Pemerintah Militer Thailand Bebaskan Partai Politik Untuk Kampanye

Thailand akan gelar Pemilu pada tanggal 24 Februari 2019

Bangkok, IDN Times - Pemerintah militer Thailand akhirnya membebaskan beberapa partai politik untuk melakukan kampanye menjelang Pemilihan Umum di Thailand pada tanggal 24 Februari 2019 mendatang. Pihak pemerintah sendiri memang ingin sekali mewujudkan kembali demokrasi di Thailand. Bagaimana awal ceritanya?

1. Sebelumnya, pemerintah militer Thailand telah mengambil alih kekuasaan sejak tahun 2014 lalu

Pemerintah Militer Thailand Bebaskan Partai Politik Untuk Kampanyetwitter.com/deji_of_lagos

Dilansir dari Channelnewsasia.com, Thailand akan menggelar Pemilihan Umum pada tanggal 24 Februari 2019 mendatang dan pemerintah militer membebaskan partai-partai politik untuk melakukan kampanye. Pemerintahan militer telah mengambil alih kekuasaan sejak tahun 2014 lalu dengan menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Thailand saat itu, Yingluck Shinawatra, beserta partai politik Pheu Thai yang sangat populer bagi rakyat Thailand.

Pengumuman ini telah mengakhiri larangan kampanye politik dan pihaknya sendiri ingin mewujudkan demokrasi kembali di Thailand. Pada proses Pemilihan Umum yang akan digelar ini kemungkinan menghambat gerakan politik kerakyatan yang didukung oleh mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra dan didukung oleh banyak orang di daerah pedesaan yang menentang pembentukan pemerintahan militer dan kerajaan.

2. Pemerintah Thailand telah mengatur kebebasan politik sejak September 2018 lalu

Pemerintah Militer Thailand Bebaskan Partai Politik Untuk Kampanyetwitter.com/Reuters

Pihak pemerintah Thailand sendiri sebenarnya sudah merencanakan pencabutan larangan kampanye politik sejak bulan September 2018 lalu dan keputusan ini memungkinkan para partai politik untuk melanjutkan pengorganisasian. Kampanye akan dimulai kemungkinan pada bulan Januari 2019 nanti.

"Rakyat dan partai politik akan dapat mengambil bagian dalam kegiatan politik selama periode ini menjelang pemilihan sesuai dengan konstitusi," ungkap pernyataan pemerintah Thailand seperti yang dikutip dari Channelnewsasia.com.

Namun, pengumuman yang dilakukan pada hari ini, 11 Desember 2018, para partai politik harus dapat berkampanye dengan mempresentasikan kebijakan mereka sehingga pihak junta militer bisa memutuskan untuk mengubah atau menghapus undang-undang.

3. Dalam sejarah Thailand, pihak militer setidaknya sudah 12 kali mengambil alih kekuasaan

Pemerintah Militer Thailand Bebaskan Partai Politik Untuk Kampanyetwitter.com/PansehTsewole1

Tampaknya, Thailand memang sudah akrab sekali dengan sejarah campur tangan militer dengan politik. Pasalnya, pihak militer sudah 12 kali melakukan perebutan kekuasaan sejak akhir monarki absolut dan pengenalan konstitusi pertama pada tahun 1982.

Pihak militer sendiri berjanji tidak akan melakukan intervensi politik setelah pemilihan berikutnya namun akan tetapi telah menunda beberapa kali. Sistem pemilihan umum yang baru telah disusun dengan cara yang jelas merugikan partai Pheu Thai. Partai politik tersebut ternyata masih terikat sampai saat ini dengan pemimpin terguling sebelumnya, Thaksin Shinawatra, yang tinggal di pengasingan setelah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi.

Jika itu berlangsung cukup baik dalam proses Pemilihan Umum, mungkin mencoba untuk membentuk pemerintahan, meskipun ada kemungkinan besar perlawanan dari pihak militer.

Baca Juga: Dituduh Vandalisme, Pesepakbola Bahrain Diekstradisi Dari Thailand

Christ Bastian Waruwu Photo Verified Writer Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya