Sekjen PBB Sarankan Tunda Pertemuan Virtual Menteri ASEAN
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. (Instagram.com/antonioguterres)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyarankan untuk menunda pertemuan para menteri dari negara-negara ASEAN dalam pernyataannya pada Kamis (14/10) waktu setempat. Alasannya karena ia tidak mau mendahulukan keputusan dari seluruh negara anggota PBB mengenai perwakilan Myanmar.
1. Keputusan itu diambil ketika utusan militer Myanmar datang ke pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri dari Asia Tenggara
Dilansir dari Aljazeera.com, Guterres meminta untuk menunda pertemuan virtual dengan para menteri dari seluruh negara ASEAN pada menit-menit akhir untuk menghindari sinyal pengakuan terhadap pemerintah militer Myammar dengan berada di ruang online yang sama dengan utusan militer.
Akan tetapi sehari sebelumnya, Guterres meminta ASEAN untuk menunda pertemuan sampai waktu yang dapat diadakan dalam format yang disepakati bersama, mengingat masalah internasional dan regional yang mendesak yang sedang berlangsung.
Para diplomat PBB, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Guterres tidak ingin
mendahului keputusan negara-negara anggota PBB tentang siapa yang akan duduk di kursi Myanmar di badan dunia tersebut setelah klaim saingan dibuat oleh militer dan Duta Besar Myanmar untuk PBB saat ini, Kyaw Moe Tun.
Kabar mengenai keenganan Guteerres untuk terlihat pada pertemuan yang sama ketika seorang utusan militer datang ketika para menteri luar negeri ASEAN akan mengadakan pertemuan khusus pada Jumat waktu setempat untuk membahas pengecualian pemimpin kudeta dan Kepala Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, dari pertemuan puncak yang akan datang.
Situasi Myanmar saat ini di tengah meningkatnya frusteasi atas kegagalan militer Myanmar yang berkuasa untuk mematuhi peta jalan perdamaian yang disusun 6 bulan yang lalu.
Beberapa anggota ASEAN, seperti Filipina, Indonesia, dan Malaysia, mengatakan Min Aung Hlaing harus dilarang menghadiri KTT, yang dijadwalkan akan dimulai pada (26/10) ini, mengingat kegagalan militer untuk membuat kemajuan dalam rencana perdamaian.
2. Sebuah surat terbuka meminta ASEAN tidak mengundang pemerintah militer Myanmar
Baca Juga: ASEAN : Pengertian, Jenis dan Contohnya
Sebuah surat terbuka yang dirilis pada Rabu (13/10) lalu, anggota parlemen ASEAN untuk HAM, sekelompok anggota parlemen regional, mendesak ASEAN untuk tidak mengundang rezim militer Myanmar ke KTT karena pengabaian terang-terangan untuk konsensus 5 poin.
Editor’s picks
Dalam surat tersebut menjelaskan kurangnya ketegasan dan konsekuensi dari penghinaan total militer terhadap kesepakatan para pemimpin ASEAN berisiko merusak legitimasi blok tersebut sebagai pemain regional kunci yang dapat membawa perdamaian dan stabilitas.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, membahas gejolak yang terus berlanjut di Myanmar dengan Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Erywan Yusof, melalui telepon pada Kamis waktu setempat.
Keduanya menyatakan keprihatinan atas kekerasan dan krisis yang memburuk di negara itu dan perlunya militer untuk mengakhiri kekerasan, membebaskan mereka yang dipenjara secara tidak adil, dan memulihkan transisi negara menuju demokrasi.
"Mereka juga menegaskan kembali perlunya meminta pertanggungjawaban rezim militer Myanmar terhadap Konsensus Lima Poin ASEAN dan memfasilitasi kunjungan yang berarti oleh Erywan ke Myanmar untuk memasukkan keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan," ungkap pernyataan dari pihak Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari Aljazeera.com.
3. Militer Myanmar melarang adanya pertemuan dengan Aung San Suu Kyi
Seorang utusan khusus yang ditunjuk oleh PBB membatalkan kunjungan ke Myanmar pekan ini setelah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan dapat bertemu dengan Pemimpin Myanmar yang terguling, Aung San Suu Kyi, dan orang lain yang telah dia usulkan untuk dikunjungi.
Alasan militer Myanmar melarang pertemuan dengan Suu Kyi untuk menjaga perdamaian dan ketenangan.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan negara itu telah setuju untuk mengizinkan kunjungan pekan ini oleh Erywan Yusof, tetapi dia membatalkan setelah diberitahu oleh Myanmar bahwa dia tidak dapat bertemu tokoh yang dimaksud.
Pernyataan itu tidak menyebutkan siapa yang ingin ditemui Erywan, tetapi pada September 2021 lalu mengatakan bahwa itu termasuk Suu Kyi.
Juru bicara militer Myanmar, Mayjen. Zaw Min Tun, sebelumnya menjelaskan Erywan tidak dapat bertemu dengan Suu Kyi karena tuntutan pidana terhadapnya.
"Karena Myanmar telah memprioritaskan perdamaian dan ketenangan di negara itu, beberapa permintaan yang melampaui izin undang-undang yang ada akan sulit untuk diakomodasi," ungkap pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Myanmar yang dilansir dari Abc.net.au.
Pada Agustus 2021 lalu, para Menteri Luar Negeri ASEAN menunjuk Erywan sebagai utusan mereka untuk membantu menengahi berakhirnya krisis Myanmar.
Baca Juga: Australia Tegaskan Komitmen untuk Dukung Sentralitas ASEAN
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
