WHO Minta Percepat Hasil Investigasi Kasus Pelecehan Seksual
Direktur Umum WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Facebook.com/DrTedros.Official)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jenewa, IDN Times - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan penyelidikan independen atas kasus pelecehan seksual yang terjadi di Republik Demokratik Kongo menargetkan hasil temuan pada akhir Agustus 2021 ini. Peristiwa tersebut membuat pihak WHO menghadapi tekanan dari para pendonor. Bagaimana awal ceritanya?
1. Sebuah laporan mengatakan bahwa peristiwa pelecehan seksual terjadi pada tahun 2019 lalu
Direktur Umum WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Facebook.com/DrTedros.Official)Dilansir dari Aljazeera.com, sebuah laporan pada awal Mei 2021 lalu mengatakan email internal mengungkapkan bahwa manajemen WHO mengetahui klaim pelecehan seksual yang terjadi di Republik Demokratik Kongo terjadi pada tahun 2019 lalu serta ditanya bagaimana cara menanganinya. Direktur Umum WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan kepada sesi menteri tahunan organisasi tersebut bahwa beberapa negara bagian dibuat frustrasi dengan kepercayaan penyelidikan. Tuduhan tersebut merusak kepercayaan pada WHO dan mengancam pekerjaan kritis yang telah dilakukan.
Tedros mengatakan komisi independen mendirikan markasnya di Goma, Republik Demokratik Kongo, pada bulan Maret 2021 lalu serta menyewa perusahaan investigasi yang memulai penyelidikan lapangan pada awal Mei 2021 lalu. Terlepas dari tantangan keamanan di wiayah Kivu Utara, Republik Demokratik Kongo, dan letusan gunung berapi dalam seminggu terakhir, dia mengatakan bahwa tim telah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu hingga komisi menyampaikan laporannya pada akhir Agustus 2021 ini.
2. Sebanyak 53 negara telah menyuarakan kewaspadaan atas laporan tersebut
Bendera-bendera anggota PBB. (Pixabay.com/Anfaenger)Editor’s picks
Pada hari yang sama, sekitar 53 negara telah menyuarakan kewaspadaan bahwa para pemimpin WHO mengetahui tuduhan pelecehan seksual terhadap staf badan PBB dan gagal melaporkannya. Dalam pernyataan bersama, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jepang, dan negara-negara lainnya menuntut Direktur Umum WHO menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan patut dicontoh dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual, menyusul adanya laporan bahwa manajemen WHO mengetahui kasus yang dituduhkan di Republik Demokratik Kongo dan tidak melakukannya secara bertindak.
Menyampaikan pernyataan bersama kepada majelis tahunan utama WHO, Duta Besar Kanada untuk PBB, Leslie Norton, mengatakan nada tersebut harus diatur dari atas serta bahwa 53 negara menginginkan hasil yang kredibel dalam menangani masalah tersebut. Ia mengatakan sejak bulan Januari 2018 lalu pihaknya telah menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai tuduhan yang berkaitan dengan masalah eksploitasi dan pelecehan seksual, hanya pelecehan seksual, serta penyalahgunaan wewenang, terkait kegiatan WHO.
Baca Juga: Ekstrimis Serang Desa di Kongo, 12 Orang Dilaporkan Tewas
3. Penyelidikan selama setahun terakhir ini menemukan bahwa lebih dari 50 wanita telah menuduh pekerja bantuan saat virus Ebola terjadi
Ilustrasi pemeriksaan dokumen. (Pixabay.com/mohamed_hassan)WHO dan dua badan PBB lainnya terguncang pada bulan September 2020 lalu setelah adanya sebuah laporan mendokumentasi dugaan eksploitasi dan pelecehan terhadap perempuan oleh staf badan PBB selama krisis Ebola sekitar tahun 2018-2020. Begitu juga dengan proses penyelidikan selama setahun menemukan bahwa lebih dari 50 wanita telah menuduh pekerja bantuan Ebola, terutama dari WHO tetapi juga dari badan-badan PBB lainnya serta mengorganisasi non-pemerintah
Kesamaan antara laporan yang diberikan oleh wanita di kota Beni, Republik Demokratik Kongo bagian timur, yang menunjukkan bahwa praktik tersebut telah tersebar luas. Sebuah laporan auditor eksternam WHO, yag diprenstasikan pada hari yang sama, menyebutkan sebanyak 14 kasus pelecehan seksual yang melibatkan karyawan WHO pada tahun 2019 lalu, termasuk kasus di Republik Demokratik Kongo, dibandingkan dengan 11 kasus pada tahun 2019 lalu.
Baca Juga: Kongo: Pemimpin Islam Dibunuh di Dalam Masjid
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
