Pemerintah Perancis Pilih Batalkan Kenaikan Pajak Bahan Bakar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Paris, IDN Times - Setelah hampir 3 minggu lamanya unjuk rasa besar-besaran oleh kelompok yang dinamai "rompi kuning" ini, pemerintah Perancis memutuskan untuk membatalkan kenaikan pajak pada bahan bakar. Para pengunjuk rasa menyambut positif atas keputusan ini. Bagaimana awal ceritanya?
1. Langkah ini diumumkan oleh Perdana Menteri Perancis
Dilansir dari BBC, langkah tersebut telah diumumkan oleh Perdana Menteri Perancis, Edouard Philippe, yang sehari sebelumnya pada tanggal 5 Desember 2018 lalu hanya berjanji untuk menunda selama 6 bulan. Protes besar-besaran disertai anarkis ini telah terjadi selama hampir 3 minggu lamanya di beberapa kota di Perancis.
"Pemerintah siap untuk berdialog dan menunjukkannya karena kenaikan pajak ini telah diturunkan dari RUU anggaran 2019," ungkap pernyataan Edouard Phillipe kepada anggota parlemen pada tanggal 5 Desember 2018 seperti yang dikutip dari Aljazeera.com. Para pengunjuk rasa telah menyambut baik keputusan ini namun itu saja tidak cukup untuk meredakan kemarahan publik.
Pihak juru bicara dari kelompok "rompi kuning", Jacline Mouraud, mengatakan keputusan tersebut sudah terlambat. "Saya pikir itu datang terlambat," ungkap Mouraud yang dikutip dari Aljazeera.com. Ia mengatakan kelompoknya belum memikirkan langkah apa yang diambil selanjutnya setelah keputusan ini dan kemungkinan sebagian besar dari mereka terus melakukan unjuk rasa.
2. Perancis merupakan negara dengan angka pajak tertinggi dari semua negara maju
Menurut data OECD, Perancis adalah negara dengan penetapan angka pajak tertinggi dari semua negara maju. Juru bicara pemerintah Perancis, Benjamin Griveaux, mengatakan sebelumnya pada hari Rabu, 5 Desember 2018, bahwa semua kebijakan yang berhubungan dengan pajak harus dievaluasi secara rutin dan harus diubah jika mereka tidak bekerja.
Editor’s picks
"Jika ukuran yang kami ambil merugikan uang publik, ternyata tidak berfungsi, jika tidak berjalan dengan baik, kami tidak bodoh, kami akan mengubahnya," ungkap Griveaux mengenai kenaikan pajak seperti yang dikutip dari Euronews.com. Keputusan yang diambil Macron saat menaikkan bahan bakar pajak membuat dirinya kehilangan mayoritas pendukung yang berasal dari pekerja kelas menengah serta para buruh yang dinilai kebijakannya menguntungkan orang kaya.
Tak hanya itu, Macron ternyata menghadapi tantangan lain, yakni mengurangi kenaikan pajak bahan bakar dari anggaran yang membuat misi Perancis untuk memenuhi target pengurangan emisi CO2 (karbondioksida) seperti yang diatur dalam Perjanjian Paris pada tahun 2015 lebih sulit diwujudkan.
Baca Juga: Mantan Diplomat Perancis Berhasil Menang Pemilihan Presiden Georgia
3. Sebanyak 412 orang pengunjuk rasa telah ditangkap di Paris selama protes besar-besaran
Selama 3 minggu lamanya sejak tanggal 17 November 2018 lalu, setidaknya 412 pengunjuk rasa telah ditangkap oleh kepolisian Perancis di Paris dan 363 pengunjuk rasa masih ditahan hingga saat ini. Gerakan "rompi kuning" ini awalnya adalah gerakan menentang kenaikan pajak bahan bakar solar yang dinilai sangat memberatkan bagi sebagian besar rakyat Perancis.
Akan tetapi, lama-kelamaan gerakan ini menjadi gerakan pemberontakan anti-Macron dengan melontarkan berbagai kritikan keras terhadap Macron bahkan hingga menuntut Macron untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Perancis.
Setelah protes besar-besaran, sebuah survei di Perancis menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan warga Perancis terhadap Macron turun menjadi 23 persen, turun sekitar 6 poin dari bulan November 2018 lalu. Begitu juga dengan kepercayaan terhadap Perdana Menteri Perancis, Edouard Philippe, yang hanya mencapai 26 persen, turun sekitar 10 poin dari bulan November 2018.
Baca Juga: Macron Serukan Hubungan Lebih Erat Antara Perancis Dengan Jerman
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.