Joe Biden Perketat Aturan Warga Sipil AS Beli Senjata Api
Ilustrasi senjata api. (Pexels.com/Dan Galvani Sommavilla)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, pada Selasa (14/3/2023), menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan meningkatkan jumlah pemeriksaan latar belakang bagi pembeli senjata.
Biden terus menyerukan kontrol senjata yang lebih ketat, tapi kesulitan mengaturnya karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dikuasai Partai Republik.
Perintah Biden bertujuan memperkuat dukungan federal untuk undang-undang bendera merah, yang dimaksudkan untuk menghentikan penjualan senjata kepada orang-orang yang dianggap berbahaya. Langkah-langkah tersebut telah disahkan oleh 19 negara bagian dan District of Columbia.
1. Langkah Biden dipuji
Presiden AS Joe Biden. (Twitter.com/President Biden)Biden membahas upaya terbarunya untuk mengekang kekerasan senjata di Monterey Park, California, yang merupakan lokasi penembakan pada Januari. Kala itu, seorang pria bersenjata menembak 20 orang dan menewaskan 11 orang. Dia dijadwalkan bertemu dengan keluarga korban.
Di sana, Biden mengundang Brandon Tsay, pemuda berusia 26 tahun yang merebut senjata dari pelaku.
“Dia menyelamatkan nyawa. Sudah saatnya kita melakukan hal yang sama juga. Larang senjata serbu untuk selamanya," kata Biden, dilansir AP.
Presiden Everytown for Gun Safety, John Feinblatt, mengatakan bahwa keputusan Biden adalah upaya penting untuk keselamatan publik.
"Ini adalah contoh terbaru dari kepemimpinan Biden dalam keamanan senjata, dan kami bangga mendukungnya saat dia mengambil tindakan tegas untuk memperluas pemeriksaan latar belakang penjualan senjata, menjauhkan senjata dari tangan orang-orang berbahaya dan menyelamatkan nyawa," katanya.
Baca Juga: Prancis Siap Salip Rusia Jadi Eksportir Senjata Terbesar Ke-2 di Dunia
2. Perintah eksekutif Biden
Presiden AS Joe Biden. (Twitter.com/Joe Biden)Editor’s picks
Perintah itu meminta kabinet membuat rencana untuk Jaksa Agung Merrick Garland menopang aturan bagi penjual senjata berlisensi federal, sehingga mereka tahu bahwa mereka diharuskan melakukan pemeriksaan latar belakang sebagai bagian dari lisensi.
Biden juga meminta pelaporan data balistik yang lebih baik dari penegakan hukum federal untuk lembaga kliring yang memungkinkan penegak hukum federal, negara bagian, dan lokal untuk mencocokkan selongsong peluru dengan senjata. Namun, hal tersebut tidak diwajibkan dan banyak yang tidak melakukannya, membuat lembaga tersebut kurang efektif.
Presiden juga meminta Komisi Perdagangan Federal untuk merilis laporan publik, yang menunjukkan bagaimana produsen memasarkan senjata ke anak di bawah umur dan menggunakan citra militer dalam pemasarannya.
Perintah tersebut juga mengusulkan agar pemerintah federal menanggapi penembakan massal secara terkoordinasi, mirip dengan tanggapan atas bencana alam. Para korban akan diberikan bantuan konseling trauma atau bantuan keuangan.
3. Partai Republik menentang kontrol senjata
Ilustrasi pistol. (Unsplash.com/steve woods)Melansir Reuters, Biden tahun lalu menandatangani Undang-Undang Komunitas yang Lebih Aman, kebijakan kontrol senjata yang paling signifikan dalam 30 tahun.
Undang-undang itu ditentang Partai Republik yang memenangkan kendali di DPR, mengakhiri hampir semua kemungkinan undang-undang senjata lebih banyak untuk dua tahun ke depan, seperti larangan yang diusulkan Biden untuk senapan serbu dan magasin berkapasitas tinggi.
Republik, dalam seruan menentang kontrol senjata, mendapat dukungan dari kelompok-kelompok berpengaruh pendukung hak senjata seperti National Rifle Association.
Survei yang dirilis Reuters/Ipsos tahun lalu menunjukkan, 84 persen responden mendukung pemeriksaan latar belakang untuk semua penjualan senjata api dan 70 mendukung undang-undang bendera merah.
Survei itu diambil segera setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan ke sebuah sekolah di Uvalde, Texas, yang menyebabkan 21 orang tewas.
Beberapa pendukung hak senjata menentang keputusan Biden dengan alasan melanggar hak konstitusional untuk memiliki senjata, tapi gagal menghentikan penjahat untuk mendapatkannya.
Baca Juga: Takut Dijadikan Senjata, Belanda Akan Batasi Ekspor Produk IT ke China
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
