Sepanjang 2021, Peretas Korut Berhasil Curi 400 Juta Dolar AS

PBB menuding Korea Utara menggunakan dana itu untuk nuklir

Pyongyang, IDN Times - Sepanjang tahun 2021 lalu, para peretas dari Korea Utara berhasil mencuri aset digital dengan total sebesar 400 juta dolar AS atau setara dengan Rp5,73 triliun, yang dinilai merupakan salah satu paling sukses dalam catatan peretasan. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuding Korea Utara menggunakan dana tersebut untuk program nuklir dan rudal balistik.

1. Laporan dari pakar blokchain menilai peretasan yang dilakukan oleh Korea Utara tumbuh sekitar 40 persen 

Dilansir dari The Guardian, berdasarkan perusahaan analisis blokchain, Chainalysis, pada Kamis (13/1/2022) waktu setempat mengatakan bahwa Korea Utara telah melakukan
setidaknya 7 serangan pada platform cryptocurrency yang mengekstraksi aset digital senilai hampir 400 juta dolar AS atau setara dengan Rp5,73 triliun, yang dinilai merupakan salah satu tahun paling sukses dalam catatan.

"Dari tahun 2020 hingga 2021 lalu, jumlah peretasan yang terkait dengan Korea Utara melonjak dari 4 menjadi 7 serta nilai yang diekstraksi dari peretasan ini tumbuh sebesar 40 persen," ungkap dari laporan pakar analisis blokchain, Chainalysis, yang dilansir dari The Guardian.

Laporan tersebut menambahkan begitu Korea Utara mendapatkan hak asuh atas dana
tersebut, mereka memulai proses pencucian uang yang hati-hati untuk menutupi dan
menguangkannya.

Panel ahli PBB yang memantau sanksi terhadap Korea Utara menuduh mereka menggunakan dana curian tersebut untuk mendukung program nuklir serta rudal balistiknya guna menghindari sanksi.

Pihak Korea Utara sendiri belum memberikan tanggapan tetapi sebelumnya telah merilis
pernyataan yang menyangkal tuduhan peretasan.

2. Berdasarkan data dari perusahaan Chainalysis, para peretas menggunakan sejumlah teknik untuk mencuri aset digital 

Baca Juga: Lagi, Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik Kedua

Berdasarkan data dari perusahaan Chainalysis, para peretas menggunakan sejumlah teknik, termasuk umpan phising, eksploitasi kode, dan malware untuk menyedot dana dari dompet "panas' organisasi serta kemudian memindahkannya ke alamat yang dikendalikan Korea Utara.

Dompet panas cryptocurrency terhubung ke internet dan jaringan cryptocurrency sehingga
rentan terhadap peretasan.

Mereka digunakan untuk mengirim dan menerima cryptocurrency serta memungkinkan para pengguna untuk melihat berapa banyak token atau koin yang mereka miliki.

Sebagian besar ahli merekomendasikan untuk memindahkan sejumlah besar uang kripto
yang tidak diperlukan sehari=hari ke dompet "dingin", yang terputus dari internet yang lebih luas.

Pihak Chainalysis mengatakan kemungkinan sebagian besar serangan tahun 2021 lalu dilakukan oleh apa yang disebut Lazarus Group, kelompok peretasan yang disetujui oleh AS, yang diyakini dikendalikan oleh Biro Intelijen Utama Korea Utara, Biro Umum Pengintaian.

Lazarus Group sebelumnya telah dituduh terlibat dalam serangan ransomware "WannaCry",
peretasan bank internasional dan rekening pelanggan serta serangan siber terhadap Sony Pictures pada tahun 2014 lalu.

3. Belum lama ini, Korea Utara mengecam pemerintahan AS karena sanksi baru yang diberikan

Sepanjang 2021, Peretas Korut Berhasil Curi 400 Juta Dolar ASHubungan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. (Pixabay.com/geralt)

Pada Jumat (14/1/2022) waktu setempat, pihak Korea Utara mengecam pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, karena menjatuhkan sanksi baru terhadap negara itu atas uji coba rudal terbarunya dan memperingatkan tindakan yang lebih kuat serta lebih eksplisit jika AS mempertahankan "sikap konfrontatifnya".

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri
Korea Utara yang tidak disebutkan namanya membela peluncuran rudal hipersonik Korea
Utara baru-baru ini sebagai latihan pertahanan diri yang benar.

Juru bicara itu mengatakan sanksi baru tersebut menggarisbawahi niat AS yang bermusuhan yang bertujuan untuk mengisolasi dan mencekik Korea Utara meskipun AS berulang kali menyerukan Korea Utara untuk melanjutkan diplomasi yang berhenti karena
ketidaksepakatan tentang pencabutan sanksi dan langkah-langkah perlucutan senjata nuklir.

Sebelumnya, pemerintahan Biden pada Rabu (12/1/2022) lalu menjatuhkan sanksi pada 5
warga Korea Utara atas peran mereka dalam memperoleh peralatan dan teknologi untuk
program rudal Korea Utara sebagai tanggapannya terhadap uji coba rudal terbaru Korea
Utara pekan ini dan juga mengatakan akan mencari sanksi baru PBB.

Pengumuman tersebut oleh Departemen Keuangan AS datang hanya beberapa jam setelah Korea Utara mengatakan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, mengawasi uji coba rudal hipersonik yang berhasil pada Selasa (11/1/2022) lalu yang dia klaim akan sangat meningkatkan pencegah perang nuklir negara itu.

Christ Bastian Waruwu Photo Verified Writer Christ Bastian Waruwu

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya