Pengembalian Pajak Trump Harus Diserahkan IRS ke Kongres
Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Instagram.com/realdonaldtrump)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington, D.C, IDN Times - Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada hari Jumat, 30 Juli 2021, waktu setempat memerintahkan pihak Internal Revenue Service (IRS) untuk menyerahkan pajak pengembalian mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ke Kongres. Trump sendiri sampai saat ini belum berkomentar terkait kasus mengenai pajak. Bagaimana awal ceritanya?
1. Meskipun tidak wajib dalam undang-undang, setiap Presiden AS telah merilis pengembalian pajak mereka
Ilustrasi laporan pajak. (Pixabay.com/stevepb)Dilansir dari BBC, langkah yang diambil oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat ini membalikkan temuan tahun 2019 lalu bahwa permintaan dari pihak Komite Cara dan Sarana DPR Amerika Serikat dianggap tidak jujur. Keputusan itu tampaknya mengakhiri pertarungan hukum yang panjang atas catatan tersebut dan dipandang sebagai pukulan hukum yang tajam bagi Trump. Meskipun tidak diwajibkan oleh undang-undang, setiap Presiden Amerika Serikat sejak tahun 1976 telah merilis pengembalian pajak mereka, kecuali Trump sendiri.
Kantor Penasihat Hukum Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan pihak Komite Cara dan Sarana DPR Amerika Serikat yang dipimpin oleh Partai Demokrat telah mengajukan permintaan dengan tujuan legislatif yang sah untuk melihat pengembalian pajak Trump, dengan tujuan yang dinyatakan untuk menilai bagaimana pihak IRS mengaudit pengembalian pajak Presiden. Opini setebal 39 halaman itu adalah kebalikan dari opini oleh kantor yang sama, selama pemerintahan Trump, yang telah mendukung penolakan IRS untuk memberikan komite pengembalian Trump. Di bawah undang-undang federal, komite Kongres terkait pajak memiliki "hak luas" untuk mendapatkan informasi pembayar pajak dari Departemen Keuangan Amerika Serikat.
2. Keputusan itu juga muncul setelah adanya keterkaitan dengan bagian penyelidikan kriminal
Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat. (Pixabay.com/MarkThomas)Editor’s picks
Keputusan itu muncul lebih dari setahun setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat
mengatakan bahwa pengembalian pajak Trump dan catatan keuangan lainnya harus diserahkan oleh akuntan lamanya kepada Jaksa Distrik Manhattan, Cyrus Vance Jr., karena panggilan pengadilan yang dikeluarkan sebagai bagian dari penyelidikan kriminal. Organisasi Trump dan mantan Kepala Keuangan, Allen Weisselberg, telah didakwa pada tanggal 1 Juli 2021 lalu oleh Vance dengan kejahatan yang terkait dengan skema dugaan pajak 2005 lalu untuk menghindari pajak atas kompensasi untuk Chief Financial Officer dan eksekutif puncak lainnya.
Trump telah mematahkan argumen preseden puluhan tahun sebaga Calon Presiden dan
penghuni Gedung Putih dengan menolak untuk secara sukarela merilis pengembalian pajak penghasilannya. Dia juga mengatakan bahwa pengembaliannya sedang diaudit oleh IRS sebagai pembenaran untuk tidak mengungkapkan pengembaliannya. Namun, tidak ada larangan bagi wajib pajak untuk mengungkapkannya pengembaliannya kepada publik meskipun pengembalian tersebut sedang diaudit.
Baca Juga: Kisah James K Polk, Presiden Amerika Serikat yang Membeli California
3. Ketua DPR AS menilai pemerintahan Amerika Serikat telah memberikan kemenangan untuk aturan hukum
Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi. (Instagram.com/speakerpelosi)Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa administrasi di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, telah memberikan kemenangan untuk aturan hukum, karena menghormati kepentingan publik dengan mematuhi permintaan yang diajukan oleh Ketua Komite Cara dan Sarana DPR Amerika Serikat, Richard Neal, untuk pengembalian pajak Trump. Ia menambahkan sebagai Ketua atas nama DPR Amerika Serikat, ia memuji Neal atas pencariannya yang bermartabat atas kebenaran dan Departemen Kehakiman di bawah Biden atas penghormatannya terhadap hukum.
Departemen Kehakiman di era Biden memiliki catatan beragam mengenai upaya mereka membalikkan posisi Departemen Kehakiman era Trump yang melindungi mantan Presiden Amerika Serikat tersebut. Di satu sisi, Departemen Kehakiman di bawah Biden terus berargumen bahwa itu harus diizinkan untuk menggantikan Trump sebagai terdakwa dalam gugatan pencemaran nama baik yang diajukan oleh seorang wanita yang tercoreng oleh Trump ketika dia mengklaim Trump melakukan pemerkosaan terhadapnya, E. Jean Carroll. Di sisi lain, pihak Departemen Kehakiman Amerika Serikat baru-baru ini mengindikasikan akan mengizinkan mantan pejabat untuk bersaksi di DPR Amerika Serikat dalam penyelidikan pemberontakan yang terjadi awal Januari 2021 lalu.
Baca Juga: Perenang Amerika Serikat Kena Semprot Usai Raih Medali
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
