Cerai, Pengadilan Perintahkan Suami Beri Kompensasi ke Istri
Ilustrasi perceraian. (Unsplash.com/zorianast)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Beijing, IDN Times - Usai resmi bercerai, pengadilan setempat memerintahkan suami untuk membayar kompensasi ke istri atas pekerjaan rumah yang dia lakukan selama 5 tahun terakhir selama menjadi pasangan suami istri. Kasus perceraian tersebut menjadi perdebatan di dunia maya Tiongkok akhir-akhir ini. Bagaimana awal ceritanya?
1. Wanita tersebut akan menerima bayaran sebesar 50 ribu yuan atau setara dengan Rp109,1 juta
Mata uang Yuan. (Unsplash.com/eprouzet)Dilansir dari BBC, pengadilan perceraian di Beijing telah membuat sebuah keputusan dengan memerintahkan pria tersebut memberi kompensasi kepada mantan istrinya sebesar 50 ribu yuan atau setara dengan Rp109,1 juta usai dinyatakan resmi bercerai pada hari Selasa, 23 Februari 2021, waktu setempat. Kasus perceraian ini sendiri menimbulkan perdebatan bagi kalangan netizen Tiongkok, dengan beberapa netizen mengatakan nilai kompensasi tersebut dianggap terlalu sedikit. Keputusan itu muncul setelah Tiongkok memperkenalkan kode sipil baru.
Menurut catatan pengadilan, pria yang diidentifikasi dengan nama belakang Chen ini telah mengajukan gugatan cerai tahun 2020 lalu terhadap istrinya dengan nama belakang Wang setelah menikah pada tahun 2015 lalu. Sebelumnya, Wang enggan untuk bercerai pada awalnya, namun kemudian meminta kompensasi secara finansial, dengan alasan bahwa Chen tidak memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dalam pekerjaan rumah atau mengasuh anak mereka sendiri. Pada akhirnya, pengadilan setempat telah mengabulkan permintaan Wang yang memerintahkan dia membayar tunjangan bulanan sebesar 2.000 yuan atau setara dengan Rp4,4 juta serta pembayaran kompensasi satu kali sebesar 50 ribu yuan atau setara dengan Rp109,1 juta.
2. Undang-undang baru yang mengatur perceraian di Tiongkok telah diberlakukan sejak awal tahun 2021 lalu
Ilustrasi buku dan palu pengadilan. (Pixabay.com/succo)Keputusan tersebut dilakukan sesuai dengan kode sipil baru di Tiongkok yang mulai diberlakukan sejak awal tahun 2021 lalu. Di bawah undang-undang baru, pasangan berhak menuntut kompensasi dalam perceraian jika dia lebih bertanggung jawab dalam membesarkan anak, merawat kerabat lansia, serta membantu pasangan dalam pekerjaan mereka. Sebelumnya, pasangan yang bercerai hanya dapat meminta kompensasi semacam itu jika perjanjian pranikah telah ditandatangani, sebuah praktik yang tidak umum di Tiongkok.
Editor’s picks
Mengambil petik dari pelajaran perceraian ini, beberapa netizen meminta kepada para wanita untuk terus mengejar karier mereka setelah menikah, namun ada juga yang mengatakan bahwa pria harus memikul lebih banyak tugas rumah tangga sejak awal pernikahan. Menurut Organisastion for Economic Co-operation and Development (OECD), sebagian besar wanita Tiongkok telah menghabiskan hampir 4 jam dalam sehari untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dibayar, di mana itu merupakan 2,5 kali lipat dari waktu pria.
Ini justru lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata di negara-negara OECD, di mana perempuan menghabiskan waktu 2 kali lebih banyak dibandingkan pria untuk pekerjaan tanpa dibayar.
Baca Juga: 5 Film Bertema Kehidupan Setelah Perceraian, Sangat Menginspirasi
3. Para pasangan suami istri di Tiongkok bergegas melakukan gugatan cerai sebelum undang-undang tersebut diberlakukan
Ilustrasi perceraian. (Pixabay.com/stevepb)Sebelum undang-undang yang mengatur perceraian di Tiongkok diberlakukan, para pasangan suami istri langsung bergegas menggugat cerai. Dalam undang-undang baru tersebut yang sudah disahkan pada bulan Mei 2020 lalu dan diberlakukan awal tahun 2021 ini, mengharuskan pasangan mengambil bagian dalam periode tenang selama 30 hari sebelum mengajukan gugatan cerai. Jika salah satu dari pihak pasangan memutuskan untuk membatalkan perceraian selama periode tersebut, pihak yang dirugikan harus mengajukan cerai lagi dan menunggu selama 30 hari ke depan.
Wakil Presiden dan Profesor Fakultas Hukum dari Tsinghua University, Cheng Xiao, mengatakan bahwa undang-undang tersebut diberlakukan dengan bermaksud mengekang perceraian impulsif. Langkah ini sendiri dipandang sebagai bagian dari negara yang menempatkan keharmonisan keluarga di pusat budayanya, untuk mencegah pasangan yang frustrasi agar tidak berpisah. Tingkat perceraian di Tiongkok mengalami peningkatan pesat selama 15 tahun terakhir ini, sejak aturan perceraian agak longgar.
Pada tahun 2003, sekitar 1,3 juta pasangan memilih bercerai, namun pada tahun 2018 lalu melonjak menjadi 4,5 juta pasangan. Dalam undang-undang tersebut juga dikecualikan dalam kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), akan tetapi hal tersebut justru akan semakin memperumit masalah bagi para korban KDRT.
Baca Juga: Mengenal Paralel-Parenting, Pola Asuh pada Perceraian Konflik Tinggi
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
