Pihak Departemen Kehakiman AS Tak Temukan Bukti Kecurangan Pilpres
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memantau hasil gugatan Pemilu Presiden yang diajukannya. (Instagram.com/realdonaldtrump)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Washington, D.C, IDN Times - Jaksa Agung Amerika Serikat, William Barr, mengatakan pihak Departemen Kehakiman Amerika Serikat tak menemukan klaim dugaan kecurangan Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020 yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump. Padahal sebelumnya, Trump sendiri sudah mengajukan banyak sekali gugatan di beberapa negara bagian. Bagaimana awal ceritanya?
1. Meski demikian, pihak Departemen Kehakiman AS akan terus menerima gugatan Pemilu Presiden
Jaksa Agung Amerika Serikat, William Barr, ketika berbicara di sebuah acara seminar publik pada tanggal 20 Februari 2020 lalu. (Instagram.com/thejusticedept)Dilansir dari BBC, Barr mengatakan bahwa pihak Departemen Kehakiman Amerika Serikat bersama Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat telah menyelidiki klaim kecurangan serta sejauh ini, pihaknya belum menemukan sama sekali bukti yang mendukung. Seorang juru bicara dari Departemen Kehakiman kemudian menekankan bahwa pihaknya belum menyelesaikan penyelidikannya dan akan terus menerima gugatan tersebut dengan penuh semangat sehingga bisa diselesaikan secepat mungkin.
Bulan November 2020 lalu, Barr mengeluarkan perintah kepada seluruh jaksa Amerika Serikat, yang memungkinkan mereka untuk mengejar "tuduhan substansial" mengenai penyimpangan perolehan suara sebelum hasil akhir Pemilu Presiden Amerika Serikat 2020 disahkan. Ia juga menambahkan ada kecenderungan yang berkembang untuk menggunakan sistem peradilan pidana sebagai semacam ancaman default fix-all dan tentunya orang-orang tidak menyukai sesuatu yang mereka inginkan dari pihak Departemen Kehakiman untuk menyelidiki ini.
Tak sampai di situ saja, Barr juga menunjuk seorang jaksa penuntut veteran untuk terus menyelidiki asal usul penyelidikan penasihat khusus, Robert Muller, terhadap dugaan campur tangan dalam urusan Pemilu Presiden Amerika Serikat.
2. Pernyataan yang dilontarkan Barr ini membuat masa depan hubungan antara Barr dengan Trump menimbulkan tanda tanya
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat melantik William Barr sebagai Jaksa Agung Amerika Serikat yang baru pada bulan Februari 2019 lalu. (Instagram.com/thejusticedept)Editor’s picks
Pernyataan Barr tersebut dinilai membuat masa depan hubungan antara dirinya dengan Trump menimbulkan tanda tanya, terutama mengingat fakta bahwa salah seorang pejabat kepercayaan Trump, Chris Krebs, telah dipecat karena pernyataan yang disampaikan ke publik. Sebelumnya, Chris Krebs dipecat setelah mengeluarkan pernyataan dengan membantah kecurangan yang diajukan oleh Trump serta menilai Pemilu Presiden kali ini merupakan yang paling aman dalam sejarah Amerika Serikat. Barr sendiri sudah pergi ke Gedung Putih pada hari Selasa, 2 Desember 2020, waktu setempat untuk pertemuan yang direncanakan sebelumnya dengan Kepala Staf Gedung Putih, Mark Meadows.
Pihak kuasa hukum dari Donald Trump melalui dua pengacaranya, Rudy Giuliani dan Jenna Ellis, dengan cepat menolak pernyataan yang disampaikan oleh Barr. Tak hanya itu saja, pihak kuasa hukum Trump mengulangi klaim mereka bahwa mereka memiliki banyak sekali bukti pemungutan suara ilegal yang terjadi setidaknya di 6 negara bagian dan menurut mereka itu tidak diungkapkan oleh pihak Kejaksaan Agung Amerika Serikat. Mereka juga menilai Barr melontarkan pernyataan tersebut tanpa adanya pengetahuan atau penyelidikan atas penyimpangan substansial serta bukti penipuan sistemik.
Baca Juga: Kalah Pilpres AS, Nasib Proposal Damai Israel-Palestina Versi Trump
3. Beberapa gubernur dari Republik justru menolak kecurangan yang diajukan Trump
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat menggelar pertemuan dengan membahas perjanjian antara Sudan dan Israel pada tanggal 24 Oktober 2020 lalu. (Instagram.com/realdonaldtrump)Pada hari Senin, 30 November 2020, Gubernur Arizona, Doug Docey, mengatakan Pemilu Presiden Amerika Serikat kali ini berlangsung aman meski mendapatkan kecaman dari Trump. Padahal, Doug Docey merupakan salah satu anggota dari partai Republik dan mengakui sudah cukup blak-blakan tentang sistem Pemilu Presiden di negara bagian Arizona. Bahkan, Gubernur Arizona justru memuji undang-undang dan praktik yang diterapkan dapat memberdayakan para pemilih.
Menurut Sekretaris Negara Bagian Arizona, Joe Biden telah mengalahkan Trump dengan keunggulan 10.457 suara. Sekitar 2 minggu lalu, Gubernur negara bagian Georgia, Brian Kemp, yang juga merupakan anggota partai Republik, menolak klaim Trump untuk membatalkan hasil akhir di negara bagian Georgia setelah disertifikasi. Trump sebelumnya telah membuat serangkaian klaim penipuan yang tidak berdasarkan di negara bagian itu sehingga ia takluk dari Biden dengan selisih 12.000 suara.
Tak ketinggalan, Trump juga mengkritik Kemp karena caranya dalam menangani perhitungan suara di negara bagian itu.
Baca Juga: Trump Dikabarkan Sengaja Tak Mau Ngaku Kalah karena Ingin Balas Dendam
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
