Dianggap Munafik, PM Inggris Boris Johnson Didesak Mundur
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. (Twitter.com/Boris Johnson)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, menyampaikan permintaan maaf karena telah melanggar aturan pembatasan COVID-19.
Johnson mengaku bahwa pesta yang diadakan di Downing Street pada 19 Juni itu kurang dari 10 menit. Ironisnya, dia semula tidak menganggap pertemuan itu sebagai pelanggaran atas aturan yang dia buat sendiri.
Sebagai informasi, Johnson dan Menteri Keuangan Rishi Sunak pada Selasa (12/4/2022) dinyatakan melanggar aturan kesehatan selama pembatasan COVID-19. Vonis yang sama juga menjerat istri Johnson, Carrie. Mereka akan dikenakan denda.
1. Permintaan maaf Johnson
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. (Twitter.com/Boris Johnson)Tidak dilaporkan berapa jumlah denda yang harus dibayar, tapi denda ini membuat Johnson dan Sunak menjadi pejabat tinggi Inggris pertama yang dikenai sanksi hukum. Selain itu keduanya mendapat desakan dari para pejabat untuk mengudurkan diri.
Melansir dari The Independent, setelah menyampaikan permohonan maaf, Johnson menyatakan bahwa dirinya menghormati hasil penyelidikan kepolisian. Dia juga mengakui telah melanggar hukum.
Dalam permintaan maafnya, Johnson mengatakan dia paham kenapa orang-orang marah kepadanya, karena dia sendiri gagal mematuhi aturan pemerintahnya.
Sebelumnya, pada Desember tahun lalu, Johnson sempat bersikukuh bahwa dirinya tidak melanggara aturan pembatasan apapun.
Sunak, yang juga dikenakan denda, menyampaikan permintaan maaf. Dia mengaku menyesal dan akan menghormati sanksi yang telah diberikan. Sama dengan Johnson, Sunak juga mengklaim dia tidak menghadiri pesta yang melanggar aturan.
Menurut beberapa sumber, dia hadir di acara tanpa sengaja, mengira pertemuan itu untuk membahas penanganan virus corona.
Baca Juga: PM Inggris Didenda Karena Langgar Aturan COVID yang Dia Buat Sendiri
2. Didesak untuk mundur
Editor’s picks
Melansir dari The Guardian, dengan adanya pelanggaran ini, Johnson dan Sunak dihujani kritik yang mendesak mereka untuk meninggalkan jabatannya.
Kendati begitu, keduanya telah menyampaikan bahwa mereka akan tetap melanjutkan pekerjaan.
Keir Starmer, oposisi dan pemimpin Partai Buruh, meminta Johnson dan Sunak, mengundurkan diri. Dia menganggap keduanya sudah tidak menghargai jabatan. Starmer juga mengatakan bahwa Johnson telah berulang kali berbohong.
Pemimpin Partai Nasionalis Skotlandia, Partai Hijau, dan Demokrat Liberal, juga menyerukan agar kedua politisi itu untuk mengundurkan diri.
Ada seruan agar parlemen membuat surat tidak percaya pada perdana menteri. Ada laporan mengenai 20-30 anggota telah menyerahkan surat tidak percaya pada perdana menteri. Dibutuhkan 54 surat untuk melaksanakan pemungutan suara untuk membahas masa depan jabatan Johnson.
Permintaan agar Johnson menanggalkan jabatannya juga dilakukan oleh kelompok keluarga korban COVID-19, yang telah mengirim surat kepada Johnson dan menyampaikan kekecewaan terhadap perdana menteri.
Johnson diperkirakan akan semakin kehilangan kepercayaan, bila partainya dalam pemilihan lokal pada 5 Mei memperoleh hasil yang tidak memuaskan. Beberapa pejabat, termasuk menteri, telah memberikan dukungan agar posisi keduanya bisa tetap dilanjutkan.
3. Masih ada pesta yang diselidiki polisi
Melansir BBC, dugaan adanya pesta yang diselenggarakan pejabat, ketika pembatasan sosial diterapkan secara ketat, mencuat pada Desember 2021. Adanya laporan tersebut membuat dilakukan penyelidikan oleh pegawai negeri senior Sue Gray.
Selain pesta ulang tahunnya pada 19 Juni 2020, Johnson juga dilaporkan hadir dalam beberapa acara, yaitu pesta 20 Mei 2020 di taman di Downing Street, pesta pada 13 November 2020 yang diadakan oleh istrinya di apartemen mereka di Downing Street untuk merayakan kepergian mantan staf bernama, Dominic Cummings, dan juga acara kuis Natal pada 15 Desember 2020. Kehadiran Johnson di ketiga acara itu sedang diselidiki polisi.
Jika Johnson kembali terbukti melanggar aturan, maka posisinya sebagai perdana menteri akan semakin terancam.
Hasil penyelidikan polisi terkait pesta pejabat yang melanggar aturan telah membuat 50 orang didenda, termasuk Johnson dan Sunak, dengan lebih banyak lagi orang diperkirakan akan dikenakan denda.
Ada dugaan 14 pesta, dari 15 Mei sampai 16 April 2021, yang diselenggarakan pejabat selama kebijakan pembatasan diterapkan.
Baca Juga: PM Inggris Janjikan Bantuan Militer Rp1,8 Triliun untuk Ukraina
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
