Israel Setujui Ibu Pengganti untuk Pasangan Sesama Jenis
Ilustrasi pasangan sesama Jenis. (Pexels.com/Ketut Subiyanto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tel Aviv, IDN Times - Mahkamah Agung Israel pada hari Minggu (11/7/2021) membuka kesempatan bagi pasangan sesama jenis untuk memiliki anak melalui ibu pengganti di dalam negeri. Keputusan itu dipuji aktivis hak-hak LGBT dan para menteri Israel, tapi beberapa pihak menyayangkan keputusan itu karena dianggap akan menghancurkan identitas Yahudi Israel.
1. Larangan terhadap pasangan sesama jenis dianggap merusak hak menjadi orang tua
Ilustrasi pasangan lesbian. (Unsplash.com/Sofia Hernandez)Dilansir Associated Press, pada 2020 pengadilan memutuskan bahwa undang-undang ibu pengganti, yang telah memperluas akses ke wanita lajang, tetapi masih mengecualikan pasangan gay dianggap telah melanggar hukum dan merusak hak atas kesetaraan untuk menjadi orang tua.
Pengadilan sebelumnya telah memberi pemerintah waktu satu tahun untuk menyusun undang-undang baru, tetapi parlemen gagal memenuhi tenggat waktu. Perubahan hukum ini akan mulai berlaku dalam enam bulan untuk memungkinkan pembentukan pedoman profesional.
Pengadilan dalam keputusannya pada hari Minggu menyampaikan bahwa "sejak lebih dari satu tahun negara tidak melakukan apa pun untuk memajukan amandemen hukum yang sesuai, pengadilan memutuskan bahwa ia tidak dapat mematuhi kerusakan serius yang berkelanjutan terhadap hak asasi manusia yang disebabkan oleh pengaturan ibu pengganti yang ada."
Keputusan itu akan mengakhiri tuntutan Etai dan Yoav Pinkas Arad, pasangan gay yang mengajukan banding ke pengadilan terhadap undang-undang ibu pengganti pada tahun 2010. mengatakan keputusan itu sebagai tindakan yang membatasi hak-hak bagi LGBT.
Dalam aturan Israel pasangan sesama jenis yang ingin menjadi orang tua tidak dapat menggunakan ibu pengganti, mereka harus mencari ibu pengganti di luar Israel dengan pergi ke India, Nepal, Thailand, Amerika Serikat, dan negara lainnya.
Negara telah berargumen bahwa undang-undang itu dimaksudkan untuk melindungi ibu pengganti, tetapi pengadilan memutuskan bahwa mungkin untuk mencapai keseimbangan yang tidak akan mendiskriminasi.
2. Menteri Israel mendukung putusan pengadilan
Bendera Israel. (Unsplash.com/Taylor Brandon)Baca Juga: MA Israel Tegakkan UU Israel Sebagai Negara Bangsa Yahudi
Mengutip France 24, keputusan pengadilan tinggi itu disambut dengan senang oleh advokat hak-hak gay Oz Parvin, kepala Asosiasi Ayah Gay Israel, dia mengatakan bahwa keputusan itu luar biasa. Dia memberitahu bahwa dia dan rekannya menggunakan ibu pengganti di India untuk memiliki anak perempuan kembar sembilan tahun lalu.
Editor’s picks
Dilansir Times of Israel, putusan itu dipuji oleh Menteri Kesehatan Nitzan Horowitz, gay pertama yang memegang posisi itu. Dia melalui Twitter mengatakan.
“Ketika saya masuk kantor, jelas bagi saya bahwa tarik-menarik harus diakhiri dan saya mengatakan kepada Pengadilan Tinggi bahwa petisi itu dibenarkan dan kami siap untuk putusan yang mengikat. Kami akan segera bersiap untuk menerima permintaan (ibu pengganti) dari pria. Kami akan bertindak dengan tanggung jawab, dan kesetaraan.”
Menteri Luar Negeri Yair Lapid ikut senang dengan keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa “menjadi orang tua adalah hak asasi manusia dan ini adalah keputusan yang tepat secara moral dan sosial.”
Menteri Pertahanan Benny Gantz meyampaikan bahwa keputusan itu telah menyatakan bahwa setiap identitas seksual berhak mendapatkan hak yang sama.
3. Keputusan pengadilan dianggap meruntuhkan identitas Yahudi Israel
Ilustrasi Yahudi (IDN Times/Mardya Shakti)Dilansir Times of Israel, putusan pengadilan oleh Aryeh Deri, ketua partai ultra-Ortodoks Shas megatakan bahwa putusan menganggu identitas Yahudi Israel.
Mantan menteri kesehatan Yaakov Litzman dari partai Haredi, United Torah Judaism, juga tidak setuju dengan putusan pengadilan, dan menuduh pengadilan menjadi faksi lain di koalisi Reformasi Bennett-Liberman-Kariv-Lapid. Dia menggangap putusan dapat membahayakan masa depan orang-orang Yahudi dan menghancurkan karakter negara dan tradisi Yahudi.
Dia merujuk pada Perdana Menteri Naftali Bennett, Menteri Keuangan sekuler Avigdor Liberman, MK Buruh dan rabi Reformasi Gilad Kariv, dan Lapid.
Bezalel Smotrich, kepala Zionisme Religius sayap kanan, menuduh keputusan itu sebagai upaya untuk melegitimasi perdagangan perempuan untuk menjadi ibu pengganti.
“Pemerintah ini, bersama dengan Pengadilan Tinggi, telah menetapkan tujuan untuk mengikis keyahudian Israel. Menteri kesehatan meminta Pengadilan Tinggi untuk campur tangan dalam undang-undang Knesset setelah menyadari bahwa dia tidak memiliki mayoritas dalam demokrasi Israel, dan seperti yang diharapkan, pengadilan bersedia bekerja sama dan menjatuhkan batu bata lain di tembok untuk melindungi keluarga Yahudi," kata Smotrich.
Partai Ra'am Islam yang bergabung dengan koalisi pemerintah juga dengan keras menentang putusan.
Baca Juga: Israel Kecam Polandia Terkait Hukum Restitusi Baru Holocaust
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
