak untuk mundur dari jabatannya setelah menyarankan terdakwa kasus pemerkosaan untuk menikahi korbannya demi menghindari hukuman penjara. Saran tersebut justru mendapatkan kritikan keras dari para pengacara. Bagaimana awal ceritanya?
1. Lebih dari 5.000 orang telah menandatangani petisi menuntut Bobde mundur dari jabatannya
Ketua Mahkamah Agung India, Sharad Arvind Bobde. (Twitter.com/yinksukblog)Dilansir dari The Guardian, Ketua Mahkamah Agung India menghadapi desakan keras untuk mundur dari jabatannya setelah menyarankan terdakwa kasus pemerkosaan untuk menikahi korbannya. Lebih dari 5.000 orang telah menandatangani petisi yang menuntut pengunduran diri Bobde setelah dia mengatakan kepada teknisi pemerintah pada sidang.
Pernyataan yang disampaikan oleh Bobde justru memicu kehebohan dan mendorong aktivis hak perempuan untuk mengedarkan surat terbuka yang mendapatkan lebih dari 5.000 tandatangan. Surat yang disampaikan oleh para aktivis hak perempuan berisi pernyataan yang disampaikan oleh Bobde tidak hanya melegitimasi segala jenis kekerasan seksual, fisik, dan mental yang dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga menormalkan penyiksaan yang dihadapi para wanita India dalam pernikahan selama bertahun-tahun tanpa adanya bantuan hukum.
2. Pihak Mahkamah Agung merasa terkejut dengan saran tersebut
Gedung Mahkamah Agung India. (Twitter.com/SupremeCourtFan)Pihak Mahkamah Agung melalui pengacaranya, Aparna Bhatt, mengatakan ia tidak mengetahui fakta lengkapnya tetapi mengejutkan ketika mendengar dalam kasus pemerkosaan, Mahkamah Agung menganggap pernikahan sebagai solusi. Ia juga menambahkan ini merupakan kejahatan serius dan tidak ada keringanan hukuman yang harus diberikan kepada terdakwa dalam kejahatan semacam itu. Pada tahun 2020 lalu, Bhatt bersama 6 pemohon, yang semuanya merupakan wanita, mengajukan petisi di Mahkamah Agung melawan perintah Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh yang memberikan jaminan kepada terdakwa dalam kasus penganiayaan dengan syarat bahwa dia akan meminta korban mengikat rakhi (artinya bahwa dia akan menerima korban sebagai saudara perempuannya).
Editor’s picks
Dia juga mengutip beberapa kasus lainnya di mana para terdakwa mendapatkan jaminan untuk menikahi korban. Tim kuasa hukum Advocate Shobha, yang mewakili beberapa korban tindak pidana pelecehan seksual, mengatakan pernyataan seperti itu (menikahi korban pemerkosaan) tidak hanya meremehkan tindak pidana pemerkosaan, tetapi menunjukkan bagaimana kejahatan terhadap perempuan secara umum dilihat oleh masyarakat. Mereka juga merasa sangat terganggu ketika hakim sekelas Ketua Mahkamah Agung India membuat pernyataan seperti itu.
Baca Juga: Bentrokan India-Pakistan di Kashmir Sebabkan Tiga Tentara India Tewas
3. Awal mula terdakwa dijatuhi pidana kasus pemerkosaan
Ilustrasi buku dan palu pengadilan. (Pixabay.com/succo)Terdakwa yang berusia 23 tahun ini dituding telah menguntit, mengikat, mencekik, dan memperkosa berulang kali seorang wanita di bawah umur serta mengancam akan menyiramnya dengan bensin dan membakarnya lalu menyiramnya dengan larutan asam. Tak hanya itu saja, terdakwa juga mengancam akan membunuh saudara laki-lakinya. Dalam surat tuduhan itu, pemerkosaan baru terungkap ketika korban yang masih sekolah berusaha untuk mencoba melakukan bunuh diri.
Awalnya, keluarga korban setuju untuk tidak melaporkan kasus ini ke polisi karena dijanjikan oleh ibu terdakwa untuk menikahi korbannya setelah berusia dewasa. Akan tetapi, setelah terdakwa justru membatalkan janjinya, pihak keluarga korban langsung melaporkan masalah ini ke polisi. Terdakwa sendiri merupakan Pegawai Negeri Sipil di negara bagian Maharashtra, yang telah diberikan jaminan antisipasi oleh pengadilan lebih rendah setelah dia mengaku akan kehilangan pekerjaannya jika ditangkap.
Pengadilan Tinggi Bombay justru menyebut perintah itu mengerikan dan membatalkan jaminannya. Pada akhirnya, terdakwa mendekati Mahkamah Agung, yang pada hari Senin, 1 Maret 2021, lalu memberinya perlindungan dari penangkapan selama 4 minggu ke depan dan di mana terjadi pertukaran pendapat antara pengacaranya dengan Bobde.
Baca Juga: PM India Narendra Modi Vaksinasi COVID-19 Buatan Dalam Negeri
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
