PBB Setujui Penempatan 60 Pemantau Gencatan Senjata di Libya
Kantor PBB di New York, Amerika Serikat. (Unsplash.com/mtenbruggencate)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New York, IDN Times - Dewan Keamanan PBB telah memberi lampu hijau untuk menempatkan 60 pemantau gencatan senjata di Libya pada hari Jumat, 16 April 2021, waktu setempat. Gencatan senjata di Libya telah dilakukan sejak bulan Oktober 2020 lalu. Bagaimana awal ceritanya?
1. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu Libya pada Desember 2021 ini
Suasana di sekitar salah satu wilayah yang berada di Libya. (Pixabay.com/wbwolfgang)Dilansir dari Aljazeera.com, Dewan Keamanan PBB telah memberikan lampu hijau untuk penempatan 60 pemantau gencatan senjata PBB ke Libya dan meminta pemerintah persatuan baru Libya untuk mempersiapkan Pemilu Libya yang bebas, adil, dan inklusif pada akhir Desember 2021 ini. Gencatan senjata di Libya telah dilakukan sejak Oktober 2020 lalu, tetapi jalan utama yang melintasi garis depan dari Sirte ke Misrata tetap ditutup.
Pada hari Jumat, 16 April 2021, waktu setempat, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui proposal Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk penempatan monitor. Pada tanggal 7 April 2021 lalu, Guterres mengatakan para pengawas akan dikerahkan ke Sirte setelah semua persyaratan untuk kehadiran permanen PBB telah dipenuhi, termasuk aspek keamanan, logistik, medis, dan operasional. Ia juga menambahkan saat itu bahwa sementara itu, kehadirannya akan ditetapkan di Tripoli, segera setelah syarat memungkinkan.
2. Resolusi tersebut sangat mendesak negara-negara untuk mendukung gencatan senjata di Libya
Suasana di sekitar salah satu wilayah yang berada di Libya. (Twitter.com/OCHA_Libya)Editor’s picks
Resolusi tersebut baru saja disahkan, memberikan persetujuan terhadap rencana pemantauan gencatan senjata yang diajukan Sekretaris Jenderal PBB, serta mencatat perlunya dukungan konstitusional dan legislatif untuk proses Pemilu Libya yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2021 ini. Resolusi tersebut menggarisbawahi bahwa Komisi Militer Gabungan GNA dan LNA, perlu mengembangkan rencana yang lebih luas dengan menetapkan bagaimana mekanisme gencatan senjata akan dilaksanakan dan bagaimana pemantau UNSMIL dapat dikerahkan.
Begitu juga dengan resolusi mekanisme pemantauan 2570, yang juga sangat mendesak negara-negara untuk mendukung perjanjian gencatan senjata Oktober 2020 lalu, termasuk penarikan semua pasukan asing dan pasukan bayaran dari Libya tanpa adanya penundaan. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa PBB berkomitmen untuk membantu para pemimpin politik Libya dengan mencatat bahwa apa yang ingin dilihat adalah semua pejuang asing yang meninggalkan Libya.
Baca Juga: Presiden Mesir Tawarkan Bantuan Teknis untuk Libya
3. Sejak 2011, Libya telah dilanda kekacauan sejak pemberontakan penggulingan Muammar Ghadafi
Suasana di sekitar wilayah Tripoli, Libya. (Pixabay.com/malek_sreti)Libya telah dilanda kekacauan sejak pemberontakan yang didukung oleh NATO untuk menggulingkan pemimpin Libya saat itu, Moammar Ghadafi, pada tahun 2011 lalu serta membagi negara kaya minyak Afrika Utara itu antara pemerintah yang didukung oleh PBB di Tripoli dan otoritas saingan yang berbasis di Libya. Masing-masing pihak didukung oleh kelompok bersenjata dan pemerintah asing. PBB sendiri memperkirakan ada setidaknya 20 ribu pejuang asing serta para tentara bayaran di Libya, termasuk Suriah, Rusia, Sudan dan Chad.
Pada bulan April 2019 lalu, komandan yang berbasis di Khalifa Hifter bagian timur dan pasukannya, yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, melancarkan serangan untuk mencoba dan merebut Tripoli. Kampanye selama 14 bulan gagal setelah Turki meningkatkan dukungan militernya kepada pemerintah yang didukung oleh PBB dengan ratusan pasukan serta ribuan pasukan bayaran Suriah. Utusan khusus PBB, Jan Kubis, mengatakan kepada Dewan PBB bulan Maret 2021 lalu bahwa kesepakatan gencatan senjata pada bulan Oktober 2020 lalu secara dramatis mengurangi korban yang merupakan warga sipil, tetapi PBB terus mendokumentasikan pembunuhan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, penangkapan sewenang-wenang, kejahatan rasial, dan serangan terhadap aktivis dan pembela HAM di Libya.
Baca Juga: PBB Umumkan Calon Pemerintah Sementara Libya
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
