Pemerintah Tiongkok Larang Gelar Pesta Ulang Tahun
Ilustrasi pesta ulang tahun. (Pixabay.com/JillWellington)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Beijing, IDN Times - Kebijakan baru dari pemerintah daerah di Tiongkok melarang para pegawai negeri sipil dan anggota Partai Komunis menggelar pesta ulang tahun, acara pindah rumah, serta perayaan perjamuan lainnya. Hal ini bertujuan untuk meneruskan gaya kerja keras serta hidup hemat. Bagaimana awal ceritanya?
1. Daftar tamu serta biaya acara yang dikeluarkan harus dilaporkan kepada pihak berwenang
Ilustrasi kasus korupsi. (Pixabay.com/sajinka2)Dilansir dari The Guardian, pihak berwenang di wilayah Funing, Provinsi Yunnan, Tiongkok, telah menerapkan aturan pembatasan acara pernikahan dan pemakaman, membatasi jumlah tamu yang hadir, dan anggaran makanan. Langkah-langkah tersebut tampaknya ditargetkan untuk mencegah potensi korupsi, termasuk larangan menggunakan kendaraan resmi untuk bisnis atau mengumpulkan hadiah serta uang tunai yang jelas-jelas lebih tinggi nilainya dibandingkan timbal balik normal.
Anggota partai dan pegawai negeri juga diperintahkan untuk memutarkan kembali pernikahan dan pemakaman mewah. Iring-iringan pernikahan tidak boleh berisi lebih dari 10 kendaraan serta resepsi tidak boleh melebihi 20 meja atau total daftar tamu paling banyak 200 orang. Daftar tamu dan biaya pernikahan harus dilaporkan kepada pihak berwenang sebelum acara dimulai serta hadiah dibatasi dengan nilai tidak lebih dari pendapatan bersih per kapita tahun sebelumnya dari warga perkotaan Funing.
Acara pemakaman juga harus dilakukan secara sederhana dan hemat dengan lebih sedikit karangan bunga serta lebih sedikit pembakaran uang palsu.
2. Acara-acara tersebut seringkali terlihat sebagai penanda status sosial
Ilustrasi acara pernikahan. (Pixabay.com/ANURAG1112)Editor’s picks
Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meneruskan gaya kerja keras dan hemat, menumbuhkan dan mempraktikkan nilai-nilai inti sosialis, serta menciptakan lanskap perkotaan dan pedesaan yang baik dari penghematan, kesopanan, serta kejujuran. Acara pernikahan dan pemakaman seringkali dilihat sebagai penanda status sosial dan menjadi urusan yang semakin mewah.
Pemerintah pusat Tiongkok sendiri telah lama meminta warganya untuk menahan perayaan atas nama berhemat atau untuk mengekang perilaku yang dianggap berbahaya. Pada bulan Maret 2021 lalu, beberapa kabupaten di Provinsi Henan, Jiangxi, dan Shandong telah mengeluarkan pedoman atau aturan yang sejalan dengan janji Kementerian Urusan Sipil Tiongkok untuk memobilisasi organisasi masyarakat untuk mengembangkan alternatif yang lebih sederhana, termasuk pernikahan berkelompok.
Baca Juga: Tragedi Berdarah, Tiongkok-Rusia Minta Israel-Palestina Menahan Diri
3. Menurut sebuah laporan LSM Transparansi Internasional, kepercayaan publik Tiongkok dalam pemberantasan korupsi mencapai angka 84 persen
Bendera Tiongkok. (Pixabay.com/SW1994)Sebuah lembaga LSM Transparansi Internasional (TI) telah merilis Indeks Persepsi Korupsi 2020, di mana Tiongkok menempati peringkat ke-78 dari 180 negara. Peringkat Tiongkok dalam daftar telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi laporan tersebut tidak dapat secara obyektif dan sepenuhnya mencerminkan keefektifan upaya anti-korupsi Tiongkok, karena personel, nilai, dan dana TI semuanya didasarkan pada sumber-sumber Barat.
Menurut laporan TI pada tahun 2020, evaluasi publik secara keseluruhan terhadap upaya anti-korupsi di Tiongkok relatif baik, dengan angka 84 persen responden Tiongkok percaya bahwa pemerintah telah membuat kemajuan signifikan dalam menindak kasus korupsi. Sementara itu, 83 persen menilai lembaga anti-korupsi dalam negeri telah memberikan kontribusi positif. Tak hanya itu saja, Direktur Pusat Anti-Korupsi dan Pemerintahan Tsinghua University, Guo Yong, mengatakan pada tahun 2020, Tiongkok menunjukkan keunggulan sistemnya dalam menangani pandemi COVID-19 serta memberantas korupsi, seraya menambahkan bahwa pemerintah Tiongkok mengutamakan rakyat, memperkuat pengawasan atas pengelolaan bahan dan dana anti-pandemi, serta menyelidiki secara serius dan menangani kasus korupsi.
Baca Juga: Puing Roket Tiongkok Jatuh di Samudra Hindia, Dekat Maladewa
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
