Comscore Tracker

Jepang Desak Korsel Batalkan Tuntutan Kompensasi PD II

Korsel tuntut kompensasi bagi wanita korban pelecehan

Tokyo, IDN Times - Menteri Luar Negeri Jepang pada Senin (18/01) menuduh Korea Selatan semakin memperburuk hubungan yang sudah lama tegang dengan membuat tuntutan 'ilegal' untuk memberikan kompensasi atas pelecehan seksual yang terjadi pada para perempuan Korea Selatan dan eksploitasi pekerja paksa selama Perang Dunia II.

Dalam sebuah pidato kebijakan diplomatik di parlemen, Toshimitsu Motegi mengungkapkan bahwa keputusan pengadilan Korea Selatan baru-baru ini merupakan 'perkembangan abnormal yang sama sekali tidak mungkin di bawah hukum internasional dan hubungan bilateral'. Keputusan itu memerintahkan Jepang agar memberikan kompensasi pada 12 wanita Korea Selatan yang menjadi korban pelecehan seksual di rumah bordil militer Jepang selama masa perang. 

Seperti dikutip dari Associated Press, Motegi mengatakan, "kami sangat mendesak Korea Selatan agar memperbaiki pelanggaran hukum internasional secepat mungkin dan memulihkan hubungan yang sehat."

1. Tuntutan diajukan demi wanita Korea Selatan yang menjadi korban pelecehan tentara Jepang  

Jepang Desak Korsel Batalkan Tuntutan Kompensasi PD IIIlustrasi Pemerkosaan (IDN Times/Mardya Shakti)

Pada Senin (18/01), Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea Selatan menuntut pemerintah Jepang agar memberikan dana sebesar 100 juta won atau setara Rp1,3 miliar kepada setiap wanita Korea Selatan yang totalnya terdapat 12 wanita lanjut usia  yang mengajukan tuntutan hukum. Tuntutan tersebut telah diajukan pada tahun 2013 atas penderitaan yang mereka alami selama masa perang menjadi 'wanita penghibur'.

Wanita-wanita tersebut termasuk di antara puluhan ribu wanita di seluruh penjuru Asia dan Pasifik yang pada kala itu diduduki Jepang. Mereka dipaksa dan dibawa ke rumah bordil tentara Jepang serta dijadikan budak seksual.

2. Hubungan kedua negara memang sudah buruk 

Jepang Desak Korsel Batalkan Tuntutan Kompensasi PD IIPatung 'Comfort Women' Korea didirikan oleh aktivitis Korea Selatan, menunjukkan ketidaksetujuan atas perilaku Jepang yang tidak bertanggung jawab. pixabay.com/Lisy_

Melansir dari Channel News Asia, sebelumnya hubungan antara Korea Selatan dan Jepang memang sudah berada di level terendah selama berabad-abad. Ketegangan bermula ketika Korea Selatan membuat keputusan atas tindakan Jepang selama 35 tahun masa pemerintahannya di Semenanjung Korea pada tahun 1910-1945. Hadirnya keputusan baru-baru ini semakin memperburuk ketegangan di antara keduanya. 

Pada 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan pernah menuntut pemerintah Jepang agar memberikan ganti rugi bagi beberapa warga Korea Selatan yang pernah melakukan kerja paksa di pabrik milik Jepang selama masa perang. 

Perselisihan terkait kerja paksa tersebut semakin meningkat dan menjadi sengketa perdagangan. Lebih lanjut, perselisihan itu mendorong Korea Selatan mengancam pihak Jepang dengan membatalkan perjanjian pembagian intelijen militer tahun 2016. Padahal, perjanjian tersebut merupakan bagian penting dari kerja sama pertahanan regional kedua negara dengan Amerika Serikat. 

Setelah terbitnya keputusan pengadilan tersebut, Jepang memprotes dan mengatakan bahwa semua ganti rugi pada masa perang diselesaikan berdasarkan perjanjian tahun 1965. Jepang memberikan bantuan ekonomi sebesar 500 juta dolar AS atau setara Rp6,3 miliar.

