IPCC akan Rilis Laporan Mengenai Bahaya Perubahan Iklim
Ilustrasi asap dari pabrik yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. (Unsplash.com/Kouji Tsuru)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
London, IDN Times - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sebuah badan PBB yang menilai risiko perubahan iklim, pada hari Senin (9/8/2021) akan merilis perubahan iklim global. Laporan itu diperkirakan akan berisi peringatan tentang perubahan iklim yang signifikan, yang berpotensi mengancam kehidupan. Laporan IPCC sebelumnya dirilis pada 2013.
1. Laporan menjadi peringatan untuk berbuat lebih banyak dalam KTT iklim mendatang di Glasgow
Ilustrasi asap dari pabrik yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. (Unsplash.com/Marcin Jozwiak)Melansir dari BBC, laporan yang akan dirilis ini berisi ringkasan setebal 40 halaman, dibuat setelah pertemuan dua minggu secara virtual antara ilmuwan dan pejabat dari 195 negara. Laporan ini akan menjadi bahan dikusi penting bagi para pejabat yang hadir dalam KTT iklim PBB ke-26, yang dikenal sebagai COP26, akan berlangsung di Glasgow, Skotlandia, akan dimpimpin oleh pemerintah Inggris Raya.
KTT iklim di Glasgow pada November mendatang dianggap sebagai pertemuan pembahasan iklim paling penting sejak pertemuan di Paris pada 2015, yang sepakat untuk menekan emisi global. Pertemuan di Glasgow akan membahas penyebab, dampak, dan solusi menangani perubahan iklim. Mereka yang hadir akan diminta untuk berbuat lebih banyak tindakan selama pertemuan.
Mereka yang melihat pratinjau laporan itu memberitahu bahwa suhu global diperkirakan akan naik sebesar 1,5 derajat Celcius paling lambat pada tahun 2040. Kemungkinan kenaikan itu telah dibahas dalam pertemuan iklim di Paris pada 2015, hasil pertemuan para negara sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global dari masa pra-industri hingga tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius.
Alok Sharma Presiden COP26 berharap laporan yang nanti dibaca para pejabat itu akan menjadi seruan para pemerintah untuk melakukan lebih banyak kebijakan yang ramah terhadap iklim.
2. Penanganan krisis iklim pemerintah Boris Johnson dikritik
Perdan Menteri Inggris, Boris Johnson saat berkunjung ke markas polisi Skotlandia pada 5 Agustus 2021, dia bertemu petugas yang akan direkrut untuk bertugas di KTT iklim di Glasgow pada bulan November. (Twitter.com/UK Prime Minister)Dilansir The Independent, laporan itu ditanggapi pemerintah Boris Johnson, sebagai pengingat bahwa negara-negara butuh berbuat lebih banyak dalam mengatasi krisis iklim. Namun, pemerintah saat ini dilaporkan menunda anggaran untuk target mengurangi emisi menjadi nol pada 2050, penundaan dilakukan karena dapat merugikan Partai Konservatif, yang dipimpin Johnson. Biaya pajak yang meningkat untuk mewujudkan hal itu telah menjadi kekhawatiran.
Namun, sikap pemerintah dalam menangani krisis iklim telah menjadi kritikan. Menteri Banyangan Lingkungan, Luke Pollard politisi dari partai Buruh menilai bahwa pemerintah Johnson tidak serius dalam membuat kebijakan yang untuk mengatasi krisis iklim.
Editor’s picks
Anggota parlemen dari Partai Hijau Caroline Lucas mengatakan kepada The Independent, mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam mengatasi perubahan iklim dan meminta untuk tidak menunda anggaran untuk pengurangan emisi.
Baca Juga: Perubahan Iklim, Kebakaran Melanda Banyak Wilayah di Dunia
3. Inggris diminta hentikan proyek bahan bakar fosil
Ilustrasi protes untuk menyerukan dihentikannya penggunaan bahan bakar fosil. (Unsplash.com/Callum Shaw)Dilansir The Independent, pemerintah Johnson mendapat kecaman karena proyek bahan bakar fosil baru, yang memungkinkan proyek minyak dan gas baru di Laut Utara dan tambang batu bara baru di Cumbria. Proyek tersebut dipandang sebagai keputusan yang tidak bagus dan memalukan untuk pemerintah yang akan memimpin KTT iklim di Glasgow.
Pemerhati iklim internasional Rachel Kennerley dari Friends of the Earth mendesak agar proyek bahan bakar itu segera dihentikan, menurutnya jika dilanjutkan akan membuat apa yang ingin disampaikan pemerintah dalam konferensi itu tidak akan tersampaikan dengan baik.
Organisasi Stop Fueling The Climate Crisis telah mengamati langkah-langkah pemerintah yang bisa dilakukan untuk mengakhiri proyek bahan bakar fosil di dalam dan luar negeri, karena akan memimpin pertemuan iklim di Glasgow.
Dilansir RFI, terkait proyek bahan bakar fosil Sharma Presiden COP26 tidak memberikan respon yang menyudutkan pemerintah. Sharma menyampaikan bahwa bahan bakar fosil ke depannya harus sesuai dengan komitmen untuk mencapai emisi nol persen pada tahun 2050, yang sesuai dengan undang-undang.
Badan Energi Internasional, yang yang berbasis di Paris sebelumnya telah menyerukan agar eksplorasi bahan bakar fosil dihentikan tahun ini demi mewujudkan kesepakatan yang dicapai di Paris untuk membatasi pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius.
Sharma mengigatkan bahwa pemanasan global dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan berbagai tindakan yang mengancam seperti banjir di Tiongkok dan di Eropa yang salah satu negara paling terdampak adalah Jerman, selain itu juga terjadi kenaikan suhu di Amerika Utara dan kebakaran hutan di seluruh dunia akibat pemanasan global.
Baca Juga: Biden Ilustrasikan Jakarta Tenggelam sebagai Ancaman Perubahan Iklim
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
