PM India Dijadwalkan Bertemu dengan Pejabat Kashmir Pro-India
Perdana Menteri India, Narendra Modi. (Twitter.com/N_RamchanderRao)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
New Delhi, IDN Times - Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan bertemu dengan para pejabat Kashmir pro-India pada hari Kamis, 24 Juni 2021, ini waktu setempat. Para ahli setempat menilai ini merupakan cara dalam menangkal kritikan yang semakin meluas. Bagaimana awal ceritanya?
1. Ini adalah yang pertama kalinya sejak pemerintah India mencabut semi-otonomi kawasan itu
Perdana Menteri India, Narendra Modi. (Instagram.com/narendramodi)Dilansir dari Independent.co.uk, Perdana Menteri India dijadwalkan mengadakan pertemuan penting dengan politisi pro-India dari Kashmir yang disengketakan pada hari Kamis, 24 Juni 2021, ini waktu setempat. Ini merupakan yang pertama kalinya sejak pemerintah India mencabut semi-otonomi wilayah itu sambil memenjarakan banyak dari mereka dalam tindakan keras. Para ahli mengatakan pertemuan itu dimaksudkan untuk menangkal kritik yang semakin meningkat di dalam dan luar India setelah pemerintah Modi pada Agustus 2019 lalu menurunkan status kawasan itu, dengan membaginya menjadi dua wilayah federal, yakni Ladakh dan Jammu-Kashmir, serta menghapus perlindungan warisan di tanah dan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.
Sejak saat itu, pihak berwenang India telah memberlakukan banyak perubahan administratif melalui undang-undang baru, yang sering dirancang oleh birokrat, yang memicu kebencian serta kemarahan karena banyak yang menyamakan langkah tersebut dengan awal kolonialisme pemukim. Modi telah berulang kali menyebut perubahan itu terlambat dan perlu untuk mendorong pembangunan ekonomi serta sepenuhnya mengintegrasikan Kashmir dengan India.
2. Ada 3 pejabat tinggi Kashmir yang diundang pada pertemuan kali ini
Suasana di sekitar wilayah Kashmir, India. (Pixabay.com/rohitsingh_88)Seperti yang diketahui, wilayah Kashmir merupakan wilayah dengan mayoritas Muslim dan terbagi antara India dan Pakistan yang sama-sama mengklaimnya secara keseluruhan. Pemberontak telah berperang melawan pemerintahan India sejak tahun 1989 lalu dan sebagian besar Muslim Kashmir mendukung tujuan pemberontak agar wilayah tersebut dipersatukan baik di bawah pemerintahan Pakistan atau sebagai negara merdeka. Modi memimpin pertemuan di New Delhi pada hari Kamis, 24 Juni 2021, malam ini waktu setempat yang kemungkinan akan dihadiri oleh 14 pemimpin politik kawasan Himalaya, termasuk anggota dari partai Modi sendiri.
Editor’s picks
Di antara mereka yang diundang adalah 3 mantan pejabat tinggi Kashmir diantaranya Farooq Abdullah, putranya bernama Omar Abdullah, dan Mehbooba Mufti, yang tak lain merupakan mitra koalisi regional Partai Bharatiya Janata selama hampir 2 tahun setelah Pemilu Regional tahun 2016 lalu. Ketiganya dan beberapa pemimpin lain yang diundang termasuk di antara ribuan yang ditangkap serta ditahan selama berbulan-bulan pada tahun 2019 lalu. Mereka telah mengkritik kebijakan India di Kashmir serta membentuk aliansi dengan 4 partai lain untuk melawan mereka dan menyebut mereka dengan sebutan sangat picik dan tidak konstitusional.
Baca Juga: India Instruksikan Hapus Konten soal COVID-19 Varian India
3. Pada hari Selasa, 22 Juni 2021, lalu para politisi Kashmir mendesak Modi memulihkan otonomi Kashmir
Para politisi Kashmir mendesak Perdana Menteri India, Narendra Modi, untuk memulihkan otonomi wilayah Kashmir pada hari Selasa, 22 Juni 2021, lalu. (Twitter.com/DKashmirimages)Pada hari Selasa, 22 Juni 2021, lalu para politisi Kashmir akan mendesak Modi untuk memulihkan otonomi wilayah Kashmir yang dikelola India ketika mereka bertemu dengannya untuk pembicaraan pertama sejak dia mencabut status khusus kawasan itu sekitar 2 tahun yang lalu. Pemerintah India telah berjuang selama beberapa dekade untuk meredam sentimen separatis di satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim, dengan
menyalahkan tetangganya, Pakistan, karena mendukung adanya pemberontakan bersenjata di wilayah Himalaya, yang dibantah oleh Pakistan.
Menegaskan kembali kendali India pada Agustus 2019 lalu, Modi menghapus Pasal 370 Konstitusi, mengakhiri otonomi wilayah dan menghapus status kenegaraannya dengan membaginya menjadi wilayah federal Jammu-Kashmir serta Ladakh yang didominasi beragama Buddha. Pemerintah India juga memberlakukan pembatasan komunikasi selama berbulan-bulan di lembah Kashmir yang sangat sensitif untuk melumpuhkan oposisi. Para pemimpin senior Konfederasi Nasional juga bertemu selama akhir pekan dan mendukung keputusan untuk mendorong pemulihan status kenegaraan dan status khusus.
Keputusan tahun 2019 lalu untuk menarik otonomi Kashmir yang dikelola India menarik reaksi tajam dari Pakistan, yang mengarah pada penurunan hubungan diplomatik dan penangguhan perdagangan.
Baca Juga: Catat! Gejala COVID-19 Varian Delta Asal India
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
