Taiwan Perpanjang Embargo Makanan Dari 5 Prefektur di Jepang

Larangan diperpanjang hingga dua tahun mendatang

Taipei, IDN Times - Dilansir dari The Mainichi, Taiwan mengadakan voting referendum pada hari Sabtu (24/11) untuk memperpanjang larangan impor produk makanan dari lima prefektur wilayah Timur dan Timur Laut Jepang termasuk Fukushima yang terkena dampak dari krisis nuklir. Taiwan memperpanjang larangan impor menjadi dua tahun lagi.

1. Hasil referendum Taiwan mengenai impor produk makanan dari lima prefektur di Jepang

Taiwan Perpanjang Embargo Makanan Dari 5 Prefektur di Jepangenglish.kyodonews.net

Taiwan melarang impor produk makanan dari lima prefektur ini segera setelah pecahnya krisis di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi yang terkena tsunami pada Maret 2011.

Menurut perhitungan, sekitar 7,79 Juta orang Taiwan memilih mendukung kelanjutan larangan impor produk makanan dari prefektur Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma dan Chiba.

Sementara sekitar 2,23 juta orang menentang kelanjutan larangan impor tersebut. Jumlah pemilih mencapai 54,56 persen, memerlukan lebih dari seperempat dari hasil tersebut untuk bisa dianggap valid.

Otoritas Taiwan tidak diizinkan untuk menerapkan langkah-langkah kebijakan yang berlawanan terhadap hasil referendum selama periode dua tahun.

Hasil dari referendum diperkirakan akan memberikan dampak serius bagi hubungan antara Jepang dan Taiwan.

2. Respon petani dan nelayan yang terkena dampak krisis nuklir di Fukushima dalam menanggapi hasil referendum Taiwan

Taiwan Perpanjang Embargo Makanan Dari 5 Prefektur di Jepangjapantimes.co.jp

Ekspor produk pertanian yang dibuat di prefektur Fukushima anjlok hingga 2,4 metrik ton pada tahun fiskal 2012 setelah terjadinya bencana nuklir, namun angka tersebut naik menjadi sekitar 210 ton pada tahun fiskal 2017, hal ini menjadi angka tertinggi sejak tahun fiskal 2005 karena kekhawatiran mengenai keamanan pangan dari prefektur telah dihapuskan.

Shin Nagamine, 44 seorang petani yang mengembangkan beras dengan merek Koshihikari di kota Aizubange, prefektur Fukushima menyatakan kekhawatirannya pada langkah Taiwan yang dapat menyebarkan rumor berbahaya mengenai produk dari Fukushima dan sekitarnya ke seluruh dunia. 

"Langkah ini sangat disesalkan karena kami berharap pencabutan larangan impor akan menjadi langkah menuju pemulihan bencana kami. Saya khawatir bahwa rumor berbahaya dapat menyebar ke neara-negara sekitarnya dan pintu yang telah dibuka dapat tertutup kembali," ujar Nagamine.

Sementara itu kepala koperasi perikanan di prefektur Fukushima dengan tenang menaggapi keputusan Taiwan.

"Kami tidak dapat sepenuhnya menolak ide-ide orang Taiwan dan memaksa mereka untuk mengurangi pembatasan pada produk-produk Fukushima," ujar Tetsu Nozaki, pemimpin federasi asosiasi kerjasama perikanan prefektur Fukushima.

Sejak April 2015, zat radioaktif yang melebihi batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat belum terdeteksi pada ikan yang ditangkap di Fukushima.

3. Respon Taiwan terhadap hasil referendum

Taiwan Perpanjang Embargo Makanan Dari 5 Prefektur di Jepangmainichi.jp

Taiwan dibawah pemerintahan Presiden Tsai Ing-Wen mempertimbangkan untuk mencabut larangan itu, tetapi Partai Nasionalis sebagai oposisi terbesar telah melancarkan kampanye untuk memancing rasa takut diantara orang-orang Taiwan yang peka terhadap keamanan pangan dan menuntut agar referendum tentang masalah itu ditiadakan.

Sementara itu diberitakan melalui Kyodo News, pejabat pemerintahan Taiwan mengatakan bahwa referendum sebagaimana kehendak orang Taiwan akan dihormati.

Juru bicara kementerian Luar Negeri, Andrew Lee mengatakan bahwa kementerian itu menghormati opini publik tentang masalah ini dan akan membiarkan pihak Jepang memahami kekhawatiran keamanan masyarakat Taiwan untuk menghindari dampak negatif pada hubungan bilateral.

