Inggris dan Prancis Sepakat untuk Tangani Migran

Inggris siapkan RUU baru untuk atasi migran ilegal

London, IDN Times - Jumlah migran yang datang melalui Selat Inggris terus meningkat tahun ini yang membuat pemerintah Inggris khawatir. Untuk mengatasi itu Inggris dan Prancis pada hari Selasa (20/7/2021) telah sepakat menandatangani perjanjian untuk mengekang jumlah migran yang melintasi selat.

1. Inggris akan sediakan dana untuk bantu patroli polisi Prancis

Mengutip Politico, kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel dan Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin. Dalam kesepakatan itu Inggris akan memberikan 54 juta pound sterling (Rp1 triliun) untuk memperkuat patroli polisi di pantai Prancis.

Pejabat Inggris menjelaskan bahwa kerja sama dilakukan karena ada risiko nyawa dalam penyeberangan para migran melalui selat.

Dana yang diberikan akan membuat Prancis menggandakan jumlah petugas polisi yang berpatroli di pantai utara Prancis menjadi 200. Dana juga akan digunakan untuk berinvestasi dalam teknologi pengawasan. Patroli yang diperkuat ini diperkirakan akan dimulai pada musim panas ini.

Namun, kerja sama ini dianggap oleh anggota parlemen Prancis,  Pierre-Henri Dumont bahwa itu tidak akan berdampak karena garis pantai Prancis terlalu besar. Dia mengatakan bahwa program kerja sama yang sebelumnya gagal mengekang kedatangan para migran.

2. Rekor baru jumlah migran yang melewati Selat Inggris

Inggris dan Prancis Sepakat untuk Tangani MigranPerairan Selat Inggris. (Unsplash.com/Ash Seddon)

Baca Juga: Lithuania Setujui Aturan untuk Menahan Migran

Dilansir Times of India, jumlah migran yang datang melalui Selat Inggris tahun ini telah melampaui tahun sebelumnya. Pada tahun ini jumlah migran yang telah datang, ditambah dengan migran yang baru tiba di Dover pada Rabu pagi telah jumlah 8.461 total migran yang menyeberang pada tahun 2020.

Pada hari Senin jumlah migran yang melewati selat dilaporkan setidaknya mencapai 430 migran jumlah tersebut merupakan rekor terbaru dalam sehari. Jumlah itu melampaui rekor tertinggi harian sebelumnya di pada September tahun lalu, yang sebanyak 416 migran. Pada hari Selasa dilaporkan bahwa ada 287 migran tiba di Inggris.

Dukungan Inggris tahun lalu dilaporkan telah membantu Prancis menggandakan jumlah petugas yang dikerahkan setiap hari di pantai pantai utaranya. Program itu dikatakan telah mencegah dua kali lebih banyak penyeberangan sepanjang tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020.

Perwakilan parlemen untuk Departemen Dalam Negeri Inggris, Victoria Atkins, mengatakan bahwa kesepakatan sebelumnya dengan Prancis pada November lalu, yang menghabiskan 28 juta pound sterling (Rp555 miliar), untuk menggandakan patroli polisi di pantai Prancis telah membuat perbedaan, dengan mengatakan itu telah mencegah sekitar 7.500 orang melintasi selat.

Namun, dikatakan bahwa orang-orang yang memfasilitasi penyeberangan sekarang telah membuat strategi baru dalam membawa migran ilegal masuk, dengan bergerak lebih jauh ke pantai Prancis, yang memaksa para migran untuk melakukan perjalanan yang lebih lama dan jauh lebih berbahaya.

3. RUU Kewarganegaraan dan Perbatasan Inggris

Inggris dan Prancis Sepakat untuk Tangani MigranBendera Inggris Raya. (Pexels.com/Bernadett Varga)

Dilansir BBC, Menteri Patel sebelumnya telah berjanji untuk mengekan penyeberangan migran melalui Selat Inggris, dengan RUU baru yang akan menjadikannya kejahatan untuk tiba di Inggris tanpa izin. RUU baru yang dimaksud adalah RUU Kewarganegaraan dan Perbatasan, yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh anggota parlemen. RUU itu akan membuat migran yang masuk tanpa izin dapat menghadapi hukuman empat tahun penjara.

Dan O'Mahoney, Komandan Ancaman Saluran Bawah Tanah untuk Departemen Dalam Negeri, mengatakan bahwa RUU Kewarganegaraan dan Perbatasan akan "melindungi kehidupan dan memutus siklus penyeberangan ilegal ini" dan pemerintah terus memulangkan mereka yang tidak memiliki hak hukum untuk tetap tinggal di Inggris.

Namun, rancangan RUU itu telah dikritik oleh badan amal, termasuk Refugee Action, yang menyebut pemerintah bertindak "ekstrim dan jahat". Steve Valdez-Symonds dari Amnesty International juga menentang RUU tersebut, yang dianggapnya merupakan tindakan sembrono dan berbahaya.

Baca Juga: Penjaga Pantai Libya Tembaki Kapal Migran

Ifan Wijaya Photo Verified Writer Ifan Wijaya

Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Novaya

Berita Terkini Lainnya