Inggris Rilis Rencana Atasi Narkoba Selama 10 Tahun

2. Pengguna narkoba dapat kehilangan SIM dan paspor

Baca Juga: Inggris: 1.115 Migran Lintasi Selat Inggris dalam 2 Hari

Melansir dari Sky News, menurut data Departemen Dalam Negeri hanya untuk wilayah Inggris saja ada lebih dari 300 ribu pecandu heroin dan kokain, yang bertanggung jawab atas hampir setengah dari kejahatan, perampokan di toko dan pembunuhan. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pecandu mencapai 20 miliar pound sterling (Rp382,6 triliun).

Dalam rencana ini Johnson mengatakan akan mengatasi penggunaan narkoba di kelas menengah, dengan memberlakukan sanksi pencabutan paspor dan SIM bagi pelanggar.

Inggris juga menyiapkan rencana perubahan perilaku di universitas untuk memahami pesan yang dapat diserukan untuk mencegah orang memakai narkoba. Kepolisian akan diizinkan memakai ponsel yang disita dari pengedar untuk menghubungi klien mereka, dengan pesan untuk menghentikan mereka memakai narkoba.

Pada akhir tahun 2025 pemerintah menargetkan penurunan tingkat kematian, membuka 54 ribu tempat perawatan, mencegah 750 ribu kejahatan akibat narkoba, dan menghentikan 2 ribu jalur perdagangan narkoba. Pemerintah juga akan meningkatkan kesempatan kerja bagi pecandu.

Kematian akibat narkoba di Inggris dan Wales berada pada tingkat tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1993, dengan 4.561 orang meninggal pada tahun lalu.

Menteri Dalam Negeri Priti Patel mengatakan narkoba telah memicu banyak kejahatan dan perlu mengambil tindakan kepada geng-geng pengedar. Patel yakin strategi ini akan membantu mengatasi pengedaran narkoba.

3. Penanganan narkoba dikritik

Ilustrasi narkoba. (Pixabay.com/RenoBeranger)

Melansir dari The Guardian, Niamh Eastwood, direktur eksekutif dari Release, kelompok yang menyerukan perlawanan terhadap narkoba ini menyambut baik peningkatan dana perawatan terhadap pecandu, tapi mengatakan kebijakan pemerintah telah gagal menindak secara hukum.

Eastwood berpendapat kebijakan saat ini tidak akan banyak membantu untuk mengatasi tingginya tingkat kematian akibat narkoba, yang selama dekade terakhir terus meningkat. Dia membandingkan negara lain yang mengakhiri sanksi pidana kepemilikan narkoba, tapi Inggris justru menerapkanya yang dianggap sebagai tindakan yang sia-sia.

Yvette Cooper, politisi partai buruh yang menjabat sebagai menteri dalam negeri bayangan, mengkritik kebijakan pemerintah saat ini yang terlalu sering memberi janji, tapi gagal menepatinya. Cooper meminta tindakan pemerintah harus cukup substansial untuk memperbaiki kerusakan dari kebijakan saat ini.

Pemimpin Partai Buruh Sir Keir Starmer menganggap kebijakan pemerintah selama ini telah memperburuk masalah narkoba dalam 10 tahun terakhir.

Baca Juga: Badai Arwen, 30 Ribu Rumah di Inggris 5 Hari Tanpa Listrik