Juru bicara kabinet Kolas Yotaka mengatakan bahwa Eksekutif Yuan, sebutan kabinet di Taiwan, akan meminta kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan untuk melanjutkan inspeksi produk makanan Jepang yang diimpor guna memastikan keselamatan publik.

Hsu Fu, direktur kantor keamanan pangan Eksekutif Yuan, mengatakan mereka menghormati hasil referendum dan akan bekerja sama dengan kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dalam masalah ini.

Beberapa kekhawatiran hasil referendum akan merusak hubungan antar pulau tersebut. Perwakilan Taiwan untuk Jepang, Frank Hsieh mengatakan bahwa prakarsa tersebut adalah skema KMT yang ditujukan untuk mengganggu hubungan bilateral antara Taiwan dan Jepang ketika kedua belah pihak sedang mencari cara untuk mendekatkan hubungan sebagai cara untuk melindungi diri dari Tiongkok yang semakin memanas.

Hsieh juga memperingatkan bahwa jika referendum berhasil maka akan ada 'harga' yang harus dibayar Taiwan yang akan mempengaruhi semua rakyatnya.

4. Tanggapan pemerintah Jepang terhadap perpanjangan larangan impor Taiwan terhadap produk makanan dari lima prefektur di Jepang

Taiwan Perpanjang Embargo Makanan Dari 5 Prefektur di Jepangmainichi.jp

Sebagai tanggapan, pemerintah Jepang sangat mendesak Taiwan untuk mencabut larangan dengan alasan bahwa keamanan produk dari prefektur tersebut telah terbukti ilmiah.

Duta besar de facto Jepang untuk Taiwan, Mikio Numata, menyatakan menyesalkan atas persetujuan referendum tersebut. Pada halaman Facebook Asosiasi Pertukaran Jepang-Taiwan, Numata menulis dia merasa sangat menyesal bahwa pemilih Taiwan setuju untuk mempertahankan larangan produk makanan dari lima prefektur di Timur Laut Jepang.

Numata menekankan bahwa ia tetap berkomitmen untuk mencegah masalah tersebut digunakan sebagai alat politik untuk merusak hubungan yang sehat antara Jepang dan taiwan dalam pertukaran ekonomi.

"Kami akan melanjutkan upaya untuk membiarkan teman-teman kami di Taiwan memahami bahwa produk makanan Jepang aman dan berharap pembatasan akan segera dicabut," tulis Numata.

Kekecewaan juga diungkapkan oleh kepala sekertaris kabinet, Yoshihide Suga pada konferensi pers,

"Sangat mengecewakan bahwa konsumen Taiwan belum sepenuhnya yakin tentang keamanan produk makanan dari lima prefektur di Timur dan Timur Laut Jepang termasuk Fukushima," ujar Suga.

"Kami akan menggunakan setiap kesempatan yang tersedia dan terus meminta (Taiwan) untuk mencabut larangan itu pada tanggal awal," kata juru bicara pemerintah.

Gubernur Chiba, Kensaku Morita yang mengunjungi kota Touyuan, di Taiwan, pada November 2017 untuk meminta agar larangan produk makanan dari lima prefektur Jepang dicabut, dan mengatakan prefekturnya akan melanjutakn upaya untuk meyakinkan Taiwan untuk meringankan larangan tersebut.

"Kami telah mencoba meyakinkan masyarakat Taiwan tentang keamanan produk makanan lokal dan tanggapan kami terhadap masalah ini berdasarkan pada alasan ilmiah. Kami ingin melanjutkan upaya dengan tak kenal lelah untuk memenangkan pemahaman mereka," ujar Morita.

Gubernur Fukushima, Masao Uchibori mengindikasikan prefektur akan memperkuat upaya untuk menghilangkan kekhawatiran tentang produknya dari wilayahnya.

"Kami akan mengambil langkah untuk memeriksa keamanan hasil pertanian di prefektur kami dan memberikan informasi akurat tentang hasilnya," kata Uchibori kepada wartawan.

Setelah kecelakaan nuklir 2011 di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi, pemerintah prefektur telah berusaha meredakan kekhawatiran konsumen tentang produk pertanian dan perikanan melalui pemeriksaan radiasi.

Baca Juga: Kunjungi Sentra Produksi Tempe Kripik, Sandi Janji Tak Impor Kedelai

Dyah Photo Verified Writer Dyah

Create your own magic

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya