Parlemen UE Kecam UU Anti LGBT yang Dibuat Hungaria
Bendera pelangi kaum LGBT. (Pixabay.com/Filmbetrachter)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Budapest, IDN Times - Pihak Parlemen Eropa mendorong adanya tindakan hukum atas undang-undang baru Hungaria mengenai penolakan terhadap kaum LGBT di bawah berusia 18 tahun pada hari Kamis, 8 Juli 2021, waktu setempat. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, menegaskan kebijakan tersebut merupakan masalah Hungaria sendiri, bukan masalah Uni Eropa. Bagaimana awal ceritanya?
1. Para anggota Parlemen Eropa mengatakan perkembangan terakhir di Hungaria mengikuti pola sensor politik lebih luas
Gedung Komisi Eropa di Brussels, Belgia. (Pixabay.com/dimitrisvetsikas1969)Dilansir dari BBC, pihak Parlemen Eropa telah memilih mendorong adanya tindakan hukum mendesak atas undang-undang baru Hungaria yang melarang penggambaran LGBT di bawah berusia 18 tahun. Undang-undang baru tersebut dinilai melanggar nilai, prinsip, dan hukum Uni Eropa. Mereka juga menambahkan bahwa undang-undang itu adalah contoh lain yang disengaja dan direncanakan dari pembongkaran terhadap hak-hak dasar di Hungaria.
Dalam resolusi yang disahkan pada hari Kamis, 8 Juli 2021, waktu setempat dengan perolehan suara sebesar 459 mendukung, 147 menentang, dan 58 memilih abstain. Anggota parlemen sendiri mengatakan perkembamgan terakhir di Hungaria mengikuti
pola sensor politik yang lebih luas. Parlemen mendesak Komisi Eropa untuk menggunakan alat baru yang memungkinkan Uni Eropa untuk mengurangi alokasi anggaran untuk negara-negara anggota yang melanggar aturan hukum, untuk memastkan bahwa pemerintah Hungaria membalikkan keputusan.
Ia juga mendesak tindakan terhadap pemerintah nasionalis sayap kanan Hungaria di Pengadilan Eropa.
2. Komisi Eropa diperkirakan menunda pemberian dana pemulihan untuk Hungaria
Bendera Hungaria. (Pixabay.com/RGY23)Komisi Eropa juga diperkirakan akan menunda persetujuan rencana pemulihan dari virus COVID-19 senilai 7,2 miliar euro atau setara dengan Rp124,1 triliun untuk Hungaria, yang tunduk pada tuntutan lebih lanjut dalam mengatasi korupsi. Tenggat waktu pada tanggal 12 Juli 2021 ini yang menjulang telah mendorong seruan ke Uni Eropa untuk memerintahkan Hungaria dalam menulis ulang rencananya untuk mengatasi kekhawatiran yang terdokumentasi dengan baik mengenai pengadilan yang dipolitisasi dan kontrol anti-korupsi yang lemah. Tetapi komisi itu kemungkinan akan gagal memenuhi tuntutan itu.
Editor’s picks
Orban, yang menghadapi Pemilu Hungaria 2022 ini, pekan lalu meluncurkan jajak pendapat nasioanl yang mempertanyakan sikap rumah tangga tentang ekonomi, migrasi, dan Uni Eropa melalui serangkaian pertanyaan sarat dengan stereotip. Sejalan dengan latihan sebelumnya, survei dan iklan yang menyertainya juga menjelek-jelekkan pemodal dan dermawan kelahiran Hungaria, George Soros, yang menghubungkannya dengan "migrasi ilegal". Survei tersebut menetapkan Undang-Undang LGBTQ sebagai tindakan perlindungan anak, sebuah tema yang diulangi oleh Orban dalam sebuah surat yang menantang kepada Uni Eropa pekan ini.
Ia menuduh para pemimpin Uni Eropa membangkitkan naluri kolonialis dari zaman yang telah lama hilang serta membuat deklarasi kekuasaan yang tidak sopan, surat itu memasang pembelaan yang gigih terhadap hukum.
Baca Juga: Hungaria Denda Penerbit Soal Buku Anak Berunsur LGBT
3. Aturan baru yang diperkenalkan Hungaria berfokus pada kasus pedofilia
Warna bendera pelangi kaum LGBT. (Pixabay.com/gagnonm1993)Aturan baru yang diperkenalkan oleh Hungaria berfokus pada peningkatan hukuman bagi terpidana kasus pedofilia, tetapi amandemen disahkan pada tanggal 15 Juni 2021 lalu yang melarang penggambaran atau promosi homoseksualitas di antara anak berusia di bawah 18 tahun. Meskipun hal itu dapat memengaruhi pendidikan seks dan iklan serta bahkan menghentikan siaran TV favorit seperti "Friends" atau "Harry Potter" hingga larut malam, ada juga kekhawatiran bahwa kaum muda yang rentan dapat kehilangan dukungan penting. Pengajaran pendidikan seks di sekolah akan dibatasi untuk orang-orang yang disetujui oleh pemerintah.
Belum jelas sanksi apa yang akan diberikan bagi pelanggar undang-undang tersebut. Hungaria sendiri telah memperkenalkan sejumlah keputusan serupa sejak Orban mengambil alih kekuasaan pada tahun 2010 lalu. Pada Desember 2020 lalu, Parlemen Hungaria melarang pasangan sesama jenis mengadopsi anak.
Di awal tahun yang sama, negara itu juga mengeluarkan undang-undang yang mencegah orang mengubah jenis kelamin mereka secara legal serta tidak mengakui pernikahan kaum LGBT. Orban sendiri mendapatkan banyak kritikan di Uni Eropa, yang dituduh mengekang hak-hak migran dan minoritas lainnya, mempolitisasi pengadilan dan media, serta menoleransi anti-Semitisme. Dia mengatakan dia membela nilai-nilai Kristen Hungaria di Eropa yang dicengkeram oleh liberalisme sayap kiri.
Baca Juga: UEFA Buka Investigasi Kasus Diskriminasi di Hungaria
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
