PBB Peringatkan akan Terjadi Perang Saudara di Myanmar
Situasi kekacauan yang terjadi di Myanmar saat kudeta militer. (Twitter.com/KenRoth)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Naypyitaw, IDN Times - Utusan PBB untuk Myanmar memperingatkan akan adanya terjadi perang saudara dan pertumpahan darah di Myanmar di tengah kudeta militer Myanmar yang berlangsung sampai saat ini. Masalah yang terjadi di Myanmar memiliki signifikansi politik yang besar. Bagaimana awal ceritanya?
1. Pihak utusan PBB untuk Myanmar mengaku terbuka untuk mengadakan dialog dengan junta militer
Situasi kekacauan yang terjadi di Myanmar saat kudeta militer. (Twitter.com/tunkhin80)Dilansir dari The Guardian, utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, telah memohon kepada Dewan Keamanan PBB untuk ikut campur tangan dalam krisis yang meningkat di Myanmar, dengan memperingatkan resiko adanya perang saudara dan pertumpahan darah yang akan segera terjadi saat junta militer dengan keras menekan kepada para demonstran pro-demokrasi. Ia juga mengatakan dia tetap terbuka untuk mengadakan pembicaraan dengan junta militer Myanmar tetapi menambahkan jika menunggu hanya ketika mereka siap untuk berbicara, situasi di lapangan hanya akan memburuk dan pertumpahan darah kian mendekat.
Permohonan yang diajukan oleh PBB datang ketika pemerintah sipil alternatif setempat, CRPH, yang dibentuk oleh anggota parlemen Myanmar dalam persembunyian setelah kudeta, menyatakan tidak sah konstitusi tahun 2008 lalu yang secara otomatis memberikan seperempat kursi kepada militer di parlemen dan hak veto konstitusional. CRPH mengumumkan di media sosial sebuah piagam demokrasi federal yang berfungsi sebagai konstitusi sementara. Meskipun lebih bersifat simbolis dibandingkan praktis, langkah tersebut dapat membantu merayu milisi bersenjata yang dikelola oleh etnis minoritas di Myanmar untuk bersekutu dengan CRPH dan gerakan protes massa menentang perebutan kekuasaan oleh militer.
Masalah ini sendiri memiliki signifikansi politik yang besar saat ini karena gerakan protes terhadap pemerintahan militer telah mencari aliansi dengan kelompok bersenjata etnis minoritas untuk meningkatkan tekanan kepada junta militer. Mereka ingin membentuk tentara federal sebagai penyeimbang angkatan bersenjata pemerintah.
2. Meski junta militer Myanmar mengumumkan gencatan senjata, pihak junta akan terus menanggapi tindakan yang menganggu keamanan dan administrasi pemerintah
Situasi kekacauan yang terjadi di Myanmar saat kudeta militer. (Twitter.com/dreamymay_13)Saat Dewan Keamanan PBB membahas kudeta militer di Myanmar di hari Rabu, 31 Maret 2021, waktu setempat, junta militer Myanmar mengumumkan gencatan senjata, meskipun mereka mengatakan akan terus menanggapi tindakan yang menganggu keamanan dan administrasi pemerintah Myanmar. Gencatan senjata tampaknya merujuk pada tindakan yang diambil terhadap kelompok etnis bersenjata, di mana pertempuran telah meningkat sejak perebutan kekuasaan oleh junta militer dalam kudeta pada tanggal 1 Februari 2021 lalu. Pernyataan tersebut menyerukan kelompok-kelompok etnis bersenjata untuk menjaga perdamaian dan mengatakan militer Myanmar akan menangguhkan operasinya secara sepihak dari tanggal 1 April 2021 hingga 30 April 2021 ini.
Editor’s picks
Namun, yang dikecualikan dari perdamaian adalah mereka yang dianggap menganggu keamanan pemerintah. Demonstran pro-demokrasi telah berulang kali memenuhi sekitar jalan-jalan di Myanmar selama hampir 2 bulan terakhir sebagai bentuk protes atas penahanan pemimpin Myanmar terpilih, Aung San Suu Kyi, serta beberapa pejabat inti pemerintah. Sejak hari Sabtu, 27 Maret 2021, lalu militer Myanmar telah melakukan serangan udara di negara bagian Karen yang memaksa ribuan warga sekitar mengungsi ke hutan dan negara tetangga.
Tak hanya itu saja, Myanmar juga mengalami tindakan kekerasan paling brutal yang menyebabkan sedikitnya 114 orang tewas. Banyak desa yang menjadi sasaran yang dikendalikan oleh Karen National Union (KNU), sebuah kelompok etnis bersenjata yang menguasai sebagian besar di wilayah perbatasan. KNU merupakan salah satu dari banyak kelompok etnis bersenjata yang mendukung protes dan mengutuk pengambilalihan militer.
Baca Juga: Mantan Menlu Thailand: Makin Gaduh Myanmar, Makin Hancur Marwah ASEAN
3. Dampak yang sangat parah di Myanmar di tengah wabah COVID-19
Situasi kekacauan yang terjadi di Myanmar saat kudeta militer. (Twitter.com/UNHumanRights)Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia sampai saat ini, termasuk di Myanmar, utusan PBB telah memperingatkan Duta Besar dalam sebuah pengarahan awal bulan Maret 2021 lalu, bahwa krisis dengan cepat mengurai sektor kesehatan masyarakat yang sudah rapuh dan mempertaruhkan banyak keadaan darurat.
Ia juga menjelaskan bahwa nyawa yang dapat diselamatkan dalam keadaan normal telah hilang, bank runtuh tampaknya dalam waktu dekat, serta gelombang kejut untuk bisnis yang telah menggulingkan rantai pasokan sementara secara fundamental yang berdampak pada angkatan kerja.
Ia juga menambahkan keuntungan yang didapat dengan susah payah dari transisi demokrasi serta proses perdamaian semakin menjauh. Sementara itu, kelompok rentan, seperti Rohingya, akan paling menderita tak terelakkan, serta memperingatkan seluruh Myanmar di ambang spiral menjadi negara yang gagal.
Baca Juga: Myanmar Bombardir Gerilyawan Karen
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
