Anggota Wanita di Militer Inggris Sering Alami Pelecehan
ilustrasi pelecehan (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
London, IDN Times - Sebuah laporan yang dirilis pada hari Sabtu (24/7/2021) mengenai anggota militer perempuan di Inggris Raya menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari semua wanita di militer telah berjuang melawan pelecehan seksual, intimidasi, dan diskriminasi dalam karier mereka.
Laporan itu mengungkapkan bahwa bahwa 58 persen dari 16.500 wanita militer yang bertugas dan 64 persen veteran wanita pernah menjadi korban pelanggaran di militer, termasuk penyerangan dan pelecehan seksual.
1. Anggota militer perempuan tidak mempercayai sistem pengaduan Kementerian Pertahanan
Ilustrasi anggota militer perempuan. (Pixabay.com/mariocesar4441)Dilansir The Mirror, berdasarkan laporan subkomite perempuan di militer menyampaikan bahwa banyak pelaku pelanggaran terhadap anggota militer wanita, lolos dari pengadilan atau hanya menghadapi tindakan disipliner ringan. Laporan itu memberikan 53 rekomendasi kepada Kementerian Pertahanan untuk mengatasi penganiayaan terhadap perempuan.
Laporan tersebut menyampaikan bahwa perempuan sama sekali tidak percaya pada sistem pengaduan Kementerian Pertahanan, enam dari sepuluh anggota militer wanita yang ditanyai memilih untuk tidak berbicara tentang pelecehan yang dilakukan kepada mereka. Sepertiga dari mereka yang mengeluh menilai pengalaman itu "sangat buruk".
Laporan itu juga mengkritik penanganan militer atas klaim penyerangan dan pelecehan seksual, yang dihadapi seorang prajurit yang disebut sebagai "Clara", dia dipulangkan saat mengalami gangguan stres pascastrauma selama 18 bulan setelah diserang secara seksual oleh seniornya. Clara kecewa dengan penyelidikan polisi dan proses di pengadilan militer karena memaksanya untuk melakukan kontak dengan pelakunya lagi.
Terkait laporan itu Sarah Atherton, ketua subkomite perempuan di militer, mengatakan.
“Kisah-kisah yang kami dengar melukiskan gambaran yang sulit bagi perempuan. Seorang wanita yang diperkosa di militer seringkali harus tinggal dan bekerja dengan tersangka, dengan ketakutan bahwa berbicara akan merusak karirnya."
2. Kasus pelecehan seksual disarankan untu diadili di sistem peradilan sipil
Ilustrasi ruang persidangan. (Unsplash.com/David Veksler)Editor’s picks
Baca Juga: Inggris Sanksi Wapres Guinea Khatulistiwa atas Dugaan Korupsi
Dilansir The Guardian, dalam laporan menunjukkan bahwa 11 persen perempuan di militer mengungkapkan bahwa mereka telah mengalami pelecehan seksual selama 12 bulan terakhir, dibandingkan dengan kurang dari 1 persen pada pria.
Dalam penanganan serangan dan pelecehan seksual oleh militer, seringkali menambah trauma bagi para korban. Selain itu dilaporkan bahwa ada keengganan rantai komando untuk melaporkan serangan seksual kepada polisi, meskipun ada kewajiban untuk melakukannya.
Karena penanganan yang tidak efektif parlemen menyarankan untuk menghapus rantai komando dari menangani keluhan yang bersifat seksual dan menggantinya dengan otoritas baru. Parlemen menyarankan agar Kementerian Pertahanan untuk mentransfer kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual dari sistem peradilan militer ke sistem pengadilan sipil.
Saran mengadili di peradilan sipil bukannya tanpa alasan, berdasarkan statistik dari data 2015 hingga 2020 menunjukkan tingkat hukuman rata-rata untuk pemerkosaan di pengadilan biasa sekitar 34 persen, lebih dari dua kali lipat di militer yang sebesar 16 persen untuk kasus pemerkosaan.
3. Para perempuan masih merekomendasikan militer sebagai karier
Ilustrasi anggota militer perempuan. (Pixabay.com/GioeleFazzeri)Dilansir The Guardian, lebih dari 3 ribu responden atau sekitar 84 persen melaporkan bahwa perempuan di militer menghadapi tantangan tambahan dibandingkan dengan laki-laki, tapi meski banyak pelecehan dan diskriminasi terhadap perempuan di militer hampir 90 persen mengatakan mereka akan merekomendasikan militer sebagai karier.
Hal lain yang dianggap kurang mendapat perhatian untuk prajurit wanita adalah seperti hak dasar untuk seragam dan peralatan yang sesuai. Anggota wanita menyampaikan bahwa pelat lapis baja yang dikenakan membatasi gerakan, helm yang terlalu besar membatasi penglihatan, dan sengaja membuat diri mereka dehidrasi karena sistem yang terbatas untuk buang air kecil bagi wanita.
Mengutip BBC, merespon laporan tersebut, Kementerian Pertahanan menyampaikan bahwa banyak perubahan telah diperkenalkan untuk meningkatkan pengalaman perempuan di militer. Menteri Pertahanan Baroness Goldie menyampaikan bahwa kementerian akan segera memeriksa laporan tersebut.
Baca Juga: Inggris Minta Kesepakatan Protokol Baru soal Irlandia Utara
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