Baca Juga: Parlemen Korea Selatan Setujui UU Anti Korea Utara

3. Jepang memprotes keputusan pengadilan Korea Selatan 

Jepang Desak Korsel Batalkan Tuntutan Kompensasi PD IIIlustrasi perbudakan seksual wanita Korea oleh tentara Jepang. laist.com

Di Seoul, Presiden Moon Jae In pada hari Senin (18/01) mengatakan bahwa hal itu tidak akan menjadi hubungan bilateral yang diinginkan, apabila kedua negara gagal menemukan solusi diplomatik sebelum pengadilan Korea Selatan melikuidasi seluruh aset total milik perusahaan Jepang. Aset tersebut telah disita sesaat setelah mereka menolak memberikan kompensasi kepada para pekerja paksa Korea Selatan di masa perang.

Moon juga menggambarkan bahwa kasus 'wanita penghibur' merupakan sebuah perkembangan yang sejujurnya rumit bagi Korea Selatan dapat berdamai dengan Jepang. Ia tak mengatakan kemungkinan adanya upaya diplomatik pada saat konferensi pers. 

Menurut Montegi, Korea Selatan telah dianggap sebagai 'tetangga penting' dan kerjasama antara Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat sangat diperlukan untuk keamanan regional, mengingat program nuklir dan rudal Korea Utara. 

4. Di tahun 1995, Jepang telah menawarkan kompensasi dan permintaan maaf kepada 'wanita penghibur' korban pelecehan tentara Jepang

Jepang Desak Korsel Batalkan Tuntutan Kompensasi PD IISalah satu patung 'Comfort Women' Korea yang dibangun di Berlin, Jerman. instagram.com/trostfrauen

Sebelumnya, di tahun 1995, Jepang melalui organisasi semi-pemerintah Asian Women's Fund (AWF) telah menawarkan pembayaran dan surat permintaan maaf kepada para wanita di lima negara yang menjadi korban pelecehan seksual semasa perang. Langkah ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan dengan kelima negara tersebut, namun Korea Selatan menolaknya. 

Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, sebanyak 61 wanita Korea Selatan masing-masing menerima sebesar 5 juta yen atau sebesar Rp676 juta dari keseluruhan dana 367 juta yen atau setara Rp Rp50 miliar. Akan tetapi, tak sedikit yang menolak untuk menerima uang tersebut. 

5. Seharusnya Korea Selatan dan Jepang telah mencapai kesepakatan akhir di tahun 2015 

Jepang Desak Korsel Batalkan Tuntutan Kompensasi PD IIPresiden Korea Selatan, Moon Jae In. twitter.com/TheBlueHouseENG

Sebenarnya, antara kedua negara itu telah mencapai kesepakatan akhir di tahun 2015 dan masalah diselesaikan dengan dana yang disiapkan pemerintah Jepang sebesar 1 miliar yen atau setara Rp135 miliar. Namun demikian, pemerintahan Moon membatalkan kesepakatan dan mengatakan bahwa kesepakatan dibuat tanpa perundingan yang tepat dengan para korban.

Sementara itu, Moon Jae In mengatakan pada Senin (18/01), kesepakatan yang terjadi pada tahun 2015 merupakan sebuah kesepakatan yang sah dan harus menjadi dasar untuk memberikan solusi yang tepat yang mencapai keinginan para korban. Namun, dia tidak merinci lebih jauh terkait hal itu.

Manabu Sakai selaku Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang mengatakan bahwa pemerintahannya akan memperhatikan pendapat Moon. Hingga kini, Jepang masih menyerukan tindakan yang tepat bagi Korea Selatan sembari mempertimbangkan opsi yang memungkinkan.

"Kami akan mengawasi tindakan apa yang akan dilakukan pihak Korea Selatan," ujar Sakai, seperti dikutip dari US News.

Baca Juga: Korea Utara Kecam Korea Selatan karena Diragukan Bebas COVID-19

Dianti A Photo Verified Writer Dianti A

Umbi bertumbuh

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya