Comscore Tracker

Pelosi Sebut Kongres akan Bentuk Komisi Independen Selidiki Capitol

Sebelumnya, Trump kembali bebas dari pemakzulan kedua

Washington, D.C, IDN Times - Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, mengatakan pihak Kongres Amerika Serikat akan membentuk komisi independen untuk menyelidiki kasus kericuhan yang terjadi di luar gedung Capitol pada Januari 2021 lalu. Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah dibebaskan dari pemakzulan untuk yang kedua kalinya. Bagaimana awal ceritanya?

1. Komisi tersebut akan mencontoh pada penyelidikan serangan tanggal 11 September 2001 lalu

Pelosi Sebut Kongres akan Bentuk Komisi Independen Selidiki CapitolKericuhan yang terjadi di depan gedung Capitol pada bulan Januari 2021 lalu. (Twitter.com/MacFarlaneNews)

Dilansir dari BBC, dalam sepucuk surat kepada anggota parlemen, Pelosi mengatakan komisi tersebut akan mencontoh penyelidikan atas serangan yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 lalu di New York dan Pentagon. Pihak Demokrat serta beberapa anggota partai Republik mendukung penyelidikan yang dilakukan secara independen terhadap kerusuhan tersebut, di mana saat itu menewaskan sebanyak 5 orang. Pelosi juga mengatakan Letnan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, Letjen. Russel Honore, selama beberapa minggu terakhir telah menilai kebutuhan keamanan di Capitol sehubungan dengan serangan itu.

Komisi tersebut mengatakan akan menyelidiki dan melaporkan fakta serta penyebab serangan itu, transisi pemerintahan secara damai, serta kesiapan dan tanggapan baik dari petugas polisi di gedung Capitol maupun penegak hukum lainnya. Dia juga mengatakan bahwa berdasarkan temuan awal Letjen. Russel Honore, Kongres perlu mengalokasikan dana tambahan untuk menyediakan keselamatan anggota dan keamanan di gedung Capitol.

2. Mencontoh penyelidikan serangan yang terjadi 11 September 2001 lalu akan membutuhkan undang-undang baru yang dibuat

Pelosi Sebut Kongres akan Bentuk Komisi Independen Selidiki CapitolIlustrasi buku undang-undang. (Pixabay.com/CQF-avocat)

Komisi independen seperti penyelidikan yang terjadi pada 11 September 2001 lalu kemungkinan akan membutuhkan undang-undang baru untuk dibuat. Hal tersebut dinilai akan meningkatkan penyelidikan lebih tinggi lagi dengan menawarkan perhitungan peristiwa yang didukung pemerintah secara definitif. Namun, panel semacam itu akan menimbulkan resiko perpecahan partisan atau membayangi agenda legislatif di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.

Menurut Senator dari Demokrat sekaligus sekutu Biden, Chris Coons, mengatakan masih ada lebih banyak bukti yang dibutuhkan dan pantas didengar oleh warga Amerika Serikat serta Komisi 11 September 2001 adalah cara untuk memastikan bahwa dapat mengamankan gedung Capitol di masa mendatang. Ia juga menambahkan pihaknya mengungkapkan catatan tentang betapa bertanggung jawab dan betapa hina pelanggaran sumpah konstitusional terhadap Trump sebenarnya.

Jaksa penuntut yang memperdebatkan keyakinan Trump karena dinilai menghasut kerusuhan mengatakan pada hari Minggu, 14 Februari 2021, lalu bahwa mereka telah membuktikan kasusnya. Mereka juga mencerca pemimpin Senat dari partai Republik, Mitch McConnell, serta orang lain yang mereka katakan mencoba melakukan dua cara dalam menemukan mantan Presiden Amerika Serikat tersebut tidak bersalah tetapi mengkritiknya pada saat yang sama.

Baca Juga: Terpilih Lagi, 5 Fakta Ketua DPR AS Nancy Pelosi

3. Dalam perolehan voting pemakzulan, sebanyak 57 suara tidak cukup untuk memakzulkan Trump

Pelosi Sebut Kongres akan Bentuk Komisi Independen Selidiki CapitolMantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Instagram.com/ivankatrump)

Pada hari Sabtu, 13 Februari 2021, lalu pihak Senat Amerika Serikat telah membebaskan Trump dari pemakzulan untuk kedua kalinya karena dianggap menghasut pemberontakan. Pembebasan itu terjadi setelah lebih dari sebulan lamanya kerumunan para pendukung Trump menyerbu gedung Capitol ketika anggota parlemen menghitung hasil akhir Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020 yang secara resmi memenangkan Biden saat itu. Mayoritas senator memilih menghukum Trump dengan perolehan 57 suara, sedangkan yang memilih tidak menghukum Trump hanya memperoleh 43 suara.

Akan tetapi, meski unggul namun perolehan tersebut tidaklah cukup karena untuk memakzulkan secara resmi harus membutuhkan setidaknya minimal 67 suara. Beberapa anggota parlemen yang memilih memakzulkan Trump, di partai Republik mencakup sekitar 7 senator yang memilih menghukum Trump, diantaranya Richard Burr (North Carolina), Bill Cassidy (Louisiana), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Mitt Romney (Utah), Ben Sasse (Nebraska), dan Pat Toomey (Pennsylvania).

Seperti yang diketahui, Trump merupakan Presiden Amerika Serikat pertama sepanjang sejarah yang telah dimakzulkan sebanyak dua kali dan semuanya berhasil dilewati setelah pihak Senat memutuskan untuk menolak memakzulkannya.

Baca Juga: Terpilih Lagi, 5 Fakta Ketua DPR AS Nancy Pelosi

Christ Bastian Waruwu Photo Verified Writer Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya